JurnalPatroliNews | Tanjung Jabung Barat – Perubahan struktur ekonomi dan perkembangan teknologi mulai menggeser peta kebutuhan tenaga kerja.
Pemerintah daerah pun diminta tidak hanya berkutat pada penciptaan lapangan kerja konvensional, tetapi mulai menyiapkan sumber daya manusia untuk profesi baru yang tumbuh seiring transformasi industri.
Salah satu bidang yang dinilai memiliki prospek besar adalah green jobs atau pekerjaan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi ramah lingkungan dan prinsip keberlanjutan.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor meminta pemerintah daerah mulai memetakan potensi ekonomi dan kebutuhan tenaga kerja di wilayah masing-masing agar sistem pendidikan serta pelatihan tidak tertinggal dari perubahan pasar kerja.
“Zaman sekarang sudah berbeda. Saya minta daerah-daerah untuk fokus pada pekerjaan baru, yaitu green jobs,” ujar Afriansyah saat berkunjung ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, Senin (10/8/2026).
Menurut Afriansyah, perubahan aktivitas ekonomi secara otomatis melahirkan kebutuhan profesi dan keahlian baru.
Perkembangan teknologi, otomatisasi serta penerapan praktik bisnis berkelanjutan membuat perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan yang tidak selalu sama dengan kebutuhan industri sebelumnya.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memahami lebih dahulu arah perkembangan sektor ekonomi di wilayahnya.
Pemetaan tersebut kemudian dapat menjadi dasar untuk menentukan jenis pelatihan yang diberikan kepada masyarakat.
Dengan cara tersebut, pendidikan dan pelatihan tidak sekadar menghasilkan tenaga kerja yang memiliki sertifikat, tetapi benar-benar memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha.
Perubahan pasar kerja juga tidak hanya berdampak kepada lulusan baru.
Pekerja yang sudah berada di dunia profesional juga dituntut beradaptasi.
Afriansyah menekankan pentingnya upskilling, yakni meningkatkan kemampuan yang sudah dimiliki, serta reskilling, yaitu mempelajari keterampilan baru untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pekerjaan.
Kemnaker, kata dia, siap mendukung upaya tersebut melalui satuan pelayanan pelatihan yang tersebar di berbagai wilayah.
Fasilitas pelatihan dapat diarahkan sesuai karakter ekonomi daerah dan kebutuhan industri setempat.
Artinya, setiap daerah tidak harus menggunakan pola pelatihan yang sama.
Wilayah dengan potensi industri berbeda membutuhkan kompetensi tenaga kerja yang berbeda pula.
Persoalan kompetensi menjadi semakin penting ketika sebuah daerah mulai menarik investasi.
Kehadiran investasi memang membuka peluang ekonomi baru.
Namun, manfaat investasi tidak akan maksimal apabila tenaga kerja lokal tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Kondisi tersebut berpotensi menciptakan kesenjangan antara kebutuhan industri dan ketersediaan pekerja.
Karena itu, pemetaan kebutuhan tenaga kerja harus dilakukan sejak awal, bahkan sebelum investasi berkembang lebih besar.
Pemerintah daerah perlu mengetahui sektor apa yang akan tumbuh, jenis pekerjaan apa yang dibutuhkan dan kompetensi seperti apa yang harus disiapkan.
Afriansyah juga menilai dunia usaha tidak bisa hanya menunggu tenaga kerja siap pakai dari lembaga pendidikan.
Perusahaan perlu ikut terlibat dalam penyusunan materi pelatihan dan pendidikan.
Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui skema link and match antara dunia pendidikan dengan industri.
Pola tersebut dapat diterapkan bersama SMA, SMK dan satuan pendidikan sederajat.
“Harapan kami seluruh perusahaan di daerah betul-betul bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah, sehingga program link and match dengan SMA dan SMK sederajat dapat berjalan dengan baik,” kata Afriansyah.
Menurutnya, keterlibatan perusahaan akan membuat peserta didik memperoleh gambaran yang lebih nyata mengenai dunia kerja.
Mereka tidak hanya belajar teori, tetapi juga memahami standar pekerjaan, budaya profesional serta keterampilan praktis yang digunakan di lapangan.
Salah satu persoalan yang masih dihadapi pasar kerja adalah mismatch atau ketidaksesuaian antara kompetensi pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.
Lulusan pendidikan formal belum tentu langsung memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Di sisi lain, perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang mampu beradaptasi dengan teknologi dan perubahan proses produksi.
Jika kesenjangan tersebut tidak diatasi, peluang pekerjaan yang tersedia tidak otomatis dapat diisi oleh tenaga kerja lokal.
Karena itu, hubungan antara sekolah, pemerintah dan perusahaan perlu dibangun sejak proses pendidikan berlangsung.
Menurut pemerintah, pergeseran menuju aktivitas ekonomi yang lebih berkelanjutan juga menciptakan ruang bagi munculnya pekerjaan baru.
Green jobs tidak hanya berkaitan dengan isu lingkungan secara sempit.
Perubahan tersebut dapat bersinggungan dengan berbagai sektor, termasuk energi, pengelolaan limbah, efisiensi sumber daya, teknologi, manufaktur hingga aktivitas ekonomi berbasis keberlanjutan.
Artinya, daerah memiliki peluang untuk menjadikan transformasi ekonomi hijau sebagai bagian dari strategi pengembangan tenaga kerja.
Namun, peluang tersebut harus diikuti kesiapan kompetensi.
Tanpa sumber daya manusia yang memadai, transformasi industri justru dapat membuat tenaga kerja lokal semakin tertinggal.
Afriansyah menilai pemerintah daerah perlu mulai menyusun peta kebutuhan tenaga kerja berdasarkan arah perkembangan ekonominya.
Pemetaan tersebut dapat mencakup sektor usaha yang berkembang, investasi yang masuk, teknologi yang digunakan hingga profesi baru yang kemungkinan muncul.
Dari sana, pemerintah dapat menentukan pelatihan yang tepat.
“Langkah itu sekaligus menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan struktur pasar kerja. Selain pekerjaan konvensional, daerah perlu mulai mempersiapkan tenaga kerja untuk jenis pekerjaan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi dan perubahan industri,” tutur Afriansyah.
Pesan tersebut menempatkan pengembangan kompetensi sebagai bagian penting dari strategi pembangunan daerah.
Bukan hanya soal berapa banyak lapangan kerja yang tersedia, tetapi juga apakah masyarakat memiliki kemampuan untuk mengisi pekerjaan tersebut.
Perubahan dunia kerja tidak lagi berjalan perlahan.
Teknologi berkembang, proses produksi berubah dan tuntutan terhadap praktik berkelanjutan semakin kuat.
Dalam situasi tersebut, tenaga kerja yang tidak meningkatkan kompetensinya berisiko tertinggal.
Sebaliknya, daerah yang mampu membaca perubahan sejak awal memiliki peluang lebih besar untuk menciptakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi masa depan.
Karena itu, penguatan green jobs, reskilling, upskilling dan link and match tidak cukup dipandang sebagai program pelatihan semata.
Semua itu merupakan bagian dari strategi menyiapkan manusia agar tetap relevan ketika struktur pasar kerja berubah.
Bagi daerah, tantangannya kini bukan sekadar menciptakan pekerjaan. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan masyarakat memiliki kompetensi yang tepat untuk merebut pekerjaan masa depan.
Komentar