JurnalPatroliNews | Yerusalem – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa pemerintahnya belum menyetujui proposal perdamaian terkait konflik Gaza yang didukung oleh Amerika Serikat (AS). Menurutnya, dokumen yang beredar saat ini masih berupa rancangan yang telah diberikan sejumlah catatan oleh pemerintah Israel.
Pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu melalui video yang diunggah di media sosial pada Selasa (4/8/2026).
Dalam keterangannya, Netanyahu mengatakan tim Presiden Amerika Serikat Donald Trump meyakini bahwa kelompok Hamas dapat dilucuti persenjataannya dan Jalur Gaza dapat didemiliterisasi sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik.
“Mereka mengirimkan draf kepada kami. Kami tidak menyetujuinya. Itu bukan draf kami. Kami telah mengirimkan komentar kami,” ujar Netanyahu, seperti dikutip AFP.
Netanyahu mengungkapkan bahwa dalam pertemuannya dengan Board of Peace yang didukung Amerika Serikat pada Senin (3/8/2026), Israel memperoleh jaminan bahwa penarikan pasukan dari Jalur Gaza hanya akan dilakukan setelah Hamas benar-benar melucuti senjatanya.
Menurut pemerintah Israel, aspek keamanan tetap menjadi syarat utama dalam setiap kesepakatan yang akan dicapai terkait konflik di Gaza.
Di tengah proses diplomasi yang masih berlangsung, Netanyahu juga menghadapi tekanan politik dari sejumlah mitra koalisi pemerintahan yang berhaluan kanan.
Kelompok tersebut mendesak pemerintah Israel untuk tidak menerima proposal yang dinilai belum memberikan jaminan keamanan secara menyeluruh bagi Israel.
Hingga kini, pembahasan mengenai rancangan yang difasilitasi Amerika Serikat masih terus berlangsung dan belum menghasilkan kesepakatan final.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan telah terjadi perkembangan positif dalam upaya mencapai perdamaian di Gaza sejak 31 Juli 2026.
Namun, di tengah proses diplomasi tersebut, operasi militer Israel di Jalur Gaza dilaporkan masih terus berlangsung.
Di sisi lain, Hamas menuding peningkatan operasi militer Israel sebagai langkah yang dapat menghambat proses perundingan damai.
Sementara itu, Turki, Qatar, dan Mesir, yang selama ini berperan sebagai mediator dalam berbagai perundingan antara Israel dan Hamas, turut menyampaikan kritik terhadap langkah Israel.
Komentar