Besok Prabowo ke Nganjuk, Resmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah Pahlawan Buruh


JurnalPatroliNews – NGANJUK — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nganjuk, Sabtu (16/5/2026). Dalam agenda tersebut, Presiden akan meresmikan Museum dan Rumah Singgah Pahlawan Buruh Marsinah sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan buruh di Indonesia.

Komandan Korem 081/Dhirotsaha Jaya, Kolonel Arm Untoro, mengatakan kunjungan Presiden juga akan dirangkaikan dengan peresmian KDMP yang dipusatkan di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono.

“Presiden dijadwalkan tiba di Nganjuk pada 16 Mei 2026. Agenda kunjungan di antaranya meresmikan Museum dan Rumah Singgah Pahlawan Buruh Marsinah, dilanjutkan dengan peresmian KDMP yang dipusatkan di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono,” ujarnya dalam rilis yang dibagikan melalui kanal Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jumat (15/5/2026).

Museum tersebut dibangun sebagai bentuk penghormatan terhadap Marsinah, sosok aktivis buruh yang dikenal sebagai simbol perjuangan hak-hak pekerja di Indonesia.

Sementara itu, Bupati Nganjuk, Kang Marhaen, menegaskan seluruh perangkat daerah telah dikerahkan secara maksimal guna memastikan kelancaran kunjungan Presiden di Bumi Anjuk Ladang.

“Kita support semaksimal mungkin. Semua perangkat daerah mulai dari Dishub, Satpol PP, hingga Dinas Lingkungan Hidup kita kerahkan. Kita all out membantu pengamanan dan kelancaran kegiatan Bapak Presiden,” tegasnya.

Selain pengamanan ketat, Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga menyiapkan berbagai langkah antisipatif, mulai dari armada pemadam kebakaran, mini ICU dari Dinas Kesehatan, pengaturan lalu lintas, hingga jaminan pasokan listrik.

Penyesuaian jadwal perjalanan kereta api juga dilakukan guna mendukung kelancaran mobilitas selama agenda kunjungan kepala negara berlangsung.

Kunjungan Presiden ini dinilai menjadi momentum penting bagi Kabupaten Nganjuk, tidak hanya dari sisi simbolik penghormatan terhadap sejarah perjuangan buruh nasional, tetapi juga dalam memperkuat perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat.