JurnalPatroliNews | Jakarta — Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, mempercepat kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat dengan menyerahkan sertifikat lahan kepada Kementerian Sosial.
Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras menyerahkan salinan sertifikat lahan tersebut kepada Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (24/8/2026).
Penyerahan dokumen tersebut menjadi tindak lanjut proses penyiapan lahan yang sebelumnya dilaporkan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah kepada Kemensos.
Lahan yang semula dinilai belum memenuhi kebutuhan pembangunan kemudian dipindahkan ke Desa Mamahe, Kecamatan Tobadak, Mamuju Tengah. Lokasi baru tersebut memiliki luas sekitar 8,85 hektare dan saat ini berupa lahan pertanian.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono membenarkan penyerahan sertifikat tersebut.
“Pak Bupati Mamuju Tengah menyerahkan sertifikat lahan, luasnya 8 hektare yang direncanakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Mamuju Tengah,” ujar Agus Jabo.
Dibidik Masuk Sekolah Rakyat Tahap 3
Dengan terbitnya sertifikat atas calon lokasi pembangunan, Kemensos berharap Mamuju Tengah dapat masuk dalam program Sekolah Rakyat Tahap 3 yang ditargetkan berlangsung pada tahun ini.
Menurut Agus Jabo, kepastian lahan merupakan salah satu elemen penting agar proses pembangunan dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
“Kami berharap di tahun ini Mamuju Tengah bisa mengikuti pembangunan Sekolah Rakyat Tahap 3, supaya anak-anak kita yang ada di Mamuju Tengah, khususnya anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, bisa secepatnya mendapatkan pendidikan yang layak,” katanya.
Program Sekolah Rakyat dikembangkan pemerintah sebagai salah satu instrumen untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai salah satu cara untuk memutus mata rantai kemiskinan yang berlangsung lintas generasi.
Pendidikan Jadi Jalan Putus Kemiskinan
Agus Jabo mengatakan Sekolah Rakyat diarahkan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak dari kelompok masyarakat miskin.
Menurutnya, program tersebut sejalan dengan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap pendidikan sebagai instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus jalan keluar dari kemiskinan.
“Seperti yang diharapkan Bapak Presiden, Sekolah Rakyat ini diharapkan bisa memutus transmisi kemiskinan antargenerasi melalui jalur pendidikan. Kita siapkan, kita gotong royong supaya kemiskinan bisa segera diatasi dan kita bisa menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur,” ujar Agus Jabo.
Karena itu, pengembangan Sekolah Rakyat tidak hanya diarahkan pada pembangunan gedung sekolah, tetapi juga pada perluasan kapasitas pendidikan bagi anak-anak yang selama ini memiliki keterbatasan akses.
Kebutuhan Sekolah Rakyat Masih Besar
Pemerintah menilai kebutuhan terhadap Sekolah Rakyat masih cukup besar. Berdasarkan data yang dipaparkan Kemensos, masih terdapat jutaan anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang belum memperoleh akses pendidikan secara optimal.
Sementara kapasitas Sekolah Rakyat yang tersedia saat ini masih sekitar 43 ribu siswa.
Untuk memperluas jangkauan, pemerintah melakukan peningkatan kapasitas. Kapasitas yang sebelumnya berada di kisaran 1.000 siswa per sekolah diarahkan dapat meningkat hingga sekitar 2.500 siswa per sekolah.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperluas cakupan penerima manfaat sekaligus mempercepat intervensi pendidikan bagi keluarga miskin.
Sertifikat Baru Terbit 19 Agustus
Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras menjelaskan bahwa sertifikat lahan yang diserahkan ke Kemensos baru diterbitkan pada 19 Agustus 2026.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah langsung membawa dokumen tersebut ke Jakarta sebagai bentuk tindak lanjut atas proses persiapan pembangunan Sekolah Rakyat.
“Terakhir proses sertifikatnya di tanggal 19 Agustus kemarin baru terbit, jadi sekarang kami bawa,” kata Arsal.
Menurutnya, Pemkab Mamuju Tengah terus membangun koordinasi dengan pemerintah pusat agar seluruh persyaratan pembangunan dapat segera dipenuhi.
Pemkab tidak hanya menyiapkan aspek legalitas lahan, tetapi juga memastikan lokasi yang disediakan memenuhi kebutuhan pembangunan Sekolah Rakyat.
Tinggal Menunggu Tahap Verifikasi
Penyerahan sertifikat menjadi salah satu tahapan penting dalam memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Mamuju Tengah.
Setelah dokumen dan persyaratan teknis lainnya dinyatakan memenuhi ketentuan, pembangunan diharapkan dapat masuk ke tahap berikutnya sesuai jadwal program pemerintah.
Bagi Mamuju Tengah, keberadaan Sekolah Rakyat dinilai dapat membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Pemkab juga berharap sinergi dengan Kemensos dapat terus berjalan hingga pembangunan terealisasi dan sekolah dapat segera dimanfaatkan masyarakat.
Dengan lahan seluas sekitar 8,85 hektare yang kini telah memiliki sertifikat, Mamuju Tengah setidaknya telah menyelesaikan salah satu tahapan penting dalam persiapan pembangunan tersebut.
Kini, perhatian berikutnya tertuju pada proses verifikasi dan penetapan apakah daerah tersebut dapat masuk dalam Sekolah Rakyat Tahap 3 tahun 2026.
Komentar