JurnalPatroliNews | Jakarta — Pemerintah memastikan ketersediaan beras nasional tetap aman meski Indonesia menghadapi ancaman El Nino dan musim kemarau yang berlangsung lebih panjang.
Untuk menjaga pasokan sekaligus meredam potensi kenaikan harga di tingkat konsumen, pemerintah memutuskan menambah 1 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) medium.
Kebijakan tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan sejumlah kementerian/lembaga di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin, 7 September 2026.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah masih melihat kondisi produksi dan kebutuhan pangan dalam posisi aman.
“Kesimpulan semuanya, aman, aman. Produksi dan kebutuhan pangan kita aman,” ujar Amran seusai rapat.
Meski demikian, pemerintah memilih mengambil langkah antisipasi lebih awal. Tekanan akibat musim kemarau tidak hanya dihadapi melalui peningkatan produksi, tetapi juga dengan memastikan distribusi beras ke pasar tetap berjalan.
SPHP Ditambah 1 Juta Ton
Salah satu keputusan utama rapat adalah penambahan alokasi beras SPHP medium sebanyak 1 juta ton.
Beras tersebut akan digunakan untuk memperkuat pasokan pasar sekaligus membantu menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan tambahan pasokan tersebut merupakan respons pemerintah terhadap kondisi pangan dan potensi tekanan harga.
“Untuk merespons itu, maka kami baru saja rapat memutuskan: kita tambah suplainya untuk beras subsidi yang kita kenal dengan SPHP. SPHP medium. Kita tambah lagi tadi 1 juta,” kata Zulhas.
Tambahan SPHP tersebut direncanakan disalurkan pada periode Oktober hingga Desember 2026 dan dilanjutkan hingga memasuki masa panen berikutnya.
Dengan tambahan tersebut, pemerintah berharap ketersediaan beras di pasar tetap terjaga meskipun produksi menghadapi tantangan perubahan cuaca.
Operasi Pasar Diperbesar
Amran mengatakan penambahan SPHP hanya salah satu instrumen yang disiapkan pemerintah.
Langkah berikutnya adalah mempercepat penyaluran bantuan pangan sekaligus memperluas operasi pasar.
“Yang pertama, SPHP kita tambah dan beras medium juga premium dorong ke ritel-ritel. Yang kedua, beras pecah atau menir kita stop impornya. Yang ketiga, untuk menekan harga ini, operasi pasar besar-besaran. SPHP ditambah satu juta ton, kemudian bantuan pangan dipercepat,” tegas Amran.
Pemerintah juga meminta Perum Bulog mempercepat distribusi beras agar pasokan dapat segera menjangkau pasar.
“Sudah didorong. Bulog kami minta percepat. Bulog minta percepat,” ujar Amran ketika ditanya mengenai pasokan beras premium di jaringan ritel modern.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang dan harga di pasar.
Impor Beras Pecah Dihentikan
Di sisi lain, pemerintah juga mengambil kebijakan untuk menghentikan impor beras pecah atau menir.
Beras tersebut sebelumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan tertentu di dalam negeri.
Amran menyebut pemerintah akan mengoptimalkan stok domestik, termasuk memanfaatkan beras Bulog yang mengalami penurunan mutu untuk kebutuhan industri tepung beras.
“Beras yang diimpor itu 380 ribu ton, beras pecah, itu kita stop. Dari Bulog 380 ribu. Alhamdulillah, jadi kita tindak stop impor beras pecah, menir,” katanya.
Langkah ini sekaligus diarahkan untuk memperkuat hilirisasi dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan beras pecah dari luar negeri.
Dengan memanfaatkan stok domestik untuk kebutuhan industri, pemerintah berupaya agar beras yang masih dapat digunakan tidak terbuang sekaligus memberikan nilai tambah bagi komoditas tersebut.
Jagung untuk Peternak Juga Ditambah
Bukan hanya beras yang menjadi perhatian pemerintah.
Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah juga memutuskan menyediakan 150 ribu ton SPHP jagung.
Pasokan itu diarahkan untuk membantu peternak rakyat dan pelaku usaha kecil-menengah menghadapi potensi tekanan ketersediaan jagung selama musim kemarau.
Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa mitigasi pangan dilakukan tidak hanya pada komoditas yang langsung dikonsumsi masyarakat, tetapi juga bahan baku yang berkaitan dengan keberlangsungan sektor peternakan.
Pemerintah Bergerak Sebelum Tekanan Pasokan
Ancaman El Nino dan musim kemarau panjang menjadi alasan pemerintah memperkuat langkah mitigasi.
Pemerintah tidak ingin menunggu sampai pasokan beras mengalami tekanan serius atau harga terlanjur meningkat baru melakukan intervensi.
Karena itu, tambahan SPHP, percepatan bantuan pangan, operasi pasar serta dorongan distribusi beras ke ritel menjadi instrumen yang disiapkan secara bersamaan.
Di sisi produksi, pemerintah tetap menjaga kegiatan pertanian agar pasokan domestik dapat dipertahankan.
Sementara di sisi hilir, pemerintah memperkuat distribusi agar beras yang tersedia benar-benar sampai kepada konsumen.
Harga Beras Dijaga, Produksi Tetap Didorong
Amran menegaskan pemerintah akan terus menjaga ketersediaan beras sekaligus mengantisipasi dampak musim kemarau terhadap produksi pangan.
Strategi yang ditempuh tidak hanya berupa intervensi pasar, tetapi juga memastikan rantai pasok dari hulu hingga hilir tetap berjalan.
Pemerintah berharap tambahan 1 juta ton SPHP medium, percepatan bantuan pangan dan operasi pasar dapat menjaga harga beras tetap terkendali hingga memasuki masa panen berikutnya.
Di saat yang sama, penghentian impor beras pecah dan optimalisasi stok Bulog menjadi bagian dari upaya memperbesar pemanfaatan produksi dalam negeri.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah ingin memastikan perubahan cuaca tidak berkembang menjadi tekanan pasokan yang berujung pada beban tambahan bagi masyarakat.
Pesan Amran pun tegas: stok beras dinilai aman, tetapi pemerintah tidak memilih untuk berdiam diri. Langkah antisipasi dipasang lebih awal agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap beras dengan harga yang terjangkau.
Komentar