JurnalPatroliNews | Jakarta – Temuan adanya sekitar 6 juta data penerima mbg ganda penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian Komisi IX DPR RI.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Zainul Munasichin, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan verifikasi dan pemutakhiran data agar persoalan administrasi tidak menghambat penyaluran program prioritas pemerintah.
Menurut Zainul, temuan tersebut menunjukkan masih terdapat persoalan sinkronisasi data yang perlu segera dibenahi. Akurasi data dinilai menjadi salah satu faktor penting agar anggaran MBG benar-benar diterima kelompok yang menjadi sasaran program.
“Kami meminta BGN segera melakukan pemutakhiran dan verifikasi data secara menyeluruh agar tidak ada lagi penerima manfaat yang tercatat lebih dari satu kali,” kata Zainul kepada wartawan, dikutip Sabtu (8/8/2026).
Ia menilai penyisiran data secara menyeluruh perlu dilakukan mulai dari pencocokan identitas penerima hingga koordinasi dengan lembaga yang memiliki basis data terkait.
Langkah tersebut dinilai penting bukan hanya untuk menghapus data penerima yang tercatat berulang, tetapi juga untuk menemukan kelompok masyarakat yang justru belum masuk dalam daftar penerima.
“Temuan ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola data penerima MBG. Jangan sampai masih ada anak yang membutuhkan program MBG ini tapi malah belum tersentuh program ini sama sekali,” tegasnya.
Jangan Sampai Anak di Daerah 3T Terlewat
Zainul menyoroti kebutuhan penerima manfaat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Menurutnya, persoalan gizi di sejumlah wilayah tersebut masih membutuhkan perhatian serius. Anak-anak di daerah 3T menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kerawanan pangan, keterbatasan akses terhadap makanan bergizi hingga persoalan ekonomi keluarga.
Karena itu, ia meminta pembenahan basis data tidak berhenti pada persoalan administratif, tetapi harus digunakan sebagai instrumen untuk memperluas cakupan penerima MBG.
“Jangan sampai ada anak yang terlewat hanya karena persoalan administrasi. Dengan menutup celah data ganda, pemerintah memiliki ruang untuk memperluas cakupan penerima manfaat sehingga semakin banyak anak, khususnya di daerah 3T, dapat menikmati Program MBG,” ujarnya.
Menurut Zainul, keberadaan data yang akurat juga akan memudahkan pemerintah dalam menghitung kebutuhan bahan pangan, distribusi, anggaran, hingga evaluasi program.
Dengan demikian, perbaikan data dapat menjadi bagian dari pengawasan agar tidak terjadi pemborosan maupun ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan MBG.
Akurasi Data Menentukan Efektivitas MBG
Zainul mengingatkan MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda.
Karena itu, ukuran keberhasilan program tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran maupun jumlah makanan yang didistribusikan. Ketepatan penerima manfaat juga menjadi indikator penting.
“Program unggulan Presiden Prabowo ini harus benar-benar mampu menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan. Perbaikan data bukan sekadar urusan administrasi, melainkan langkah penting untuk memastikan keadilan, efektivitas, dan pemerataan manfaat program di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
Temuan jutaan data ganda tersebut kini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk memastikan sistem pendataan penerima MBG semakin akurat.
Jika proses verifikasi berjalan optimal, data yang sebelumnya tercatat lebih dari satu kali dapat dibersihkan dan potensi penerima lain yang belum terjangkau dapat dipetakan.
Pada akhirnya, pembenahan data bukan hanya soal merapikan angka dalam sistem, tetapi menentukan apakah program makanan bergizi benar-benar sampai kepada anak yang membutuhkan.
Komentar