JurnalPatroliNews | Jakarta — Pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memasuki tahap penting. Hingga 17 September 2026, sebanyak 25.113 koperasi tercatat telah menyelesaikan pembangunan gedung dan gerai.
Capaian tersebut menjadi salah satu prasyarat sebelum pembiayaan KDKMP memasuki tahapan berikutnya. Pemerintah kini menyiapkan proses verifikasi dan validasi sekaligus memastikan anggaran untuk pembayaran angsuran pertama kepada bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tersedia.
Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes), dari 25.113 koperasi yang telah menyelesaikan pembangunan fisik, sebanyak 17.288 KDKMP dinyatakan siap masuk proses verifikasi dan validasi.
Tahapan tersebut menjadi penting karena hasil verifikasi dan validasi nantinya akan direviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Fisik Rampung, Verifikasi Jadi Tahap Berikutnya
Penyelesaian pembangunan gedung dan gerai belum serta-merta membuat seluruh proses pembiayaan dapat langsung dilakukan.
Setelah pembangunan fisik selesai, koperasi harus melalui tahapan verifikasi dan validasi. Hasil proses tersebut kemudian akan direviu BPKP sebelum bangunan dapat diserahterimakan kepada desa.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah memiliki tahapan administratif dan pengawasan yang harus dilalui sebelum proses pembiayaan berjalan lebih lanjut.
Proses verifikasi juga menjadi bagian penting untuk memastikan data pembangunan dan kondisi fisik koperasi sesuai dengan dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan program.
Anggaran Angsuran Pertama Sudah Disiapkan
Di tengah proses tersebut, Kementerian Keuangan memastikan anggaran untuk membayar angsuran pertama pembiayaan KDKMP kepada bank Himbara telah tersedia.
Nilai angsuran pertama yang sebelumnya dijadwalkan jatuh tempo pada September 2026 disebut mencapai sekitar Rp40 triliun.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran tersebut.
“Anggarannya sudah kami siapkan,” ujar Nufransa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Namun, ketersediaan anggaran belum berarti pembayaran langsung dilakukan.
Menurut Nufransa, Kementerian Keuangan masih menunggu tagihan dari bank-bank Himbara sebagai dasar proses pembayaran.
“Sampai saat ini, kami belum menerima tagihan dari Himbara. Jadi, belum bisa kami bayarkan,” katanya.
Pembayaran Menunggu Tagihan Himbara
Kondisi tersebut membuat proses pencairan angsuran pertama masih menunggu tahapan administratif dari pihak perbankan.
Kementerian Keuangan menyatakan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait terus dilakukan agar mekanisme pembayaran dapat berjalan sesuai ketentuan.
Pemerintah juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembayaran pembiayaan KDKMP.
“Kami senantiasa bekerja sama juga dengan kementerian dan lembaga terkait, sehingga nanti pada saat pembayarannya akan terus terjaga transparansi dan juga akuntabilitasnya,” ujar Nufransa.
Dengan demikian, angka sekitar Rp40 triliun yang telah disiapkan pemerintah belum dapat disebut sebagai dana yang sudah dicairkan kepada Himbara. Pembayaran masih menunggu tagihan yang menjadi dasar proses tersebut.
17.288 Koperasi Masuk Tahap Verifikasi
Sementara itu, progres pembangunan fisik terus menjadi salah satu indikator perkembangan program KDKMP.
Sebanyak 25.113 koperasi telah menyelesaikan pembangunan gedung dan gerai. Dari jumlah tersebut, 17.288 koperasi telah siap menjalani proses verifikasi dan validasi.
Tahapan berikutnya akan melibatkan reviu BPKP sebelum bangunan dapat diserahterimakan kepada desa.
Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program kini bergerak dari pembangunan fisik menuju proses verifikasi, serah terima dan pembiayaan.
Menunggu Tahap Akhir Sebelum Pembayaran
Dengan anggaran sekitar Rp40 triliun yang telah disiapkan, fokus pemerintah kini berada pada penyelesaian tahapan administrasi dan pembiayaan.
Di sisi lain, proses verifikasi terhadap ribuan KDKMP menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan fisik telah memenuhi ketentuan sebelum memasuki tahap serah terima.
Setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan tagihan dari Himbara diterima, proses pembayaran angsuran pertama dapat dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Program KDKMP pun kini berada pada fase transisi: pembangunan fisik telah mencapai puluhan ribu unit, sementara proses verifikasi, reviu dan pembiayaan masih terus berjalan.
Komentar