JurnalPatroliNews | Jakarta — Kebijakan Presiden Prabowo Subianto merombak struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Danantara Indonesia mendapat sorotan dalam analisis internasional.
Rovshan Ibrahimov, Profesor Departemen Hubungan Internasional Webster University, menilai restrukturisasi tersebut memperlihatkan keberanian pemerintah Indonesia mengambil keputusan sulit terhadap struktur BUMN yang telah berkembang selama puluhan tahun.
Analisis Ibrahimov yang dimuat The Telegraph membahas pendekatan ekonomi yang ia sebut sebagai “Prabowonomics”. Menurutnya, langkah Indonesia dalam menata kembali struktur perusahaan negara dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pemimpin politik di sejumlah negara Barat.
“Untuk mencabut struktur yang telah berakar kuat, diperlukan tangan yang cukup tegas,” kata Ibrahimov seperti dikutip dari The Telegraph, Jumat (18/9/2026).
Dari 300–400 Menjadi 1.074 Entitas
Salah satu perhatian utama Ibrahimov adalah skala struktur BUMN yang harus ditata pemerintah.
Sebelumnya, jumlah entitas yang perlu ditangani diperkirakan berada di kisaran 300 hingga 400. Namun setelah dilakukan pemetaan lebih menyeluruh, jumlahnya mencapai 1.074 entitas, termasuk struktur anak perusahaan dan entitas turunannya.
Menurut analisis Ibrahimov, lapisan struktur yang berkembang dari anak perusahaan hingga entitas turunan membuat organisasi BUMN semakin kompleks.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi memengaruhi akuntabilitas, menimbulkan fungsi yang tumpang tindih dan meningkatkan potensi pemborosan.
Dalam konteks inilah Danantara ditempatkan sebagai instrumen untuk melakukan konsolidasi dan penataan terhadap struktur perusahaan negara.
290 Entitas Disebut Telah Ditangani
Proses restrukturisasi tersebut disebut telah berjalan sepanjang 2026.
Hingga Agustus 2026, sebanyak 290 entitas disebut telah ditangani melalui sejumlah skema, termasuk merger, likuidasi dan divestasi. Sementara itu, target restrukturisasi yang disebut dalam analisis tersebut mencapai 300 entitas hingga akhir 2026.
Data tersebut menjadi bagian dari gambaran mengenai besarnya pekerjaan pemerintah dalam menyederhanakan struktur BUMN.
Bagi Ibrahimov, persoalannya bukan sekadar mengurangi jumlah entitas, melainkan bagaimana perubahan tersebut dilakukan terhadap struktur yang telah terbentuk dan memiliki berbagai kepentingan di dalamnya.
Dibandingkan dengan Inggris dan Amerika Serikat
Ibrahimov kemudian membandingkan pendekatan Prabowo dengan tantangan yang dihadapi pemerintahan di negara-negara Barat, termasuk Inggris dan Amerika Serikat.
Menurut penilaiannya, pemerintah di sejumlah negara Barat menghadapi kesulitan ketika harus memangkas struktur pemerintahan atau mengambil keputusan yang berpotensi memunculkan resistensi politik maupun kelembagaan.
Dalam konteks tersebut, keberanian mengambil keputusan sulit menjadi salah satu aspek yang ia soroti dari kebijakan Prabowo.
Namun, penilaian tersebut merupakan pandangan Ibrahimov dalam analisisnya dan bukan berarti seluruh negara Barat memiliki struktur pemerintahan maupun persoalan kelembagaan yang sama dengan Indonesia.
Danantara Bukan Sekadar Pengelola Investasi
Ibrahimov juga menyoroti karakter Danantara yang menurutnya memiliki mandat lebih luas dibandingkan model sovereign wealth fund konvensional.
Dalam analisisnya, Danantara tidak hanya dikaitkan dengan pengelolaan investasi dan pencarian keuntungan finansial jangka panjang, tetapi juga diarahkan untuk memanfaatkan dividen serta aset BUMN bagi prioritas pembangunan nasional.
Salah satu agenda yang disorot adalah hilirisasi atau peningkatan pengolahan bahan mentah di dalam negeri untuk menciptakan nilai tambah dan membuka lapangan pekerjaan.
Ibrahimov melihat arah tersebut sebagai salah satu karakter utama dari pendekatan ekonomi yang ia sebut “Prabowonomics”.
“Dan mungkin di sinilah letak inti Prabowonomics: Presiden meyakini bahwa kekayaan nasional Indonesia harus digunakan secara lebih terarah demi kemakmuran rakyatnya,” ujar Ibrahimov.
Belajar dari Jepang, Korea Selatan dan Taiwan
Untuk menjelaskan pendekatan tersebut, Ibrahimov mengaitkannya dengan pengalaman sejumlah negara Asia Timur yang menggunakan peran negara dalam mendorong industrialisasi.
Jepang, Korea Selatan dan Taiwan disebut sebagai contoh negara yang pernah mengorganisasikan modal, kebijakan pemerintah dan strategi pembangunan industri dalam fase pertumbuhan ekonominya.
Ibrahimov secara khusus menyinggung Korea Selatan pada era Presiden Park Chung-hee. Dalam model tersebut, kebijakan pembangunan ekonomi dan dukungan negara digunakan untuk mendorong perkembangan perusahaan yang kemudian tumbuh menjadi konglomerasi besar atau chaebol.
Perbandingan itu digunakan Ibrahimov untuk menjelaskan bahwa keterlibatan negara dalam pengelolaan dan pengalokasian modal tidak selalu identik dengan model sovereign wealth fund yang hanya berorientasi pada investasi finansial.
Mandat Besar Danantara Tetap Disorot
Di sisi lain, Ibrahimov juga mencatat adanya kritik terhadap Danantara, terutama terkait besarnya kekuatan ekonomi yang berada di bawah lembaga tersebut dan pertanggungjawabannya kepada Presiden.
Sorotan tersebut menjadi bagian penting dalam analisis karena semakin luas mandat sebuah lembaga pengelola aset negara, semakin besar pula kebutuhan terhadap tata kelola, akuntabilitas dan pengawasan.
Ibrahimov tidak mengabaikan persoalan tersebut. Ia justru menekankan bahwa keberhasilan pendekatan tersebut tetap bergantung pada kemampuan mengambil risiko dan membuat pilihan sulit secara tepat.
“Menggerakkan Neraca Negara untuk Rakyat”
Dalam pandangan Ibrahimov, inti lain dari Prabowonomics terletak pada upaya mengarahkan aset dan kekayaan negara agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.
Ia menggambarkan Danantara sebagai instrumen untuk menggerakkan neraca keuangan negara bagi kepentingan masyarakat sebagai pemilik kekayaan negara.
“Danantara merupakan upaya Prabowo untuk menggerakkan neraca keuangan negara bagi kepentingan mereka yang pada hakikatnya merupakan pemiliknya: rakyat Indonesia,” jelas Ibrahimov.
Pada akhirnya, analisis tersebut menempatkan restrukturisasi BUMN Indonesia bukan hanya sebagai agenda korporasi, tetapi sebagai bagian dari pendekatan pembangunan ekonomi yang lebih luas.
Bagi Ibrahimov, pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa perubahan terhadap struktur ekonomi yang telah mengakar membutuhkan keputusan yang berani, sekaligus membawa konsekuensi berupa kebutuhan pengawasan dan pengelolaan risiko.
Pandangan tersebut kemudian menjadi dasar penilaiannya bahwa pengalaman Prabowonomics dapat menjadi bahan pembelajaran bagi kepemimpinan politik di negara-negara Barat.
Komentar