JurnalPatroliNews | New Delhi — Pemerintah India mengungkap fakta mengejutkan terkait warga negaranya yang direkrut ke dalam militer Rusia. Sedikitnya 51 warga negara India dilaporkan meninggal dunia setelah masuk ke dalam angkatan bersenjata Rusia di tengah perang Rusia-Ukraina.
Data tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri India Vikram Misri dalam pengarahan Kementerian Luar Negeri India pada awal September 2026.
Menurut Misri, pemerintah India mendapatkan informasi mengenai 227 warga negaranya yang telah direkrut ke dalam angkatan bersenjata Rusia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 139 orang telah dibebaskan dari dinas militer, sementara 51 lainnya dinyatakan meninggal dunia.
Angka tersebut menunjukkan betapa seriusnya persoalan warga asing yang masuk ke dalam struktur militer Rusia ketika konflik dengan Ukraina masih berlangsung.
“Masalah rekrutmen warga negara dan warga kami ke dalam angkatan bersenjata Rusia telah dibahas antara India dan Rusia di berbagai tingkatan dalam beberapa kesempatan,” ujar Misri.
India Terus Desak Moskow
Pemerintah India tidak tinggal diam. New Delhi terus melakukan komunikasi dengan Moskow untuk memastikan warga India yang masih berada dalam militer Rusia dapat segera dibebaskan dan dipulangkan.
Kedutaan Besar India di Moskow juga terus memantau perkembangan setiap kasus dan berkoordinasi dengan otoritas Rusia.
“Kami tetap berdiskusi secara aktif dengan pihak Rusia untuk memastikan bahwa setiap kasus yang tersisa dapat diberhentikan secepat mungkin sehingga kami dapat mengembalikan individu-individu ini kepada keluarga mereka sesegera mungkin,” kata Misri.
Pemerintah India sebelumnya juga telah meminta Rusia memulangkan warga negaranya yang masuk ke dalam angkatan bersenjata Rusia, termasuk mereka yang awalnya disebut direkrut untuk pekerjaan pendukung seperti koki maupun asisten.
Kasus tersebut memperlihatkan bagaimana tawaran pekerjaan di luar negeri dapat berujung pada keterlibatan langsung dalam konflik bersenjata.
139 Sudah Dibebaskan
Dari 227 warga India yang teridentifikasi masuk dalam militer Rusia, sebanyak 139 orang disebut telah memperoleh pembebasan dari dinas militer.
Dengan demikian, masih terdapat warga India yang statusnya belum sepenuhnya terselesaikan. Pemerintah India menyatakan proses pembebasan serta pemulangan terus diupayakan melalui jalur diplomatik.
New Delhi juga telah berulang kali mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menerima tawaran pekerjaan luar negeri yang mencurigakan, khususnya apabila tawaran tersebut menjanjikan bayaran tinggi tetapi informasi mengenai jenis pekerjaan dan lokasi penempatan tidak jelas.
Mahkamah Agung India Ikut Turun Tangan
Persoalan tersebut bahkan telah masuk ke ranah hukum di India.
Mahkamah Agung India menangani permohonan terkait warga negara India yang diduga direkrut ke militer Rusia setelah tertipu oleh agen atau perantara dengan tawaran pekerjaan.
Dalam perkara tersebut, pengadilan meminta pemerintah menunjuk pejabat penghubung di Kementerian Luar Negeri untuk berkoordinasi dengan keluarga warga India yang meninggal, hilang maupun terluka selama perang.
Permohonan yang diajukan juga berkaitan dengan upaya pemulangan jenazah, bantuan kepada keluarga yang terdampak, serta pembentukan mekanisme terkoordinasi untuk menangani warga India yang menjadi korban akibat perekrutan tersebut.
Langkah ini menunjukkan bahwa persoalan bukan hanya menyangkut hubungan bilateral India-Rusia, tetapi telah menjadi persoalan kemanusiaan yang membutuhkan penanganan pemerintah secara langsung.
Modus Rekrutmen Jadi Perhatian
Pemerintah India juga menaruh perhatian pada pola perekrutan yang membawa warga sipil masuk ke dalam lingkungan militer Rusia.
Sejumlah laporan menyebut sebagian warga dijanjikan pekerjaan dengan bayaran tinggi atau tugas non-tempur. Namun, dalam perkembangannya, sebagian dari mereka justru berakhir berada di tengah perang.
Karena itu, pemerintah India berulang kali mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan yang berisiko dan berasal dari pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalan tersebut kini menjadi salah satu isu yang terus dibicarakan India dengan Rusia.
Indonesia Ikut Disorot
Fenomena serupa juga muncul terkait warga negara Indonesia.
Pada akhir Agustus 2026, Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau Foreign Intelligence Service of Ukraine (FISU) mengklaim telah memperoleh dokumen mengenai sedikitnya delapan WNI yang disebut direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia.
Intelijen Ukraina menyebut para WNI tersebut diduga direkrut dengan tawaran bayaran tinggi, pekerjaan non-tempur, percepatan kewarganegaraan Rusia, serta berbagai tunjangan.
Namun, informasi mengenai delapan WNI tersebut belum dapat dianggap sebagai fakta final. Pemerintah Indonesia masih melakukan verifikasi mengenai identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, hingga bentuk keterlibatan masing-masing orang.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah perlu melakukan verifikasi menyeluruh atas informasi yang disampaikan pihak Ukraina tersebut.
Rekrutmen Asing Jadi Masalah Internasional
Kasus warga India dan dugaan perekrutan warga Indonesia memperlihatkan bahwa perang Rusia-Ukraina tidak hanya melibatkan personel dari kedua negara.
Warga dari negara lain juga disebut masuk ke dalam jaringan perekrutan yang berkaitan dengan militer Rusia.
Bagi pemerintah negara asal, persoalan tersebut menjadi tantangan diplomatik sekaligus kemanusiaan. Mereka harus memastikan warganya yang terlanjur masuk ke zona konflik dapat dibebaskan, dipulangkan, atau mendapatkan penanganan ketika mengalami luka maupun meninggal dunia.
Bagi keluarga korban, persoalannya jauh lebih personal. Mereka menghadapi ketidakpastian mengenai keberadaan anggota keluarga yang berangkat dengan alasan bekerja tetapi kemudian berada di tengah perang.
Dengan 51 warga India telah dinyatakan meninggal dari total 227 yang diketahui direkrut, pemerintah New Delhi kini menghadapi pekerjaan besar untuk menyelesaikan seluruh kasus yang tersisa.
Di saat yang sama, perhatian publik Indonesia juga tertuju pada klaim mengenai delapan WNI yang disebut masuk militer Rusia. Sampai proses verifikasi pemerintah selesai, status dan kondisi mereka masih harus dipandang sebagai informasi yang sedang diperiksa.
Perkembangan ini kembali menjadi pengingat bahwa tawaran pekerjaan lintas negara, khususnya yang berkaitan dengan wilayah konflik, dapat membawa risiko yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di awal.
Komentar