JurnalPatroliNews | Jakarta – Komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi dinilai akan diuji melalui konsistensi penegakan hukum terhadap setiap dugaan tindak pidana korupsi, tanpa membedakan latar belakang maupun jabatan pihak yang terlibat.
Pandangan tersebut disampaikan pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, yang menilai keberhasilan agenda pemberantasan korupsi tidak cukup hanya diwujudkan melalui pernyataan politik, tetapi juga harus tercermin dalam implementasi kebijakan dan penegakan hukum yang objektif.
“Komitmen pemberantasan korupsi harus diwujudkan melalui langkah-langkah yang tegas dan konsisten. Penegakan hukum yang tidak konsisten berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujar Amir, Selasa (21/7/2026).
Penegakan Hukum Dinilai Jadi Ujian Pemerintah
Amir menilai Presiden Prabowo sebelumnya telah menyampaikan komitmen untuk menindak pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Karena itu, menurutnya, publik kini menantikan implementasi dari komitmen tersebut melalui proses hukum yang berjalan secara profesional dan transparan.
Ia mengingatkan bahwa konsistensi aparat penegak hukum menjadi salah satu indikator penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Menurut Amir, apabila proses penegakan hukum dinilai tidak berjalan secara tegas, kondisi tersebut berpotensi memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat serta memengaruhi stabilitas sosial.
Soroti Dinamika Penanganan Perkara
Dalam keterangannya, Amir juga menanggapi dinamika yang berkembang terkait penanganan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
Ia berpendapat bahwa setiap dugaan pelanggaran hukum harus diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap menjunjung asas persamaan di hadapan hukum.
Menurutnya, rekam jejak maupun kontribusi seseorang selama menjalankan tugas negara patut diapresiasi, namun hal tersebut tidak menghapus kewajiban menjalani proses hukum apabila terdapat dugaan pelanggaran yang memenuhi unsur untuk diperiksa.
“Keberhasilan seseorang dalam menjalankan tugas tentu patut dihargai. Namun apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum, prosesnya harus dilakukan secara adil sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” katanya.
Dorong Sinergi Antarpenegak Hukum
Selain menyoroti pemberantasan korupsi, Amir juga mengingatkan pentingnya menjaga koordinasi dan hubungan yang harmonis di antara lembaga penegak hukum.
Menurutnya, dinamika maupun perbedaan pandangan antarlembaga merupakan hal yang dapat terjadi dalam sistem hukum, namun harus diselesaikan melalui mekanisme kelembagaan agar tidak berkembang menjadi konflik yang berdampak terhadap penegakan hukum maupun stabilitas nasional.
Ia berharap seluruh aparat penegak hukum dapat terus memperkuat sinergi sehingga proses penanganan perkara berjalan independen, profesional, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Komentar