Pemerintah Evaluasi MBG, Validasi Data Penerima Berpotensi Kurangi Anggaran

JurnalPatroliNews | Jakarta – Pemerintah membuka peluang dilakukannya penyesuaian kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah proses pembenahan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN) serta validasi data penerima manfaat rampung dilakukan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, langkah tersebut bertujuan memastikan anggaran negara digunakan secara lebih efektif dengan sasaran penerima yang benar-benar sesuai kriteria.

“Pernyataan mengenai kemungkinan perubahan kebutuhan anggaran MBG sebelumnya juga telah disampaikan Menteri Keuangan. Menurut Prasetyo, pembaruan data penerima manfaat menjadi faktor utama dalam menghitung kembali besaran anggaran program tersebut.

“Kalau pertanyaannya berkenaan dengan anggaran MBG, Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan bahwa ada kemungkinan setelah proses perbaikan di manajemen atau di pimpinan Badan Gizi Nasional dan setelah ada proses validasi data, ada kemungkinan akan terjadi penurunan kebutuhan anggaran MBG,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Validasi Data untuk Tingkatkan Ketepatan Sasaran

Prasetyo menjelaskan bahwa proses pembaruan data penerima manfaat dilakukan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis semakin akurat dan tepat sasaran.

Menurutnya, validasi tersebut menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan program prioritas nasional sehingga alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.

Dengan data yang lebih valid, pemerintah berharap distribusi manfaat program dapat berlangsung lebih efisien sekaligus meminimalkan potensi ketidaktepatan penyaluran.

Belum Ada Keputusan Soal Anggaran Pertahanan

Selain membahas Program MBG, Prasetyo juga menanggapi kemungkinan penyesuaian anggaran sektor pertahanan yang sempat disinggung Presiden Prabowo Subianto saat kunjungan kerja di Malang.

Ia menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai pengurangan anggaran tersebut.

“Kemungkinan itu artinya apabila memang situasi mengharuskan, tentu bisa saja dilakukan. Tetapi sampai sekarang belum ada keputusan terkait hal tersebut,” kata Prasetyo.

Pemerintah Pastikan Kondisi Fiskal Tetap Kuat

Prasetyo menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam kondisi yang terkendali.

Pemerintah, kata dia, terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk memastikan defisit anggaran tetap berada dalam batas yang telah ditetapkan.

Menurutnya, fundamental ekonomi nasional juga masih menunjukkan kondisi yang cukup kuat sehingga pemerintah optimistis berbagai program prioritas dapat tetap berjalan sesuai rencana.

“Hasil evaluasi kami sampai hari ini, alhamdulillah fundamental ekonomi kita cukup kuat, fiskal kita juga masih sangat terjaga. Berkaitan dengan defisit anggaran dalam APBN berjalan juga masih berada dalam kondisi yang terkendali,” ujarnya.

Pemerintah memastikan evaluasi terhadap berbagai program strategis, termasuk MBG, akan terus dilakukan guna menjaga efektivitas belanja negara sekaligus memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat yang berhak.

Komentar