JurnalPatroliNews | Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan lembaga legislatif terbuka terhadap kritik, masukan, dan evaluasi yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, kritik publik merupakan bagian penting dalam menjaga hubungan demokratis antara DPR dan rakyat.
Pernyataan itu disampaikan Puan dalam pidatonya pada Rapat Paripurna Khusus memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
“DPR terbuka terhadap masukan, kritik dari berbagai kalangan masyarakat,” ujar Puan.
Menurut Puan, keterbukaan terhadap kritik menjadi penting karena DPR masih memiliki ruang yang cukup besar untuk melakukan pembenahan. Evaluasi diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, maupun diplomasi parlemen.
Ia menilai kritik masyarakat tidak semestinya dipahami sebagai bentuk hubungan yang berjarak antara rakyat dan wakilnya di parlemen.
Sebaliknya, kritik justru diperlukan untuk memastikan DPR tetap memahami aspirasi sekaligus realitas kehidupan masyarakat.
“Kritikan merupakan bagian dari hubungan demokratis yang menjaga DPR tetap dekat dengan aspirasi dan kenyataan hidup rakyat,” kata Puan.
Karena itu, setiap masukan publik, lanjut Puan, harus ditempatkan sebagai dorongan untuk memperbaiki kualitas kerja lembaga legislatif.
Dalam kesempatan tersebut, Puan juga menyoroti ukuran keberhasilan DPR selama satu tahun sidang 2025-2026.
Menurut politikus PDI Perjuangan itu, performa DPR tidak seharusnya hanya dihitung berdasarkan berapa banyak undang-undang yang berhasil dibentuk, jumlah rapat yang digelar, ataupun besarnya anggaran negara yang dibahas bersama pemerintah.
Ukuran yang jauh lebih penting adalah dampak nyata dari seluruh proses tersebut terhadap kehidupan masyarakat.
“Kinerja DPR sebagai wakil rakyat pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak yang dikerjakan, akan tetapi seberapa berarti hasil kerja DPR bagi kehidupan rakyat,” tuturnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa capaian kuantitatif belum cukup menggambarkan keberhasilan lembaga legislatif.
Sebuah undang-undang, hasil pengawasan, maupun keputusan anggaran pada akhirnya harus dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Puan menegaskan bahwa kerja parlemen harus bermuara pada peningkatan kualitas kehidupan rakyat.
Menurutnya, DPR memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap fungsi yang dijalankan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional dan penyelesaian berbagai persoalan masyarakat.
Karena itu, hasil kerja DPR tidak cukup dinilai dari angka dan statistik kelembagaan. Dampak sosial, ekonomi, serta manfaat kebijakan bagi masyarakat harus menjadi ukuran utama.
Pesan tersebut sekaligus menjadi refleksi DPR dalam memasuki usia ke-81.
Di tengah tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga negara, keterbukaan terhadap kritik dinilai menjadi bagian penting dari upaya membangun kepercayaan masyarakat.
Puan pun memastikan kritik tidak akan diposisikan sebagai ancaman bagi lembaga legislatif. Sebaliknya, kritik harus menjadi bahan evaluasi agar DPR dapat terus memperbaiki diri dan menjalankan mandat konstitusionalnya secara lebih baik.
Dengan demikian, peringatan HUT ke-81 DPR bukan hanya menjadi momentum refleksi atas perjalanan lembaga legislatif, tetapi juga penegasan mengenai pentingnya hubungan dua arah antara parlemen dan masyarakat.
DPR diharapkan tidak hanya produktif dalam menghasilkan kebijakan, tetapi juga mampu memastikan setiap keputusan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan dan memberikan manfaat bagi rakyat.
Komentar