JurnalPatroliNews | Jakarta — Postur belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 diproyeksikan mencapai Rp4.097,2 triliun. Angka tersebut menjadi perhatian Badan Anggaran (Banggar) DPR RI karena untuk pertama kalinya belanja negara menembus level di atas Rp4.000 triliun.
Banggar meminta besarnya anggaran tersebut tidak sekadar tercermin dalam nominal belanja, tetapi harus menghasilkan dampak yang terukur terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan keadilan sosial.
Pimpinan Banggar menilai setiap kenaikan belanja negara harus memiliki tujuan yang jelas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dalam pembahasan RAPBN 2027, Banggar menilai sejumlah asumsi makro dan indikator kesejahteraan dalam Nota Keuangan masih perlu dievaluasi.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah target pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mengusulkan pertumbuhan sebesar 6 persen pada 2027, setelah sebelumnya dalam pembahasan KEM-PPKF disepakati rentang 5,8–6,5 persen.
Banggar mendorong agar target pertumbuhan tersebut dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan potensi perekonomian nasional.
Indikator pemerataan juga menjadi perhatian. Pemerintah mengusulkan rasio Gini berada pada rentang 0,362–0,367. Sementara data yang disampaikan dalam pembahasan menunjukkan rasio Gini saat ini berada di angka 0,368.
Untuk tingkat pengangguran, pemerintah menargetkan rentang 4,30–4,87 persen. Banggar menilai angka tersebut perlu dilihat kembali karena data terbaru BPS yang menjadi rujukan mencatat tingkat pengangguran sebesar 4,68 persen.
Hal serupa terjadi pada target tenaga kerja formal yang dipatok 40,8 persen. Angka tersebut dinilai relatif dekat dengan capaian Mei 2026 sebesar 40,7 persen dan sejarah capaian 40,83 persen pada Februari 2024.
Dengan kondisi tersebut, Banggar meminta target ekonomi dan kesejahteraan dalam RAPBN 2027 disusun dengan mempertimbangkan ruang peningkatan kinerja, bukan sekadar berada dekat dengan capaian aktual.
Untuk asumsi nilai tukar rupiah, Banggar menilai angka Rp17.500 per dolar AS masih berada dalam kisaran yang realistis.
Meski demikian, pemerintah bersama Bank Indonesia didorong memperjelas strategi kebijakan moneter untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Banggar menilai diperlukan narasi kebijakan yang tegas terkait arah orkestrasi moneter, termasuk bagaimana menjaga keseimbangan antara mendorong ekspor komoditas dan mengendalikan inflasi, khususnya pangan dan energi yang masih memiliki komponen impor.
Sorotan lain Banggar diarahkan pada target penerimaan perpajakan 2027.
Pemerintah menargetkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) meningkat Rp64,8 triliun serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik Rp132,8 triliun.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengingatkan agar kenaikan penerimaan tersebut tidak ditempuh melalui kebijakan pemajakan baru yang justru menambah tekanan terhadap masyarakat.
“Kami berharap target kenaikan bersifat alamiah yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi, bukan berasal dari bentuk pemajakan baru yang berpotensi membebani rakyat,” ujar Said dalam pengantar rapat kerja pembahasan pokok-pokok RUU APBN 2027, Kamis (27/8/2026).
Banggar menginginkan pertumbuhan penerimaan pajak lebih banyak berasal dari membaiknya aktivitas ekonomi, perluasan basis penerimaan, dan peningkatan kepatuhan, bukan dari tekanan tambahan terhadap konsumsi maupun daya beli masyarakat.
Di sisi lain, Banggar mempertanyakan penurunan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam RAPBN 2027.
Target PNBP ditetapkan sebesar Rp517,4 triliun, lebih rendah dibandingkan outlook 2026 yang diperkirakan mencapai Rp575 triliun.
Banggar meminta pemerintah menghitung kembali potensi PNBP, terutama dengan memperbaiki tata kelola sumber daya alam (SDA).
Pemanfaatan SDA dinilai masih memiliki ruang untuk memberikan kontribusi lebih besar kepada negara apabila tata kelola, pengawasan, dan optimalisasi penerimaannya diperkuat.
Banggar juga menyoroti persoalan akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut menjadi salah satu rujukan penting dalam penyaluran bantuan sosial maupun subsidi.
Munculnya keluhan masyarakat mengenai perubahan klasifikasi desil menjadi perhatian DPR. Banggar meminta Badan Pusat Statistik (BPS) segera melakukan validasi internal agar kesalahan data tidak berdampak terhadap kelompok masyarakat yang semestinya menerima bantuan.
“Data digali oleh manusia, mereka bisa keliru. Kami minta BPS untuk koreksi ke dalam, segera lakukan validasi kembali. Jangan sampai kekeliruan data menghapus kesempatan orang miskin mendapatkan keadilan ekonomi,” tegas Said.
Menurut Banggar, kualitas data menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan fiskal tepat sasaran. Kesalahan klasifikasi dapat berujung pada tidak tepatnya penyaluran bantuan sekaligus menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.
Menjelang penutupan pembahasan, Banggar juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan fiskal dalam jangka menengah.
Pemerintah diminta mempertahankan disiplin defisit RAPBN 2027 pada level 2,4 persen, setelah pada 2026 terdapat potensi defisit yang melebar hingga 2,85 persen.
Disiplin fiskal dinilai penting untuk menjaga kredibilitas APBN sekaligus mempertahankan kepercayaan investor dan pasar keuangan.
Banggar juga menyoroti kebutuhan mengendalikan beban pembayaran utang di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan negara.
Dengan belanja negara yang untuk pertama kalinya menembus Rp4.000 triliun, DPR menilai kualitas pengelolaan anggaran menjadi jauh lebih penting dibanding sekadar memperbesar nominal belanja.
Pesan Banggar dalam pembahasan RAPBN 2027 relatif jelas: penerimaan negara harus meningkat dengan cara yang tidak menggerus daya beli masyarakat, sementara belanja yang sangat besar harus benar-benar menghasilkan pertumbuhan, pemerataan, dan perbaikan kesejahteraan.
Komentar