JurnalPatroliNews | Jakarta – Pemerintah belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia sebagai bencana nasional. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengatakan pemerintah masih menilai situasi yang terjadi dapat ditangani melalui langkah penanganan yang sedang berjalan.
Pernyataan tersebut disampaikan Dudung setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026). Pertemuan itu membahas perkembangan penanganan karhutla di sejumlah wilayah, terutama di Sumatera dan Kalimantan.
“Belum, belum. Masih mampu kita mengatasi,” kata Dudung kepada wartawan seusai rapat.
Menurut Dudung, Presiden telah menerima laporan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengenai daerah-daerah yang menjadi fokus penanganan kebakaran. Pemerintah juga membahas langkah lanjutan untuk memperkuat upaya pemadaman dan mencegah kebakaran meluas ke kawasan yang perlu dilindungi.
Enam Provinsi Menjadi Fokus Penanganan
Dudung menyampaikan bahwa terdapat enam provinsi yang menjadi konsentrasi penanganan karhutla berdasarkan laporan dalam rapat tersebut.
Dua wilayah yang disebut secara khusus adalah Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Keduanya menjadi perhatian pemerintah seiring kebutuhan untuk memperkuat penanganan kebakaran di kawasan rawan.
Dalam pemantauan BNPB sebelumnya, enam provinsi prioritas penanganan karhutla meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Penanganan di wilayah-wilayah tersebut membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, aparat TNI-Polri, serta personel dan unsur masyarakat yang terlibat di lapangan.
Langkah penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman titik api, tetapi juga mencakup pencegahan agar kebakaran tidak semakin meluas dan mengancam permukiman maupun kawasan konservasi.
Tanjung Puting Jadi Perhatian Khusus
Salah satu lokasi yang mendapat perhatian pemerintah adalah kawasan Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, terutama wilayah sekitar taman nasional yang menjadi habitat berbagai satwa.
Dudung menegaskan, kawasan tersebut perlu mendapatkan perlindungan agar kebakaran tidak mengancam lingkungan dan kehidupan satwa yang berada di dalamnya.
“Kemudian ada lagi yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah yaitu adalah Tanjung Puting atau sekitar Taman Nasional karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ,” ujarnya.
Perlindungan kawasan konservasi menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla karena kebakaran dapat merusak habitat, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan menimbulkan dampak lingkungan jangka panjang.
Karena itu, penanganan di kawasan tersebut memerlukan langkah yang terukur, dengan mempertimbangkan kondisi lapangan dan efektivitas metode pemadaman yang digunakan.
Asap Tebal Hambat Operasi Udara
Dalam rapat tersebut, Dudung juga menyampaikan laporan BNPB mengenai penggunaan helikopter untuk mendukung operasi penanganan karhutla.
Menurutnya, operasi udara telah dilakukan. Namun, kondisi asap yang sangat tebal menyulitkan jangkauan pemadaman dari udara sehingga operasi darat menjadi lebih dominan dalam penanganan di lapangan.
“Kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat ya karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal,” kata Dudung.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi pemadaman harus disesuaikan dengan tingkat kesulitan di setiap lokasi. Ketika operasi udara menghadapi keterbatasan jarak pandang, personel darat tetap berperan penting dalam menjangkau titik kebakaran yang memungkinkan ditangani secara langsung.
Koordinasi antara tim darat dan udara diperlukan untuk menentukan prioritas pemadaman, mengatur pergerakan personel, serta meminimalkan risiko keselamatan selama operasi berlangsung.
Prabowo Apresiasi Personel yang Bertugas
Dudung mengatakan Presiden Prabowo Subianto menilai berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani karhutla. Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada personel yang bertugas di lapangan, termasuk prajurit TNI, anggota Polri, dan unsur lain yang terlibat.
“Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin, beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit baik TNI, Polri termasuk seluruh komponen yang terlibat di sana,” tutur Dudung.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat penanganan kebakaran di daerah terdampak.
Selain operasi pemadaman, pencegahan menjadi agenda penting agar kebakaran tidak terus berulang. Langkah tersebut memerlukan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk pemantauan kawasan rawan serta pelaporan cepat ketika ditemukan titik api.
Pemerintah Belum Menetapkan Status Bencana Nasional
Pernyataan Dudung menegaskan bahwa hingga Senin (12/10/2026), pemerintah belum menetapkan karhutla di sejumlah wilayah tersebut sebagai bencana nasional.
Meski demikian, penanganan terus dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dan pengerahan personel sesuai kebutuhan di lapangan.
Perkembangan situasi, tingkat kesulitan pemadaman, serta hasil evaluasi operasi menjadi faktor yang perlu terus dipantau untuk menentukan langkah selanjutnya.
Di tengah proses tersebut, perlindungan terhadap masyarakat, kawasan permukiman, dan lingkungan tetap menjadi perhatian utama. Terlebih, kawasan konservasi seperti Tanjung Puting membutuhkan penanganan yang memastikan kebakaran tidak meluas ke habitat satwa.
Pemerintah diharapkan terus menyampaikan perkembangan penanganan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui kondisi terkini dan langkah yang sedang dilakukan.
Keputusan mengenai status bencana nasional tetap menjadi kewenangan pemerintah berdasarkan penilaian terhadap situasi dan kebutuhan penanganan. Sementara itu, operasi pemadaman dan pencegahan karhutla di wilayah prioritas masih menjadi fokus kerja pemerintah dan seluruh unsur yang terlibat.
Komentar