JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerhati hukum keterbukaan informasi publik Mohammad Dawam menyambut baik proses seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode dua ribu dua puluh enam hingga dua ribu tiga puluh.
Dawam menilai poin pertama dalam visi Asta Cita sebagai cetak biru pemerintahan Prabowo-Gibran harus menjadi kompas utama keterbukaan informasi di Indonesia ke depan.
Menurutnya, sistem demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya kemudahan akses informasi bagi seluruh masyarakat dengan skema yang sederhana serta biaya ringan.
Kendati demikian, dirinya mengingatkan agar semangat keterbukaan informasi publik tidak dinodai oleh kepentingan destruktif yang dapat mengganggu kewibawaan institusi negara.
Mantan Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tersebut memandang instrumen regulasi tidak boleh disalahgunakan sebagai alat penekan kelompok tertentu demi keuntungan ekonomi maupun kekuasaan.
Ia menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang telah berlaku selama enam belas tahun di tanah air.
Penguatan hak imunitas bagi Majelis Komisioner Komisi Informasi juga dinilai mendesak agar produk putusan sengketa tidak dengan mudah ditarik ke ranah pidana oleh aparat penegak hukum lain.
Penegakan hukum yang adil dan proporsional dinilai perlu diterapkan bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pembajakan atas nama hak akses informasi demi agenda personal yang menyimpang.
Proses uji kelayakan dan kepatutan bagi para calon komisioner edisi kelima tersebut dijadwalkan akan segera bergulir di Komisi Satu DPR RI pada pekan ini.
Legislator di Senayan diharapkan mampu memilih figur yang memiliki integritas tinggi, rekam jejak positif, serta mendapatkan legitimasi yang kuat dari masyarakat luas.
Komentar