JurnalPatroliNews | Jakarta — Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah mengubah pendekatan penanggulangan bencana dengan memperkuat kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi.
Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas (ratas) penanggulangan bencana secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 7 September 2026.
Rapat tersebut membahas perkembangan sejumlah kondisi kebencanaan yang tengah menjadi perhatian pemerintah, mulai dari gempa di Flores, aktivitas Gunung Anak Krakatau hingga kebakaran hutan dan asap.
Di Istana, Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Badan Logistik Pertahanan Kementerian Pertahanan Yusuf Jauhari.
Sementara dari lokasi masing-masing, sejumlah kepala daerah di wilayah terdampak mengikuti rapat secara virtual bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, serta pejabat terkait.
Prabowo mengatakan rapat tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai perkembangan situasi kebencanaan sekaligus memastikan respons pemerintah berjalan.
“Saya hanya ingin monitor bagaimana perkembangan, sekaligus mendengar situasi yang terkini. Kita menghadapi berbagai keadaan karena bencana, gempa di Flores, kemudian sekarang aktivitas Gunung Anak Krakatau dan juga kebakaran hutan dan asap yang masih menjadi masalah bagi kita semua,” ujar Prabowo.
Prabowo Soroti Anggaran Mitigasi
Dari evaluasi tersebut, Prabowo menarik satu kesimpulan penting: Indonesia membutuhkan kesiapan yang lebih besar menghadapi bencana.
Menurutnya, posisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire membuat risiko bencana tidak dapat dipandang sebagai kejadian yang sesekali muncul.
Kondisi tersebut, kata Prabowo, harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat sistem mitigasi, termasuk melalui peningkatan dukungan anggaran.
“Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan,” tegasnya.
Pesan tersebut menunjukkan bahwa mitigasi harus ditempatkan sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar pengeluaran ketika bencana sudah terjadi.
Pemerintah dituntut memiliki peralatan, personel, logistik serta infrastruktur yang siap dikerahkan setiap saat.
Dari Helikopter hingga Ekskavator
Prabowo juga meminta pemerintah memperbesar dukungan peralatan untuk menghadapi potensi bencana.
Ia menekankan pentingnya ketersediaan lebih banyak helikopter, pompa air dan ekskavator, terutama pada wilayah yang secara berulang menghadapi kebakaran hutan.
“Berarti lebih banyak helikopter lebih baik, lebih banyak pompa air lebih baik,” kata Prabowo.
Ia juga mendorong agar peralatan berat tidak hanya tersedia di tingkat pusat atau daerah, tetapi dapat ditempatkan sedekat mungkin dengan wilayah yang memiliki risiko bencana tinggi.
“Lebih banyak ekskavator di tingkat ekskavator-ekskavator kecil di tempat, di desa-desa yang secara tradisional selalu kena kebakaran hutan itu lebih baik,” tegasnya.
Pesan tersebut menitikberatkan pada kecepatan respons. Ketika bencana terjadi, waktu menjadi salah satu faktor paling menentukan, sehingga peralatan yang terlalu jauh dari lokasi kejadian dapat memperlambat penanganan.
Apresiasi Penanganan Bencana Sumatera
Dalam rapat tersebut, Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang telah bekerja menangani bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Menurutnya, pemerintah telah menunjukkan upaya yang cukup masif dalam menghadapi berbagai kejadian bencana.
Namun, ia juga mencatat masih terdapat sejumlah keterlambatan yang perlu diperbaiki.
Evaluasi tersebut menjadi penting agar setiap penanganan bencana berikutnya dapat dilakukan lebih cepat, terkoordinasi dan tepat sasaran.
Karhutla Masih Jadi Perhatian
Selain gempa dan aktivitas vulkanik, persoalan kebakaran hutan dan asap kembali menjadi salah satu fokus pemerintah.
Penanganan Karhutla membutuhkan pengerahan sumber daya dalam jumlah besar dan koordinasi lintas sektor karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan kebakaran vegetasi, tetapi juga kualitas udara, kesehatan masyarakat, transportasi dan aktivitas ekonomi.
Karena itu, pemerintah didorong untuk tidak hanya mengandalkan langkah pemadaman ketika titik api sudah meluas.
Kesiapan personel, peralatan dan dukungan logistik di wilayah rawan dinilai menjadi bagian penting dari strategi pencegahan.
Negara Diminta Siap Sebelum Bencana
Rangkaian arahan Prabowo dalam ratas tersebut bermuara pada satu pesan utama: penanggulangan bencana harus dimulai sebelum bencana terjadi.
Pemerintah perlu mengetahui wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, menyiapkan sumber daya, memperkuat koordinasi, serta memastikan peralatan dapat segera digerakkan ketika situasi memburuk.
Ketersediaan helikopter, pompa, kendaraan pemadam hingga ekskavator kecil di wilayah rawan bukan semata persoalan jumlah alat. Yang lebih penting adalah memastikan alat tersebut siap digunakan dan berada di lokasi yang tepat.
Dengan pola seperti itu, pemerintah tidak lagi hanya bergerak sebagai pemadam ketika bencana sudah meluas, tetapi membangun sistem mitigasi yang mampu mengurangi dampak sejak tahap awal.
Rapat dari Istana Merdeka tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa menghadapi ancaman bencana di Indonesia membutuhkan kesiapan permanen.
Bencana memang tidak dapat diprediksi secara pasti, tetapi negara harus selalu lebih siap daripada datangnya bencana itu sendiri.
Komentar