JurnalPatroliNews | Internasional — Dua dekade setelah konflik bersenjata kembali berkobar di wilayah selatan Thailand, tuntutan kelompok separatis Barisan Revolusi Nasional (BRN) terhadap kemerdekaan belum berubah.
Dalam wawancara langka dengan AFP, juru bicara delegasi negosiasi damai BRN, Nikmatullah Seri, mengatakan kelompok tersebut akan terus memperjuangkan tujuan politiknya selama tuntutan mereka belum tercapai.
“Perjuangan kami akan terus berlanjut hingga ujung waktu,” kata Nikmatullah seperti dikutip AFP, Jumat (18/9/2026).
Ia menegaskan, tuntutan utama BRN tetap berupa kemerdekaan bagi wilayah yang selama ini menjadi basis gerakan mereka di Thailand bagian selatan.
Konflik Pecah Kembali pada 2004
Gerakan separatis di wilayah selatan Thailand memiliki sejarah panjang. Kelompok-kelompok bersenjata telah memperjuangkan pemisahan wilayah tersebut sejak dekade 1960-an.
Namun, konflik dalam bentuk kekerasan yang berlangsung hingga sekarang kembali meletus secara luas pada 2004.
Wilayah konflik terutama mencakup Pattani, Yala, dan Narathiwat, yang mayoritas penduduknya merupakan Muslim-Melayu dan berada di dekat perbatasan Thailand-Malaysia.
Menurut pemantau konflik Deep South Watch, lebih dari 7.000 orang tewas sejak kekerasan kembali meningkat pada 2004. Reuters memperkirakan jumlah korban telah melampaui 7.800 orang, mencakup warga sipil, aparat keamanan, dan anggota kelompok bersenjata.
Berakar dari Sejarah Patani
Konflik tersebut juga tidak terlepas dari sejarah kawasan Patani.
Wilayah selatan Thailand saat ini pernah menjadi bagian dari Kesultanan Patani, kerajaan Melayu-Muslim yang memiliki sejarah panjang di kawasan tersebut.
Pada awal abad ke-20, wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Siam, yang kemudian berkembang menjadi Thailand modern.
Perbedaan identitas etnis, bahasa, agama, representasi politik serta persoalan pemerintahan menjadi sejumlah isu yang terus muncul dalam konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.
Perundingan Damai Dimulai Sejak 2013
Upaya mengakhiri konflik melalui jalur politik telah berlangsung selama lebih dari satu dekade.
Pemerintah Thailand memulai perundingan formal dengan BRN pada 2013 dengan Malaysia sebagai mediator.
Namun, proses tersebut beberapa kali mengalami kebuntuan. Pertemuan tingkat tinggi terakhir berlangsung pada Desember 2025, sebelum dialog kembali terhambat oleh meningkatnya kekerasan di lapangan.
Pada Juli 2026, serangan yang menewaskan lima personel keamanan Thailand kembali memperumit proses dialog. Pemerintah Thailand kemudian menunda proses pembicaraan yang sebelumnya direncanakan.
Kepala perunding Thailand, Thanut Suvarnananda, sebelumnya mengatakan Bangkok ingin mengubah pendekatan dengan membahas akar persoalan politik, termasuk kemungkinan bentuk pemerintahan yang lebih sesuai bagi kawasan selatan.
BRN Tetap Mengusung Kemerdekaan
Dalam wawancara dengan AFP, Nikmatullah menegaskan posisi BRN tidak berubah.
“Tujuan tetap sama yaitu kami menuntut kemerdekaan,” ujarnya.
Menurut dia, BRN menginginkan adanya pembagian kekuasaan dengan pemerintah pusat Thailand di empat provinsi selatan.
Ia juga menyatakan BRN menginginkan kekuasaan politik untuk dapat memerintah kawasan tersebut.
AFP melaporkan bahwa Nikmatullah menyebut adanya gagasan masa transisi sebelum masyarakat diberikan kesempatan menentukan pemerintahan melalui mekanisme demokratis.
Bangkok Dorong Model Pemerintahan Baru
Posisi BRN tersebut berbeda dengan pendekatan pemerintah Thailand dalam proses perundingan.
Kepala perunding Thailand Thanut Suvarnananda sebelumnya mengatakan pemerintah ingin membahas persoalan tata kelola dan kemungkinan bentuk self-administration atau pemerintahan sendiri yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah selatan.
Namun, Thanut juga menegaskan bahwa isu pemisahan diri bukan bagian dari agenda pembicaraan pemerintah.
Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar antara tuntutan kemerdekaan yang disampaikan BRN dan pendekatan Bangkok yang berfokus pada tata kelola, desentralisasi serta penyelesaian persoalan politik tanpa pemisahan wilayah.
Kekerasan dan Dialog Berjalan Beriringan
Di tengah kebuntuan politik, kekerasan masih terjadi di wilayah selatan.
Pada Agustus 2026, puluhan serangan terkoordinasi berupa pembakaran dan ledakan menyasar sejumlah fasilitas pemerintah, kendaraan serta infrastruktur di kawasan selatan Thailand.
Serangkaian serangan tersebut terjadi ketika Bangkok berupaya membuka kembali jalur dialog dengan BRN. Reuters melaporkan kekerasan tersebut turut memperbesar ketegangan dan rasa tidak aman di kalangan masyarakat setempat.
BRN tidak secara terbuka mengakui bertanggung jawab atas seluruh rangkaian serangan terbaru tersebut.
Nikmatullah juga tidak mengonfirmasi maupun membantah keterlibatan BRN dalam sejumlah kekerasan terbaru ketika diwawancarai AFP.
Masa Depan Perundingan Masih Terbuka
Meski proses formal mengalami kebuntuan, komunikasi antara kedua pihak belum sepenuhnya tertutup.
Nikmatullah mengatakan BRN terbuka terhadap kemungkinan perundingan melalui jalur belakang pada Oktober.
Sementara itu, Malaysia masih mempertimbangkan penunjukan mediator baru untuk membantu proses perdamaian. Pemerintah Malaysia menyatakan prioritasnya tetap mencari penyelesaian secara damai sekaligus menghormati kedaulatan Thailand.
Konflik Thailand selatan dengan demikian masih menghadapi persoalan mendasar: BRN mempertahankan tuntutan kemerdekaan, sedangkan Bangkok mendorong penyelesaian melalui perubahan tata kelola dan pengaturan politik di dalam kerangka Thailand.
Setelah lebih dari dua dekade kekerasan, perbedaan posisi tersebut menjadi salah satu tantangan utama bagi upaya menghidupkan kembali proses perdamaian di wilayah selatan Thailand.
Komentar