JurnalPatroliNews | Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Romy Soekarno mendorong agar penguatan ideologi Pancasila tidak berhenti pada seremoni, seminar maupun hafalan.
Menurut Romy, Pancasila harus diwujudkan sebagai living values atau nilai yang hidup dalam perilaku masyarakat sekaligus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara.
Ia menilai tantangan tersebut semakin penting di tengah perubahan teknologi yang berlangsung cepat. Pancasila, kata Romy, harus tetap menjadi leitstar atau bintang penuntun yang mampu menjawab persoalan baru tanpa kehilangan jati dirinya sebagai dasar kehidupan berbangsa.
“Pancasila bukan sekadar rumusan yang diletakkan dalam dokumen negara. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa, arah moral bangsa, sebagai kekuatan pemersatu masyarakat Indonesia yang sangat majemuk,” ujar Romy dalam keterangannya, Rabu (3/9/2026).
Romy menyoroti sejumlah tantangan yang muncul bersamaan dengan transformasi digital, mulai dari fragmentasi sosial, intoleransi hingga polarisasi masyarakat.
Menurutnya, perkembangan algoritma dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) juga ikut memengaruhi cara masyarakat menerima informasi dan membentuk opini publik.
Karena itu, nilai-nilai Pancasila dinilai harus hadir secara nyata di ruang digital.
“Karena itu nilai Pancasila juga harus hadir di sana. Ketuhanan berarti toleransi beragama. Kemanusiaan berarti tidak melakukan cyberbullying dan tidak menggunakan teknologi untuk merusak martabat manusia,” kata Romy.
Ia melanjutkan, nilai persatuan dapat diwujudkan dengan tidak menyebarkan kebencian maupun disinformasi yang berpotensi memecah masyarakat.
Sementara nilai demokrasi, menurutnya, harus tercermin melalui dialog yang sehat, bukan sekadar mengejar popularitas atau menjadi konten yang paling viral.
“Keadilan sosial berarti digitalisasi tidak boleh hanya dinikmati kelompok tertentu. Jangan sampai digital divide menjadi bentuk baru ketimpangan sosial. Dalam Artificial Intelligence, kita pun membutuhkan orientasi etik,” ujarnya.
Romy juga mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengambil peran strategis dalam membangun ekosistem digital yang memiliki karakter Indonesia.
Salah satu gagasan yang ia dorong adalah pengembangan “AI Merah Putih” sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan teknologi dan informasi nasional.
Menurut Romy, penguasaan teknologi harus berjalan beriringan dengan kemampuan menentukan arah pemanfaatannya.
“Teknologi menjawab ‘bagaimana’ (how), tapi Pancasila harus menjawab ‘mengapa’ (why) dan ‘untuk siapa’ (for whom). Kita harus mempunyai kemampuan menjaga data dan kedaulatan informasi kita,” tuturnya.
Gagasan tersebut menempatkan teknologi bukan sekadar sebagai instrumen efisiensi, tetapi sebagai bagian dari kepentingan nasional yang harus dikelola dengan prinsip etika dan tanggung jawab.
Selain sektor digital, Romy menilai pendidikan menjadi salah satu kunci dalam membangun pemahaman Pancasila di kalangan generasi muda.
Ia menyarankan pendekatan pendidikan Pancasila untuk Generasi Z dan Alpha tidak lagi bertumpu pada metode indoktrinasi yang kaku.
Menurutnya, pembelajaran perlu lebih partisipatif dan berbasis pengalaman nyata, termasuk melalui project-based learning.
“Saya menyarankan dari hafalan menjadi pengalaman, dari knowledge jadi behavior, dari slogan menjadi living values,” ungkapnya.
Dengan pendekatan tersebut, Pancasila diharapkan tidak berhenti sebagai materi pembelajaran, tetapi diterjemahkan menjadi perilaku yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Romy juga menyoroti peran aparatur sipil negara (ASN).
Menurutnya, keberhasilan pembinaan ideologi tidak seharusnya diukur dari banyaknya sertifikat pelatihan ataupun jumlah kegiatan sosialisasi.
Nilai Pancasila justru harus terlihat dari integritas aparatur dan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
“Masyarakat tidak menilai Pancasila dari berapa banyak seminar yang dilakukan negara. Masyarakat menilai Pancasila dari bagaimana negara memperlakukan rakyatnya,” tegas Romy.
Karena itu, pelayanan publik yang adil, tidak diskriminatif dan berintegritas menjadi salah satu bentuk konkret pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara.
Romy juga mengingatkan kembali gagasan Trisakti Bung Karno yang menekankan tiga prinsip, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Menurutnya, prinsip tersebut tetap relevan untuk menjadi arah pembangunan Indonesia di tengah modernisasi dan perkembangan teknologi.
Indonesia, kata dia, perlu terus beradaptasi dengan perubahan global tanpa kehilangan karakter dan kepribadian sebagai bangsa.
Dorongan Romy pada akhirnya bermuara pada satu perubahan mendasar dalam cara Pancasila dipahami dan diterapkan.
Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan atau dikampanyekan melalui kegiatan seremonial. Nilai-nilainya perlu terlihat dalam cara masyarakat menggunakan teknologi, cara pemerintah memberikan pelayanan, cara generasi muda berinteraksi di media sosial hingga cara negara mengelola perkembangan AI.
Di ruang digital, prinsip kemanusiaan dapat diuji melalui cara seseorang memperlakukan orang lain. Persatuan diuji ketika masyarakat berhadapan dengan perbedaan pandangan. Demokrasi diuji melalui kualitas dialog, sedangkan keadilan sosial diuji melalui akses yang setara terhadap teknologi.
Karena itu, gagasan Pancasila sebagai living values menjadi relevan ketika Indonesia memasuki fase transformasi digital yang semakin dalam.
Tantangannya bukan lagi sekadar bagaimana mengajarkan Pancasila, tetapi bagaimana memastikan nilai tersebut benar-benar hidup dalam perilaku masyarakat dan kebijakan negara.
Bagi Romy, modernisasi dan kemajuan teknologi seharusnya tidak membuat Indonesia kehilangan arah. Justru di tengah perubahan itulah Pancasila dituntut hadir sebagai kompas moral agar kemajuan teknologi tetap berpihak pada manusia, persatuan dan kepentingan nasional.
Komentar