Oleh: Dr. Rido Hermawan, M.Sc.
Ada pertanyaan sederhana yang belakangan kerap muncul di ruang-ruang diskusi, warung kopi, hingga kolom komentar media sosial: mengapa bangsa yang memiliki begitu banyak pekerjaan rumah justru begitu sibuk memperdebatkan sesuatu yang semestinya bukan menjadi satu-satunya perhatian?
Hampir dua tahun energi publik tersedot ke dalam polemik ijazah. Berita yang berulang, perdebatan yang tidak kunjung usai, serta berbagai narasi yang terus diproduksi membentuk arus perhatian publik yang begitu besar.
Pada saat yang sama, dunia tidak pernah berhenti bergerak.
Kecerdasan buatan mengubah lanskap pekerjaan. Rantai pasok global mengalami pergeseran. Harga energi dan pangan bergerak dinamis. Persaingan teknologi semakin tajam. Negara-negara berlomba mengamankan sumber energi, pangan, investasi, dan teknologi strategis.
Sementara kita masih berada pada perdebatan yang sama.
Tulisan ini bukan hendak menentukan siapa yang benar atau salah dalam polemik tersebut. Bukan pula untuk membela atau menyerang pihak tertentu.
Tulisan ini berbicara tentang kita.
Tentang bagaimana sebuah bangsa dapat kehilangan fokus bukan karena tidak memiliki tujuan, melainkan karena terlalu lama menatap ke belakang. Tentang bagaimana kita dapat begitu sibuk mengikuti sesuatu yang ramai hingga lupa mengurus hal-hal yang sesungguhnya penting bagi masa depan.
Mengapa Bangsa Bisa Teralih?
Dalam ekosistem politik dan informasi hari ini, isu identitas serta konflik personal jauh lebih mudah mendapatkan perhatian dibandingkan isu kebijakan yang membutuhkan penjelasan panjang.
Polemik mengenai ijazah, misalnya, dapat dikemas dalam narasi sederhana dan emosional. Ia mudah melahirkan pertentangan antara “kita” dan “mereka”.
Sebaliknya, isu hilirisasi industri, transisi energi, reformasi birokrasi, ketahanan pangan, pengembangan teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia membutuhkan pemahaman, data, kesabaran, serta kemampuan berpikir dalam jangka panjang.
Tidak mengherankan apabila isu-isu tersebut jauh lebih sulit menjadi perbincangan populer.
Media sosial kemudian memperkuat kecenderungan itu. Algoritma tidak dirancang untuk menentukan apa yang paling penting bagi masa depan sebuah bangsa. Ia bekerja berdasarkan perhatian: klik, interaksi, dan durasi orang bertahan di depan layar.
Konten yang kontroversial dan emosional cenderung lebih mudah mendapatkan perhatian dibandingkan konten yang mendidik dan reflektif.
Terbentuklah sebuah siklus: semakin kontroversial suatu isu, semakin besar perhatian yang diperoleh; semakin besar perhatian, semakin banyak pula konten serupa diproduksi.
Pada akhirnya, kita terjebak dalam ekonomi perhatian yang sering kali lebih menguntungkan kebisingan daripada pencerahan.
Di sisi lain, literasi politik publik juga masih perlu diperkuat.
Sebagian masyarakat mudah terseret pada simbolisme, pencitraan, serta drama politik yang hadir setiap hari melalui layar. Namun, kondisi tersebut tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada masyarakat.
Pendidikan politik kita masih membutuhkan penguatan agar warga memiliki kemampuan untuk membedakan mana persoalan yang strategis dan mana yang sekadar memperoleh perhatian besar.
Sebab, demokrasi bukan hanya persoalan memilih pemimpin setiap lima tahun.
Demokrasi juga berarti memahami apa yang sedang dipertaruhkan setiap hari melalui kebijakan publik.
Biaya yang Tidak Terlihat
Ketika perhatian bangsa teralih, terdapat biaya yang mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dampaknya nyata.
Pertama, biaya ekonomi.
Ketidakpastian politik yang berkepanjangan dapat memengaruhi sentimen ekonomi dan kepercayaan terhadap iklim usaha. Waktu dan energi yang seharusnya dapat digunakan untuk mendorong reformasi justru habis dalam perdebatan yang berulang.
Investor pada akhirnya tidak hanya bertanya siapa yang menang dalam sebuah polemik.
Mereka ingin mengetahui: apakah aturan main jelas? Apakah kebijakan konsisten? Apakah arah pembangunan dapat diprediksi? Apakah negara serius membangun fondasi ekonomi jangka panjang?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih menentukan dibandingkan siapa yang paling keras memenangkan perdebatan di ruang publik.
Kedua, biaya sosial.
Polarisasi dapat semakin dalam. Kelelahan politik dapat meningkat. Kepercayaan terhadap institusi dapat ikut terpengaruh.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika generasi muda tumbuh dalam suasana politik yang lebih banyak mempertontonkan konflik dibandingkan menawarkan solusi.
Ketika politik berubah menjadi tontonan, warga berisiko berubah menjadi penonton.
Padahal bangsa tidak dibangun oleh penonton. Bangsa dibangun oleh warga yang terlibat, berpikir, bekerja, dan mengambil bagian dalam perubahan.
Ketiga, biaya strategis.
Ketika kita sibuk dengan perdebatan internal, negara lain terus bergerak.
Persaingan global berlangsung dalam teknologi, energi, pangan, industri, kecerdasan buatan, semikonduktor, dan kedaulatan digital.
Negara-negara berlomba membangun kapasitas masing-masing. Vietnam terus menarik investasi industri teknologi. India mengembangkan ekosistem teknologi dan AI. Negara-negara lain memperkuat posisi dalam diplomasi energi dan ekonomi hijau.
Sementara itu, jika energi publik kita terus terkuras untuk polemik yang sama, ada risiko kita kehilangan waktu untuk menyiapkan diri menghadapi perubahan tersebut.
Dunia tidak menunggu kita selesai berdebat. Dunia terus bergerak.
Kembali ke Agenda Besar
Lalu, apa yang harus dilakukan?
Pertama, kita membutuhkan reorientasi prioritas.
Bangsa ini perlu membangun kesepahaman mengenai apa yang benar-benar penting. Tujuan bernegara telah dirumuskan dengan jelas: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Karena itu, setiap energi politik semestinya diuji dengan satu pertanyaan sederhana:
Apakah hal ini membawa kita lebih dekat kepada tujuan bernegara tersebut?
Jika tidak, mengapa kita menghabiskan begitu banyak energi untuk itu?
Kedua, pemimpin dan elite politik harus berani mengarahkan perhatian publik kepada agenda besar.
Masyarakat membutuhkan pembicaraan mengenai visi, bukan hanya konflik.
Pemimpin perlu menjelaskan mengapa hilirisasi penting, mengapa transisi energi tidak dapat ditunda, mengapa ketahanan pangan merupakan bagian dari kedaulatan nasional, serta mengapa kualitas pendidikan dan sumber daya manusia menjadi penentu daya saing bangsa.
Kepemimpinan sejati bukan sekadar kemampuan memenangkan polemik.
Kepemimpinan adalah kemampuan mengarahkan perhatian bangsa kepada persoalan yang menentukan masa depan.
Ketiga, media memiliki tanggung jawab penting sebagai bagian dari ekosistem demokrasi.
Media tidak cukup hanya menjadi penyampai informasi yang paling ramai. Media juga harus menjadi ruang yang membantu publik memahami persoalan.
Berita konflik tentu memiliki tempat dalam pemberitaan. Namun, isu strategis seperti ekonomi, pendidikan, teknologi, energi, pangan, lingkungan, dan geopolitik juga membutuhkan ruang yang memadai.
Media yang baik bukan semata-mata media yang menghasilkan klik terbanyak.
Media yang baik adalah media yang mampu membuat masyarakat lebih memahami persoalan setelah membaca atau menyaksikan pemberitaannya.
Masyarakat sipil juga memiliki peran penting untuk mendorong dialog yang substantif dan inklusif, bukan sekadar mengikuti arus kebisingan.
Keempat, literasi publik harus dibangun secara berkelanjutan.
Pendidikan politik tidak seharusnya berhenti di ruang kelas atau menjelang pemilu. Ia harus menjadi proses sepanjang hayat.
Masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk membedakan antara sesuatu yang ramai dan sesuatu yang penting.
Bangsa yang maju bukan bangsa yang tidak memiliki perdebatan. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu mengelola perdebatan tanpa kehilangan arah.
Refleksi dan Ajakan
Pada akhirnya, bangsa ini bukan kekurangan tujuan.
Kita hanya membutuhkan kembali fokus kepada tujuan tersebut.
Kita terlalu lama menatap ke belakang, sementara masa depan terus bergerak mendekat.
Sejarah tidak mencatat bangsa yang paling ramai berdebat. Sejarah mencatat bangsa yang berhasil membaca perubahan, mengambil keputusan, dan menyiapkan masa depannya.
Bayangkan sebuah kapal besar berada di tengah samudra.
Awaknya sibuk memperdebatkan warna layar, sementara badai mulai terlihat di kejauhan.
Dalam kondisi seperti itu, bukan warna layar yang menentukan keselamatan kapal. Yang menentukan adalah arah, kemampuan membaca cuaca, kekuatan kapal, kualitas kepemimpinan, dan kesatuan para awaknya.
Begitu pula sebuah bangsa.
Kita perlu berhenti hanya bertanya, “Siapa yang salah?”
Dan mulai bertanya:
“Apa yang paling penting bagi masa depan kita?”
Kita perlu berhenti menjadi penonton dari berbagai drama politik dan mulai menjadi bagian dari pembangunan.
Sebab masa depan tidak datang kepada bangsa yang hanya menunggu.
Masa depan dipersiapkan oleh mereka yang bekerja sejak hari ini.
Yang penting bukan siapa yang paling ramai hari ini.
Yang penting adalah siapa yang paling siap menghadapi hari esok.
Dan esok tidak menunggu siapa pun.
Penulis adalah purnawirawan Mayor Jenderal TNI yang pernah mengampu Pengajar Kewaspadaan Nasional periode 2019–2024 dan Deputi Pemantapan Nilai Kebangsaan periode 2024–2026. Saat ini penulis menjalani kegiatan sebagai dosen manajemen, komisaris di perusahaan swasta, serta aktif sebagai pembina sejumlah organisasi nonpemerintah.
Tulisan ini merupakan pandangan pribadi dan tidak mewakili institusi tempat penulis bekerja.
Referensi
- Munich Security Conference. (2026). Munich Security Report 2026.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2025). Rancangan Teknokratik RPJPN 2025–2045.
- Bank Indonesia. (2026). Laporan Perekonomian Indonesia.
- World Economic Forum. (2026). Global Risks Report 2026.
- Poltracking Indonesia. (2026). Tren Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah.
- SMRC. (2026). Evaluasi Publik terhadap Isu-Isu Nasional.
- Lemhannas RI. (2025). Ketahanan Nasional dalam Dinamika Geopolitik Global.
Komentar