JurnalPatroliNews | New York — Nepal kembali membawa isu keadilan iklim ke panggung internasional. Pemerintah Nepal mendesak negara-negara kaya meningkatkan dukungan pendanaan bagi negara-negara rentan yang menanggung dampak bencana perubahan iklim.
Desakan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Nepal Shisir Khanal dalam wawancara dengan AFP di sela rangkaian Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York.
Pernyataan Khanal muncul setelah Nepal dilanda bencana banjir besar pada akhir Agustus yang dipicu runtuhnya gletser di kawasan pegunungan dekat perbatasan Nepal-China.
Bencana tersebut menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan sekitar 6.000 orang masih dinyatakan hilang. Pemerintah Nepal memperkirakan kebutuhan pemulihan mencapai sekitar US$5 miliar, atau sekitar Rp89 triliun.
Nepal: Perubahan Iklim Bukan Lagi Teori
Khanal mengatakan bencana yang dialami Nepal menunjukkan bahwa perubahan iklim telah menjadi persoalan nyata yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Yang ingin kami sampaikan kepada dunia adalah ini: isu-isu perubahan iklim ini bukan lagi sekadar teori,” kata Khanal kepada AFP.
Menurut Khanal, negara-negara dengan kontribusi emisi relatif kecil justru menghadapi konsekuensi besar dari perubahan iklim.
Ia menyebut Nepal hanya menyumbang kurang dari 0,1 persen emisi gas rumah kaca dunia.
Khanal juga menyoroti sektor energi Nepal. Lebih dari 90 persen kebutuhan listrik negara tersebut berasal dari pembangkit tenaga air, sementara penjualan kendaraan listrik juga telah mengambil porsi besar dari pasar kendaraan baru.
“Lantas mengapa kita, yang tidak memberikan kontribusi apa pun terhadap masalah ini, hanya harus menanggung bebannya?” ujarnya.
Bukan Sekadar Bantuan Pascabencana
Nepal menilai bantuan internasional tidak seharusnya berhenti setelah bencana terjadi.
Khanal meminta dukungan jangka panjang untuk membantu negara-negara rentan membangun infrastruktur dan sistem ketahanan menghadapi ancaman iklim yang semakin kompleks.
Menurutnya, kebutuhan Nepal tidak hanya berupa dana untuk membangun kembali wilayah yang rusak. Negara tersebut juga membutuhkan dukungan teknologi dan keahlian untuk mencegah korban yang lebih besar ketika bencana serupa kembali terjadi.
Salah satu kebutuhan yang disoroti adalah pembangunan sistem pemantauan pencairan gletser serta mekanisme peringatan dini berbasis satelit.
Nepal Ajukan Dana Loss and Damage
Untuk membantu menghadapi dampak bencana, Nepal telah mengajukan kebutuhan pendanaan melalui Fund for Responding to Loss and Damage atau dana Loss and Damage yang berada dalam kerangka pendanaan iklim PBB.
Nilai yang diajukan mencapai US$20 juta.
Namun, angka tersebut sangat kecil dibandingkan kebutuhan pemulihan yang diperkirakan mencapai sekitar US$5 miliar.
Data terbaru menunjukkan Nepal telah memperoleh persetujuan pendanaan US$20 juta melalui mekanisme Loss and Damage untuk proposal yang diajukan sebelumnya. Sementara permohonan darurat yang berkaitan langsung dengan bencana Agustus menjadi bagian dari proses pendanaan yang terpisah.
Perbandingan tersebut menggambarkan besarnya kesenjangan antara kebutuhan pemulihan Nepal dan kapasitas pendanaan iklim yang tersedia.
Amerika Serikat dan G7 Beri Dukungan
Sejumlah negara telah menyatakan dukungan terhadap upaya pemulihan Nepal.
Amerika Serikat mengumumkan bantuan pemulihan banjir sebesar US$31 juta. Inggris dan sejumlah negara G7 juga menyatakan dukungan terhadap Nepal.
Namun, pemerintah Nepal menginginkan dukungan yang lebih luas, terutama untuk membangun kapasitas menghadapi bencana di masa mendatang.
Perdana Menteri Nepal Balendra Shah dalam Sidang Umum PBB juga menyerukan dukungan internasional dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya yang melibatkan negara-negara di kawasan.
Usulan tersebut mencakup kerja sama pemantauan gletser, pertukaran data satelit, pengembangan sistem peringatan dini serta peningkatan kapasitas menghadapi bencana.
Teknologi Jadi Kebutuhan Mendesak
Bagi Nepal, persoalan yang dihadapi tidak berhenti pada pemulihan pascabanjir.
Perubahan kondisi gletser dan kawasan pegunungan Himalaya membuat pemantauan menjadi kebutuhan penting. Pemerintah Nepal membutuhkan teknologi untuk mengetahui perubahan kondisi gletser secara lebih cepat sehingga potensi bencana dapat terdeteksi sebelum berkembang menjadi tragedi besar.
Khanal menilai bantuan finansial dan teknis dari komunitas internasional diperlukan untuk membangun sistem tersebut.
Bencana akhir Agustus sekaligus menjadi pengingat mengenai kesenjangan antara negara-negara yang memiliki kontribusi emisi besar dan negara rentan yang menghadapi dampak perubahan iklim.
Nepal kini berusaha menjadikan tragedi tersebut sebagai momentum untuk mendorong sistem pendanaan dan kerja sama internasional yang tidak hanya bergerak setelah bencana terjadi, tetapi juga membantu negara rentan memperkuat kemampuan menghadapi risiko iklim di masa depan.
Komentar