JurnalPatroliNews | Sidoarjo — Kasus dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo, Jawa Timur, memicu evaluasi serius terhadap dapur penyedia makanan.
Kementerian Agama (Kemenag) meminta investigasi menyeluruh untuk memastikan penyebab munculnya keluhan kesehatan yang dialami para santri.
Sebagai langkah awal, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang memasok makanan ke pesantren tersebut dihentikan sementara.
Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafii mengatakan penghentian dilakukan agar seluruh proses penyediaan makanan dapat diperiksa, mulai dari pengolahan hingga waktu makanan dikonsumsi.
Ia menyebut ada dua jenis menu yang menjadi perhatian setelah sejumlah santri mengalami keluhan sakit perut dan mual secara bersamaan.
“Apakah ada proses memasaknya yang tidak sesuai atau ada waktu makannya yang tidak sesuai dengan juknis, itu yang harus kita investigasi,” ujar Syafii seusai menjenguk santri yang menjalani perawatan di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo, Jumat (4/9/2026).
Telur dan Sayuran Jadi Sorotan
Keluhan para santri disebut banyak berkaitan dengan kualitas olahan telur dan sayuran.
Namun Kemenag belum menyimpulkan bahwa kedua menu tersebut menjadi penyebab keracunan.
Sebaliknya, evaluasi diarahkan untuk mengetahui apakah terdapat persoalan selama proses pengolahan, penyimpanan, pengiriman maupun waktu konsumsi.
“Dapur yang menyuplai mereka itu dihentikan untuk dievaluasi. Apakah ada sesuatu yang terjadi di dapur itu sehingga dua menu itu rasanya berbeda,” tegas Syafii.
Penghentian sementara tersebut menjadi langkah pencegahan sekaligus membuka ruang bagi pemeriksaan lebih mendalam mengenai standar higienitas makanan.
Hampir Setahun Berjalan Tanpa Masalah
Ada faktor lain yang membuat Kemenag tidak ingin buru-buru menarik kesimpulan.
SPPG yang memasok makanan ke para santri tercatat telah menjalankan distribusi selama hampir satu tahun.
Selama periode tersebut, menurut Kemenag, tidak tercatat persoalan higienitas yang serupa.
“Karena sudah hampir satu tahun dapur ini menyuplai anak-anak ini dan baru sekarang terjadi masalah, tentu kita perlu investigasi apa yang sebenarnya terjadi,” kata Syafii.
Dengan kondisi tersebut, penyidik dan pihak terkait perlu memastikan apakah persoalan merupakan kejadian khusus pada hari tersebut atau terdapat kelemahan sistem yang sebelumnya belum terdeteksi.
Pemeriksaan menjadi penting untuk memastikan MBG tetap memenuhi standar keamanan pangan sekaligus memberikan rasa aman kepada penerima manfaat.
Kondisi Santri Mulai Membaik
Di tengah proses investigasi, kondisi para santri yang sempat mendapat perawatan dilaporkan berangsur membaik.
Saat kunjungan Wamenag ke RSUD R.T. Notopuro, tersisa delapan santri yang masih berada dalam observasi medis.
Syafii mengatakan sebagian santri mengalami keluhan pada bagian perut dan mual, namun kondisi mereka disebut tidak terlalu berat.
“Yang dirawat ada delapan. Kata kepala rumah sakit, lima hari ini akan dipulangkan, tinggal tiga. Jadi anak-anak tadi memang ada yang mengeluh perutnya, mual, tetapi tidak terlalu berat,” ungkapnya.
Pemantauan terhadap kondisi santri terus dilakukan sembari investigasi mengenai sumber masalah makanan berjalan.
Kemenag Tak Ingin MBG Terhenti
Kasus yang terjadi di Sidoarjo tidak membuat Kemenag mengendurkan dukungan terhadap pelaksanaan MBG di lingkungan pendidikan keagamaan.
Sebaliknya, kementerian ingin memastikan program tersebut tetap menjangkau pesantren dan madrasah, termasuk lembaga pendidikan yang berada di wilayah pelosok.
Syafii mengatakan Kemenag tengah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar tidak ada pesantren yang tertinggal dari program tersebut.
“Kita sedang ngebut dengan Pak Direktur Pesantren supaya tidak ada pesantren yang tidak mendapatkan MBG, termasuk madrasah. Mereka sangat membutuhkan MBG itu. Keinginan untuk mendapatkan MBG itu cukup tinggi,” ujarnya.
Artinya, persoalan di Sidoarjo dipandang sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat pelaksanaan, bukan alasan untuk menghentikan program secara keseluruhan.
Dapur Mandiri Pesantren Mulai Diwacanakan
Salah satu gagasan yang muncul dari evaluasi tersebut adalah mendorong dapur mandiri di lingkungan pesantren.
Pesantren dengan jumlah santri sekitar 1.000 orang didorong memiliki kemampuan mengelola dapur sendiri sehingga proses penyediaan makanan dapat berada lebih dekat dengan penerima manfaat.
Namun, opsi tersebut tidak berarti standar keamanan pangan dapat dilonggarkan.
Dapur mandiri tetap diwajibkan memenuhi protokol sanitasi yang ditetapkan BGN, mulai dari proses pencucian bahan makanan, penyimpanan bahan baku, pengolahan hingga pengelolaan limbah.
Dengan model tersebut, pesantren diharapkan dapat membangun sistem penyediaan makanan yang lebih terkontrol sekaligus tetap berada dalam koridor standar nasional program MBG.
Keamanan Pangan Jadi Titik Evaluasi
Peristiwa di Manbaul Hikam menyoroti bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang berhasil disalurkan.
Kualitas bahan baku, kebersihan dapur, ketepatan proses pengolahan, penyimpanan, distribusi dan waktu konsumsi semuanya menjadi bagian yang menentukan keamanan makanan.
Karena itu, investigasi terhadap SPPG di Sidoarjo menjadi penting untuk memastikan apakah terjadi pelanggaran prosedur atau persoalan teknis tertentu pada hari kejadian.
Kemenag bersama BGN dan pihak terkait diharapkan dapat menemukan akar persoalan sekaligus memastikan langkah korektif dilakukan sebelum layanan dari dapur tersebut kembali berjalan.
Di sisi lain, kondisi santri yang berangsur membaik menjadi kabar positif di tengah penyelidikan.
Kasus ini sekaligus menjadi peringatan bahwa program pangan berskala besar seperti MBG membutuhkan pengawasan ketat dari hulu hingga hilir.
Bagi Kemenag, tantangannya kini bukan hanya memastikan seluruh pesantren mendapatkan MBG, tetapi juga memastikan makanan yang diterima santri aman, higienis, sesuai standar, dan benar-benar memberikan manfaat gizi sebagaimana tujuan utama program tersebut.
Komentar