JurnalPatroliNews | Jombang — Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) tinggal menghitung hari. Menjelang forum tertinggi organisasi yang akan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, perhatian tidak hanya tertuju pada pemilihan Ketua Umum PBNU, tetapi juga pada sembilan kursi Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA) yang nantinya memiliki mandat memilih Rais Aam PBNU masa khidmah 2026–2031.
Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung 27–31 Agustus 2026 dengan mengusung tema “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah untuk Kemaslahatan Bangsa.” Forum tersebut menjadi momentum bagi NU untuk menentukan arah organisasi lima tahun mendatang, mulai dari persoalan keagamaan, keumatan, organisasi, program, rekomendasi hingga regenerasi kepemimpinan.Jombang
Namun, perkembangan terbaru menunjukkan rangkaian Muktamar secara teknis sudah dimulai pada 26 Agustus melalui registrasi peserta. Pembukaan resmi dijadwalkan 27 Agustus. Berdasarkan jadwal yang dirilis panitia, puncak agenda suksesi berlangsung pada Sabtu, 29 Agustus 2026 melalui Sidang Pleno V. Agenda itu mencakup pemilihan dan penetapan anggota AHWA, sidang anggota AHWA untuk pengesahan Rais Aam, pemilihan Ketua Umum PBNU, serta penetapan formatur. Jadwal tersebut masih dapat mengalami penyesuaian sesuai kondisi lapangan.
Karena pemilihan belum berlangsung, nama-nama ulama yang muncul dalam pembahasan AHWA tidak dapat disebut sebagai anggota AHWA definitif. Mereka merupakan bagian dari dinamika, usulan dan perhatian sejumlah kalangan NU menjelang Muktamar.
Sejumlah ulama sepuh dari berbagai basis pesantren dan wilayah Nusantara mengemuka. Mereka memiliki rekam jejak panjang dalam tradisi keilmuan pesantren, Syuriyah NU, pendidikan Islam, fikih, dakwah, kebangsaan hingga pemberdayaan masyarakat.
Dari Ploso, Lirboyo hingga Rembang
Salah satu nama yang menjadi perhatian adalah KH Nurul Huda Jazuli, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri. Sosok yang akrab disapa Gus Da tersebut dikenal sebagai ulama sepuh yang mempertahankan tradisi pendidikan salaf, pengkajian kitab klasik, musyawarah para masyayikh dan kesinambungan sanad keilmuan.
Pada Juni 2026, kediamannya di Ploso menjadi tempat berkumpul sejumlah kiai sepuh untuk membahas masa depan mekanisme AHWA serta pentingnya menjaga karakter keulamaan dalam proses pemilihan pimpinan NU.
Dari lingkungan Lirboyo, terdapat KH Abdullah Kafabihi Mahrus. Berasal dari keluarga besar Pesantren Lirboyo, Kediri, ia tumbuh dalam lingkungan yang menempatkan ilmu, adab dan khidmah sebagai fondasi kehidupan.
Pengalamannya dalam struktur Syuriyah NU dan forum bahtsul masail membuat Kafabihi Mahrus dikenal memiliki perhatian kuat terhadap persoalan fikih serta pengambilan keputusan keagamaan.
Sementara KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus, pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Rembang, memiliki karakter yang berbeda. Ia dikenal sebagai ulama sekaligus budayawan dan sastrawan.
Pendidikan pesantren dan pengalaman belajar di Al-Azhar, Kairo, membentuk keluasan wawasan Gus Mus. Dalam dakwahnya, ia konsisten menyuarakan Islam yang ramah, moderat, humanis dan menjunjung persaudaraan.
Ubaidillah Shodaqoh hingga Ma’ruf Amin
Nama lain yang mengemuka adalah KH Ubaidillah Shodaqoh, pengasuh Pondok Pesantren Al-Itqon, Tlogosari, Semarang, sekaligus Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah.
Pengalamannya dalam struktur NU membuatnya bersentuhan langsung dengan berbagai persoalan keagamaan dan organisasi. Dalam dinamika AHWA, ia juga aktif memberikan penjelasan mengenai mekanisme dan aturan organisasi.
Pada Juni 2026, Ubaidillah memberikan klarifikasi mengenai isu persyaratan calon AHWA yang disebut berasal dari PWNU Jawa Tengah. Ia menegaskan bahwa gagasan tersebut bukan berasal dari Syuriyah PWNU Jawa Tengah.
Nama KH Said Aqil Siradj juga tidak dapat dilepaskan dari perjalanan NU modern. Mantan Ketua Umum PBNU dua periode itu dikenal sebagai intelektual Muslim yang memberi perhatian besar pada Islam, kebangsaan, toleransi dan hubungan agama dengan kebudayaan Nusantara.
Dalam kepemimpinannya di PBNU, Said Aqil dikenal aktif memperkenalkan gagasan Islam Nusantara sebagai pendekatan yang menampilkan Islam Indonesia sebagai agama yang moderat dan berakar pada kebudayaan lokal.
Sementara itu, KH Ma’ruf Amin merupakan ulama senior NU yang memiliki pengalaman panjang dalam organisasi keagamaan dan pemerintahan. Ia pernah menjabat Rais Aam PBNU, Ketua Umum MUI, anggota Dewan Pertimbangan Presiden hingga Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019–2024.
Menjelang Muktamar, Ma’ruf Amin turut menyerukan agar marwah AHWA dijaga. Dalam pertemuan kiai sepuh pada 20 Agustus, ia mengingatkan agar Muktamar tidak dicederai mobilisasi politik dan kepentingan tertentu. Menurutnya, AHWA merupakan representasi ulama yang harus memilih Rais Aam berdasarkan hati nurani.
Representasi Sumatera, Aceh dan Kalimantan
Dari Sumatera Utara terdapat Syekh KH Ali Akbar Marbun, pengasuh Pondok Pesantren Al-Kautsar Al-Akbar, Medan. Ia menempuh pendidikan pesantren dan memperdalam ilmu agama di Tanah Suci sebelum mendirikan pesantren tersebut.
Pengalaman Ali Akbar Marbun dalam AHWA juga bukan hal baru. Ia pernah dipercaya menjadi anggota AHWA pada Muktamar ke-33 NU di Jombang pada 2015.
Dari Aceh, terdapat Tgk KH Nurruzahri, yang dikenal sebagai Walid NU sekaligus pengasuh Dayah Ummul Ayman Samalanga. Kehadirannya merepresentasikan tradisi dayah Aceh dalam dinamika kepemimpinan NU nasional, terutama dalam pengkajian kitab kuning, pendidikan dayah dan hubungan ulama dengan masyarakat.
Sementara dari Kalimantan, KH Ali Kholil, pengasuh Pondok Pesantren Syaichona Cholil Balikpapan sekaligus Rais Syuriyah PWNU Kalimantan Timur, membawa tradisi pesantren sekaligus perhatian terhadap kemandirian ekonomi umat.
Melalui Kontak Santri Agribisnis Indonesia (Konsain), Ali Kholil mendorong penguatan sumber pendanaan mandiri bagi pesantren, madrasah, masjid dan lembaga sosial Islam.
AHWA dan Ujian Menjaga Marwah NU
Dinamika AHWA menjelang Muktamar ke-35 semakin menghangat. Sejumlah PWNU dan PCNU telah menyampaikan usulan nama ulama yang dinilai layak masuk dalam sembilan anggota AHWA.
PWNU Jawa Timur, misalnya, sebelumnya menghimpun 27 nama masyayikh dari berbagai daerah sebelum mengerucut menjadi 16 nama usulan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa daftar nama yang beredar belum dapat dianggap sebagai komposisi final AHWA.
Pada saat yang sama, suara yang meminta agar proses AHWA terbebas dari intervensi dan transaksi juga menguat. PCNU Banyumas pada 25 Agustus menyatakan menolak intervensi dan transaksi dalam proses penentuan AHWA maupun pemilihan Ketua Umum PBNU.
Penasihat Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jakarta, KH Mukti Ali Qusyairi, juga mengingatkan bahwa AHWA harus menjadi mekanisme yang memastikan kepemimpinan tertinggi NU lahir dari proses berbasis ilmu, integritas, kapasitas dan kemaslahatan organisasi.
Ndalem Mbah Wahab Jadi Lokasi Sidang AHWA
Perhatian juga tertuju pada lokasi musyawarah AHWA. Panitia menyiapkan Ndalem Kasepuhan KH Abdul Wahab Chasbullah di kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas sebagai tempat sembilan kiai yang nantinya terpilih bermusyawarah menentukan Rais Aam.
Pemilihan lokasi tersebut bukan tanpa alasan. Ndalem Mbah Wahab memiliki nilai historis dalam perjalanan Nahdlatul Ulama dan menjadi bagian dari sejarah perjuangan salah satu pendiri NU. Persiapan lokasi bahkan telah memasuki tahap akhir menjelang Muktamar.
Dalam mekanisme NU, AHWA terdiri atas sembilan kiai yang diberi mandat untuk memilih Rais Aam. Pada 29 Agustus, proses pemilihan dan penetapan sembilan anggota tersebut dijadwalkan berlangsung dalam Sidang Pleno V.
Setelah AHWA terbentuk, sembilan kiai itu akan bermusyawarah untuk menetapkan Rais Aam PBNU masa khidmah 2026–2031. Setelah itu, Muktamar akan memasuki tahapan pemilihan Ketua Umum PBNU.
Dengan demikian, dinamika AHWA bukan semata soal siapa yang mendapatkan sembilan kursi tersebut. Lebih jauh, proses ini menjadi cermin bagaimana NU menjaga tradisi musyawarah dan kepemimpinan ulama di tengah dinamika organisasi.
Dari Ploso, Lirboyo, Rembang, Semarang, Cirebon, Medan, Aceh hingga Kalimantan, para ulama yang mengemuka membawa sanad keilmuan, tradisi fikih, pengalaman organisasi, pendidikan, dakwah, kebangsaan dan pemberdayaan umat.
Muktamar ke-35 NU karena itu bukan hanya tentang siapa yang menjadi anggota AHWA, Rais Aam atau Ketua Umum PBNU. Forum lima tahunan ini juga menjadi ujian bagi NU dalam menjaga marwah keulamaan, persatuan jam’iyah serta kemampuan organisasi menjawab tantangan zaman.
Di tengah persaingan dan dinamika suksesi kepemimpinan, satu pesan menjadi semakin penting: NU tetap harus berpijak pada akar pesantren, menjaga Ahlussunnah wal Jamaah dan memperluas khidmah bagi umat, bangsa serta kemanusiaan.
Muktamar ke-35 di Tambakberas akan menjadi momentum untuk membuktikan sejauh mana tradisi tersebut mampu diterjemahkan menjadi kepemimpinan dan arah baru NU untuk lima tahun mendatang.
Komentar