JurnalPatroliNews | Jakarta — Asosiasi Usaha Kecil, Mikro dan Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Merah Putih mulai mematangkan konsolidasi organisasi menjelang pelantikan Pengurus Pusat periode 2026–2031 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 17 Oktober 2026.
Agenda tersebut bukan sekadar pergantian dan pengukuhan kepengurusan. APKLI Merah Putih menyebut momentum pelantikan akan menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur organisasi sekaligus memperluas peran ekonomi kerakyatan dari tingkat pusat hingga daerah.
Ribuan unsur pimpinan wilayah dan pimpinan cabang APKLI dari berbagai daerah di Indonesia direncanakan hadir. Basis organisasi tersebut diklaim mencakup lebih dari 65,4 juta anggota yang bergerak di sektor pedagang kaki lima dan usaha kecil-menengah.
Perubahan organisasi itu merupakan kelanjutan dari Munas VI APKLI yang berlangsung pada 25–27 Agustus 2026 di Asrama Haji Jakarta Timur. Dalam forum tersebut, APKLI Perjuangan berubah menjadi APKLI Merah Putih dan Ali Mahsun Atmo ditetapkan sebagai Ketua Umum periode 2026–2031.
Pelantikan Dibidik Jadi Momentum Konsolidasi
Ketua panitia pelantikan sekaligus Sekretaris Jenderal APKLI Merah Putih, Saiful Chaniago, mengatakan agenda Oktober mendatang dirancang untuk memperkuat infrastruktur organisasi di seluruh Indonesia.
Menurut Saiful, pelantikan tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Struktur organisasi di daerah harus mampu menjadi penghubung antara pelaku usaha rakyat dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi.
“Pelantikan ini bukan hanya seremoni, tetapi konsolidasi revolusioner infrastruktur organisasi untuk membangun ekonomi kerakyatan Indonesia,” ujar Saiful dalam keterangannya, Kamis (17/9/2026).
Ia mengatakan APKLI Merah Putih kini membawa cakupan yang lebih luas dibandingkan organisasi yang hanya berfokus pada pedagang kaki lima.
Dari PKL hingga Petani dan Nelayan
Saiful menjelaskan, basis gerakan APKLI Merah Putih diarahkan untuk mencakup berbagai kelompok pelaku ekonomi rakyat, mulai dari sektor hulu hingga perdagangan di tingkat masyarakat.
Kelompok yang disebut antara lain petani, nelayan, peternak, pelaku home industry, industri rumah tangga, warung kelontong, pasar rakyat, pasar malam, hingga pelaku usaha dalam kegiatan bazar.
Perluasan tersebut sejalan dengan hasil Munas VI yang memperluas basis organisasi dari pedagang kaki lima menuju sektor usaha kecil dan mikro serta sejumlah sektor ekonomi rakyat lainnya.
Saiful menyebut keberadaan jutaan UMKM dan jaringan pasar rakyat memiliki posisi penting dalam aktivitas ekonomi nasional.
“65,4 juta UMKM dan 16 juta pasar rakyat inilah yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia,” katanya.
Lima Program Pemerintah Jadi Perhatian
APKLI Merah Putih juga menyatakan komitmennya untuk mengawal sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Lima program yang disebut menjadi perhatian organisasi tersebut adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Sekolah Rakyat, serta pembangunan 3 juta rumah rakyat.
Komitmen tersebut sebelumnya juga disampaikan APKLI Merah Putih setelah Munas VI. Organisasi menyatakan dukungan terhadap lima program tersebut dan mendorong keterlibatan pelaku ekonomi rakyat di daerah.
Bagi APKLI Merah Putih, keterlibatan pelaku usaha kecil dan mikro dinilai penting agar program pembangunan tidak hanya berjalan pada tingkat kebijakan, tetapi juga memiliki dampak ekonomi di tingkat masyarakat.
Dorong Penguatan Penerimaan Negara
Selain agenda pemberdayaan ekonomi rakyat, Saiful menyatakan APKLI Merah Putih mendukung pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) RI.
Menurut dia, lembaga tersebut diharapkan dapat memperkuat optimalisasi penerimaan negara sebagai bagian dari upaya membangun kedaulatan ekonomi.
“Dengan kerja kolaboratif, base time strategy and management, ekonomi tumbuh 8 persen Presiden Prabowo Subianto pasti terwujud,” ujar Saiful.
Pernyataan mengenai target pertumbuhan tersebut merupakan pandangan dan optimisme yang disampaikan Saiful, bukan proyeksi independen dalam berita ini.
Menuju Konsolidasi Ekonomi Rakyat
Dengan pelantikan yang dijadwalkan pada Oktober, APKLI Merah Putih kini memasuki fase konsolidasi struktur organisasi setelah Munas VI.
Sebelumnya, organisasi juga telah menyelesaikan pembentukan kepengurusan inti periode 2026–2031. Saiful Chaniago disebut menempati posisi Sekretaris Jenderal dalam kepengurusan tersebut.
Saiful mengatakan APKLI Merah Putih ingin menjadikan jaringan organisasi dari tingkat pusat hingga daerah sebagai kekuatan baru dalam memperjuangkan kepentingan pelaku ekonomi rakyat.
“APKLI Merah Putih siap menjadi adrenalin baru ekonomi rakyat menuju Indonesia Emas 2045 dan puncak bonus demografi 2030,” katanya.
Dengan pelantikan tersebut, organisasi berharap konsolidasi tidak berhenti pada pembentukan struktur, tetapi berlanjut pada program yang menyentuh langsung kebutuhan pelaku usaha kecil, mikro, pedagang kaki lima dan kelompok ekonomi rakyat di berbagai daerah.
Komentar