JurnalPatroliNews | Jakarta — Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya percepatan pergantian kepemimpinan nasional sebelum Pemilu 2029 menuai gelombang kritik di media sosial.
Wacana tersebut disampaikan Budi Arie dalam sebuah forum yang dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pernyataannya kemudian beredar luas di media sosial dan memicu perdebatan mengenai etika serta dampak politik dari narasi pergantian kepemimpinan di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang sedang berjalan.
Dalam forum tersebut, Budi Arie menyampaikan adanya kemungkinan skenario politik yang menurut instingnya dapat terjadi sebelum 2029.
“Saya bisikkan ke Pak Jokowi, Pak kok insting saya ini lebih cepat dari 29 (Pilpres 2029). Apakah kita mau? Belum tentu kita mau, kita masih ngomongin pemilu 2029, pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana, kita siap atau enggak?” ujar Budi Arie.
Pernyataan tersebut kemudian disambut seruan “siap” dari peserta forum.
Kolom Komentar Dipenuhi Kritik
Pernyataan tersebut mendapat respons beragam dari publik. Berdasarkan pantauan pada kolom komentar unggahan Instagram RMOL, banyak warganet menyampaikan kritik terhadap wacana yang dilempar Budi Arie.
Sebagian warganet mempertanyakan urgensi membicarakan kemungkinan pergantian kepemimpinan sebelum berakhirnya masa pemerintahan saat ini.
Salah satu komentar dari akun Ahmad Syaifuddin menilai elite politik semestinya lebih fokus mendukung pemerintahan yang sah menjalankan mandat hingga akhir masa jabatan.
“Bukannya mendoakan pemerintahan yang sah bekerja sampai akhir masa jabatan, ini malah sibuk merancang spekulasi yang bikin guncang situasi politik,” tulisnya.
Kritik serupa disampaikan akun Rizky Pratama yang mempertanyakan pilihan isu yang diangkat ketika masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi dan lapangan pekerjaan.
“Suasana lagi fokus ke isu ekonomi dan lapangan kerja, kenapa elite relawan malah melempar isu adu domba begini? Sangat tidak bijak,” kritiknya.
Sejumlah komentar bahkan menggunakan istilah “makar secara halus” untuk menggambarkan kekhawatiran terhadap narasi tersebut.
Salah satunya disampaikan akun Aryo Dwiputranto yang mempertanyakan apakah wacana semacam itu dapat dimaknai sebagai upaya menggoyang pemerintahan yang sedang berjalan.
“Apakah hal seperti ini bisa disebut makar secara halus, niat menggulingkan pemerintahan sekarang?” tulisnya.
Namun, istilah tersebut merupakan penilaian atau pertanyaan dari warganet, bukan kesimpulan hukum bahwa telah terjadi tindak pidana makar.
Ribuan Komentar, Puluhan Ribu Penayangan
Perhatian publik terhadap pernyataan tersebut juga terlihat dari tingginya interaksi di media sosial.
Akun resmi Instagram Partai Gerindra juga disebut memberikan respons singkat melalui sebuah emotikon yang menggambarkan kebingungan.
Tingginya interaksi tersebut menunjukkan bahwa isu pergantian kepemimpinan sebelum 2029 memiliki sensitivitas politik yang cukup tinggi di tengah masyarakat.
Kritik terhadap wacana tersebut tidak hanya datang dari pengguna media sosial.
Mantan Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK), Dr. Teguh Santosa, menilai pembicaraan mengenai kemungkinan percepatan pergantian kepemimpinan ketika pemerintahan masih berjalan merupakan langkah yang tidak tepat.
Menurut Teguh, narasi tersebut berpotensi mengalihkan perhatian publik dan memicu ketegangan politik.
Ia juga menyoroti pernyataan Budi Arie mengenai kesiapan pendukung Joko Widodo apabila terjadi skenario pergantian Presiden Prabowo Subianto sebelum 2029.
“Pernyataan tersebut jelas-jelas merupakan hasutan politik yang berpotensi membelah konsentrasi publik dan merusak tatanan stabilitas nasional yang sedang dibangun,” ujar Teguh Santosa.
Menurut pandangan tersebut, elite politik maupun organisasi relawan seharusnya menghindari narasi yang dapat memperuncing polarisasi dan mengganggu stabilitas pemerintahan.
Meski demikian, pernyataan Budi Arie juga perlu ditempatkan dalam konteks sebagai wacana atau skenario politik yang disampaikannya, bukan sebagai keputusan resmi mengenai perubahan jadwal Pemilu 2029 ataupun pergantian pemerintahan.
Sampai saat ini, tidak ada informasi dalam materi tersebut yang menunjukkan adanya keputusan resmi mengenai percepatan Pemilu 2029.
Perdebatan yang berkembang justru memperlihatkan tingginya sensitivitas publik terhadap isu keberlanjutan pemerintahan dan kontestasi kekuasaan. Karena itu, pernyataan elite politik maupun tokoh relawan dinilai perlu disampaikan secara hati-hati agar tidak menimbulkan tafsir yang lebih luas di tengah masyarakat.
Komentar