JurnalPatroliNews | Jakarta– Pemerintah telah merealisasikan pembayaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp376,8 triliun hingga 30 September 2026. Nilai tersebut setara 84,3 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta meningkat 54,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, realisasi pembayaran tersebut lebih tinggi dibandingkan posisi September 2025 yang tercatat sebesar Rp244,6 triliun. Sebagian besar pembayaran kompensasi ditujukan kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).
“Subsidi dan kompensasi yang kita bayarkan tahun 2026 ini per September itu lebih tinggi dibandingkan yang dibayarkan per September tahun lalu,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, dikutip Sabtu (10/10/2026).
Dari total realisasi tersebut, pembayaran subsidi mencapai Rp222,5 triliun, sedangkan kompensasi tercatat sebesar Rp154,4 triliun.
Peningkatan pembayaran ini, menurut Suahasil, bertujuan menjaga kemampuan Pertamina dan PLN dalam menyediakan barang serta layanan yang harganya diatur pemerintah. Pembayaran kompensasi yang dilakukan secara bulanan juga diharapkan membantu menjaga likuiditas kedua perusahaan.
“Ini tentu kita maksudkan supaya PLN dan Pertamina memiliki keleluasaan cash supaya bisa terus menyediakan barang-barang yang memang harganya diatur oleh pemerintah,” ujarnya.
Harga Minyak dan Kurs Rupiah Pengaruhi Anggaran
Suahasil menjelaskan, kenaikan realisasi subsidi dan kompensasi energi dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk perubahan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP), pergerakan nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume penyaluran bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan listrik bersubsidi.
Dinamika geopolitik global yang memengaruhi harga minyak dunia juga menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kebutuhan anggaran energi. Pemerintah, kata dia, memiliki pengalaman menghadapi tekanan serupa ketika konflik Rusia-Ukraina memicu gejolak harga energi pada 2022.
Di tengah perubahan kondisi global tersebut, realisasi subsidi juga dipengaruhi oleh meningkatnya pemanfaatan berbagai komoditas dan layanan yang memperoleh dukungan anggaran pemerintah.
Penyaluran BBM Bersubsidi Naik 9,1 Persen
Data Kementerian Keuangan menunjukkan penyaluran BBM bersubsidi hingga September 2026 mencapai 13,4 juta kiloliter. Angka tersebut meningkat 9,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni 12,28 juta kiloliter.
Sementara itu, penyaluran LPG 3 kilogram tercatat sebesar 5,76 juta kilogram, tumbuh 2,2 persen dari sebelumnya 5,63 juta kilogram.
Pada sektor ketenagalistrikan, jumlah pelanggan penerima subsidi listrik mencapai 43,4 juta pelanggan. Jumlah tersebut naik 2,1 persen dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 42,4 juta pelanggan.
Kenaikan penyaluran juga terjadi pada pupuk bersubsidi. Hingga September 2026, realisasinya mencapai 6,6 juta ton, meningkat 15,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,7 juta ton.
Peningkatan tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan dukungan pemerintah terhadap konsumsi energi rumah tangga, kegiatan produksi, serta sektor pertanian.
Subsidi KUR Jangkau 3,7 Juta Debitur
Selain subsidi energi, pemerintah juga mencatat peningkatan penyaluran subsidi kredit usaha rakyat (KUR).
Hingga September 2026, jumlah debitur penerima subsidi KUR mencapai 3,7 juta orang, naik 7,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 3,5 juta debitur.
Suahasil menilai peningkatan pemanfaatan berbagai fasilitas bersubsidi mencerminkan berlanjutnya aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen belanja pemerintah, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga daya beli dan menopang kegiatan ekonomi.
“Ini adalah cara kita mengelola APBN untuk melindungi masyarakat. Kalau masyarakat terus bekerja menggunakan BBM, LPG, listrik, pupuk, KUR, itu berarti APBN-nya juga menumbuhkan kegiatan ekonomi,” tandasnya.
Dengan realisasi yang telah mencapai 84,3 persen dari target, pembayaran subsidi dan kompensasi menjadi salah satu komponen penting dalam pelaksanaan APBN 2026. Perkembangan harga energi global, nilai tukar rupiah, serta kebutuhan penyaluran barang bersubsidi akan menjadi faktor yang perlu dicermati dalam pengelolaan anggaran hingga akhir tahun.
Komentar