JurnalPatroliNews | Mempawah – Dukungan Jepang dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia mendapat penghargaan resmi dari Pemerintah Republik Indonesia.
Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia Satyalancana Dharma Samudera kepada 361 personel Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF) yang terlibat dalam misi kemanusiaan penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
Penganugerahan berlangsung di atas kapal JMSDF JS Kunisaki yang bersandar di Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Rabu (30/9/2026).
Duta Besar Jepang untuk Indonesia Ueno Atsushi bersama delegasi kedua negara turut hadir dalam kegiatan tersebut. Sebanyak 92 personel Jepang hadir secara langsung mewakili penerima penghargaan.
Penghargaan atas Misi Kemanusiaan
Kementerian Pertahanan menyebut pemberian Satyalancana Dharma Samudera merupakan bentuk penghargaan negara atas kontribusi personel JMSDF dalam membantu Indonesia menghadapi bencana karhutla.
Secara simbolis, penyematan tanda kehormatan dilakukan kepada tiga perwakilan pimpinan Japan Disaster Relief (JDR), yakni Commander, Deployed Task Force Col. Nakahara Shunji, Commander Maritime Deployed Task Force Col. (Navy Captain) Noma Toshihide, serta Commander Aviation Unit Lt. Col. Wakatsuki Shinichi.
Penghargaan tersebut diberikan setelah personel dan peralatan Jepang menjalankan dukungan kemanusiaan untuk memperkuat operasi pemadaman karhutla di Kalimantan Barat.
Tiga Helikopter CH-47 Dikerahkan
Dalam misi tersebut, Jepang mengerahkan tiga helikopter CH-47 Chinook yang dibawa menggunakan kapal JS Kunisaki. Helikopter digunakan untuk mendukung operasi pemadaman dari udara melalui metode water bombing.
Dukungan tersebut sebelumnya tiba di Terminal Kijing dan kemudian diintegrasikan ke dalam operasi penanganan karhutla yang berada di bawah koordinasi Indonesia.
Kemhan menjelaskan, pengawasan operasional helikopter berada pada TNI, termasuk aspek keamanan dan flight clearance. Sementara misi penerbangan dikoordinasikan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kehadiran unsur Jepang bukan untuk menggantikan kemampuan nasional Indonesia. Dukungan tersebut ditempatkan sebagai tambahan kekuatan agar penanganan titik api dapat dilakukan lebih cepat dan menjangkau wilayah yang sulit ditangani melalui operasi darat.
Diplomasi Pertahanan Berbuah Aksi Kemanusiaan
Menurut Kemhan, keterlibatan JMSDF dalam penanganan karhutla menjadi bagian dari implementasi kerja sama pertahanan Indonesia dan Jepang melalui Defence Cooperation Agreement (DCA), khususnya kerja sama dalam bidang Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR).
Kerja sama pertahanan kedua negara tidak hanya berlangsung dalam bentuk dialog, latihan maupun peningkatan kapasitas. Dalam misi karhutla ini, kerja sama tersebut diwujudkan melalui dukungan langsung untuk penanganan bencana.
Kemhan menilai pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan bilateral dapat diterjemahkan menjadi aksi kemanusiaan ketika masyarakat menghadapi situasi darurat.
Menhan Lepas Pasukan Jepang
Usai menjalankan misi di Kalimantan Barat, Menhan Sjafrie juga melepas langsung pasukan Jepang dari atas kapal JS Kunisaki.
Sjafrie menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Jepang yang telah menjalankan misi bantuan pemadaman karhutla. Pasukan Jepang dijadwalkan kembali ke negara asal setelah menyelesaikan tugas kemanusiaan tersebut.
Bagi Indonesia, penghargaan Satyalancana Dharma Samudera bukan hanya menjadi bentuk apresiasi kepada personel Jepang. Momentum tersebut sekaligus menandai penguatan kerja sama kedua negara dalam menghadapi persoalan kebencanaan yang membutuhkan respons lintas negara.
Di tengah ancaman karhutla yang berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat, sinergi Indonesia dan Jepang menunjukkan bahwa kerja sama pertahanan juga dapat diarahkan untuk kepentingan kemanusiaan.
Misi tersebut pada akhirnya bukan sekadar soal pengerahan helikopter dan personel militer.
Di balik operasi water bombing, terdapat pesan diplomatik yang lebih luas: ketika bencana datang, kerja sama antarnegara dapat hadir dalam bentuk tindakan nyata untuk melindungi masyarakat.
Komentar