JurnalPatroliNews | Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto mendorong terbukanya peluang lebih luas bagi masyarakat Suku Dayak pedalaman untuk bergabung menjadi prajurit TNI.
Arahan tersebut mendapat respons dari Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin. Ia mengatakan sejumlah penyesuaian dalam proses perekrutan dapat diberikan untuk masyarakat Dayak pedalaman, terutama terkait kondisi fisik yang dipengaruhi karakteristik masyarakat di wilayah tersebut.
“Suku Dayak pedalaman dimintakan peluang untuk bisa masuk TNI, yang pendek-pendek kami kasih sedikit privilege-lah,” kata Sjafrie di kompleks DPR RI, Senin (31/8/2026).
Pernyataan tersebut muncul setelah Presiden Prabowo meminta laporan perkembangan mengenai penyesuaian persyaratan rekrutmen bagi masyarakat Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI.
TNI Sudah Beri Kelonggaran Tato Adat
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjelaskan bahwa masyarakat Dayak sebenarnya sudah mendapatkan sejumlah kelonggaran dalam proses seleksi prajurit.
Salah satunya berkaitan dengan tato adat yang menjadi bagian dari tradisi sebagian masyarakat Dayak.
Menurut Maruli, tato yang dimiliki karena tradisi atau budaya tidak otomatis menjadi penghalang bagi calon prajurit dari masyarakat Dayak pedalaman.
“Ya memang dari dulu juga sudah boleh masyarakat Suku Dayak pedalaman masuk TNI. Memang tidak ada masalah. Dulu dibuatnya kalau punya tato karena tradisi ya diizinkan,” ujar Maruli di DPR.
Meski demikian, Maruli mengatakan minat pendaftar dari kelompok masyarakat yang dimaksud hingga kini masih belum tinggi.
“Sejauh ini memang belum ada yang mendaftar yang seperti itu, nanti kami akan cari lagi,” katanya.
Menurut Maruli, TNI tetap membuka ruang bagi masyarakat Dayak yang memenuhi persyaratan dan memiliki keinginan untuk mengabdi melalui institusi militer.
TNI Ingin Representasi Daerah Semakin Luas
Maruli menegaskan masyarakat Dayak tidak seluruhnya memiliki tato adat. Karena itu, persoalan tersebut tidak seharusnya menjadi hambatan bagi masyarakat yang ingin mengikuti rekrutmen.
“Ya itu kan suku Dayak tidak semua bertato, jadi sebenarnya tidak ada masalah,” ujar Maruli.
Ia bahkan menilai keterwakilan masyarakat dari berbagai daerah merupakan hal positif bagi institusi TNI, terlebih ketika kebutuhan personel terus meningkat.
“Yang berminat kita belum tahu, nanti kita cari lagilah. Kita pastikan. Karena kita juga senang kalau ada semua perwakilan daerah seluruh Indonesia, apalagi kita sekarang menambah personel, kalau bisa lebih banyak, lebih bagus,” tandasnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa rekrutmen prajurit tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan personel, tetapi juga menjadi ruang untuk memperluas keterwakilan masyarakat dari berbagai wilayah Indonesia.
Arahan Prabowo Dibahas di Hambalang
Isu penyesuaian persyaratan rekrutmen tersebut sebelumnya dibahas Presiden Prabowo dalam rapat bersama jajaran terkait di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Sabtu (29/8/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan, Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Menteri Sekretaris Negara, serta Sekretaris Kabinet.
Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya mengatakan, dalam rapat tersebut Presiden meminta perkembangan sejumlah persoalan, termasuk mengenai penyesuaian persyaratan perekrutan masyarakat Dayak pedalaman.
“Presiden Prabowo meminta perkembangan mengenai beberapa hal antara lain penyesuaian syarat terkait perekrutan suku Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI,” kata Teddy.
Arahan tersebut disampaikan tidak lama setelah Presiden menerima Panglima Jilah, pemimpin besar Suku Dayak seluruh Kalimantan, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, aspirasi masyarakat Dayak disampaikan langsung kepada Presiden.
Aspirasi Dayak Tak Hanya Soal Rekrutmen TNI
Selain menyampaikan aspirasi agar masyarakat Dayak memperoleh kesempatan lebih luas bergabung dengan TNI dan Polri, pertemuan tersebut juga membahas kebutuhan pembangunan di wilayah masyarakat Dayak Kalimantan.
Teddy mengatakan Presiden langsung memberikan instruksi terkait sejumlah kebutuhan yang disampaikan Panglima Jilah.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo langsung menginstruksikan pembangunan berbagai kebutuhan masyarakat Dayak Kalimantan sesuai permohonan Panglima Jilah,” ujarnya.
Sejumlah kebutuhan yang menjadi perhatian antara lain pembangunan jalan di daerah pedalaman, sekolah rakyat, serta rumah adat.
Dengan demikian, perhatian pemerintah terhadap masyarakat Dayak tidak hanya diarahkan pada aspek pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh representasi dan kesempatan masyarakat adat dalam institusi negara.
Menanti Implementasi Penyesuaian Syarat
Dorongan Presiden untuk membuka peluang lebih besar bagi masyarakat Dayak pedalaman menjadi prajurit TNI kini memasuki tahap tindak lanjut.
Menhan menyebut adanya ruang untuk memberikan privilege, sementara KSAD memastikan sejumlah kelonggaran terkait tradisi masyarakat Dayak telah diterapkan dalam proses rekrutmen.
Namun, bentuk dan mekanisme penyesuaian persyaratan secara lebih rinci masih menunggu kebijakan dan ketentuan resmi yang berlaku dalam proses seleksi.
Yang menjadi perhatian adalah bagaimana penyesuaian tersebut dapat tetap menjaga standar profesionalisme dan kebutuhan organisasi TNI, sekaligus memberikan akses yang lebih inklusif bagi masyarakat dari wilayah pedalaman.
Bagi masyarakat Dayak, terbukanya kesempatan tersebut dapat menjadi jalur baru bagi generasi muda untuk mengabdi kepada negara melalui institusi pertahanan.
Sementara bagi TNI, masuknya lebih banyak putra daerah dari berbagai wilayah di Indonesia diharapkan memperkuat representasi nasional sekaligus memperluas basis sumber daya manusia pertahanan.
Arahan Prabowo kini tinggal menunggu tindak lanjut teknis agar peluang tersebut tidak berhenti sebagai wacana, tetapi benar-benar dapat dirasakan masyarakat Dayak pedalaman yang memiliki keinginan menjadi prajurit TNI.
Komentar