JurnalPatroliNews | Washington — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan bahwa pemerintahannya tengah membicarakan upaya denuklirisasi dengan Rusia dan Tiongkok. Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian terhadap persaingan persenjataan nuklir dunia dan berakhirnya perjanjian pengendalian senjata strategis antara Washington dan Moskow.
Dalam wawancara dengan Newsmax, Trump menyatakan keinginannya untuk mendorong pengurangan persenjataan nuklir, terutama karena kemampuan nuklir Tiongkok dinilainya berpotensi semakin mendekati Amerika Serikat dalam lima tahun mendatang.
“Semua ini sangat disayangkan, karena saya ingin sekali melakukan denuklirisasi jika memungkinkan. Namun, kami sebenarnya sedang berbicara dengan Rusia tentang hal itu, dan kami juga sedang berbicara dengan Tiongkok mengenai denuklirisasi,” ujar Trump dalam wawancara tersebut, sebagaimana dilaporkan Reuters pada Jumat (16/10/2026).
Pernyataan itu menunjukkan adanya komunikasi yang diklaim Trump tengah berlangsung mengenai pengurangan senjata nuklir di antara negara-negara dengan persediaan hulu ledak terbesar di dunia.
Meski demikian, belum ada rincian publik mengenai bentuk pembicaraan, jadwal perundingan, maupun mekanisme yang akan ditempuh untuk menghasilkan kesepakatan konkret. Belum diketahui pula apakah komunikasi tersebut telah berkembang menjadi negosiasi formal yang melibatkan ketiga negara.
Trump Soroti Perkembangan Kekuatan Nuklir Tiongkok
Trump menilai pertumbuhan persenjataan nuklir Tiongkok menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam pembahasan pengendalian senjata global.
Dalam wawancara tersebut, ia menyebut Tiongkok dapat semakin mendekati kemampuan nuklir Amerika Serikat dalam lima tahun ke depan. Newsmax juga melaporkan bahwa Trump telah membicarakan isu denuklirisasi dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping.
Meski begitu, perkiraan mengenai kemampuan nuklir suatu negara perlu dibedakan berdasarkan jumlah keseluruhan hulu ledak, persediaan militer yang dapat digunakan, serta senjata yang telah ditempatkan pada sistem peluncur operasional.
Berdasarkan laporan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) untuk 2026, Tiongkok diperkirakan memiliki sekitar 620 hulu ledak nuklir pada Januari 2026. Jumlah tersebut masih jauh di bawah persediaan Rusia dan Amerika Serikat, meskipun persenjataan nuklir Tiongkok berkembang lebih cepat dibandingkan negara-negara pemilik senjata nuklir lainnya.
SIPRI juga memperingatkan bahwa modernisasi persenjataan dan peningkatan kemampuan militer nuklir berpotensi memperbesar risiko perlombaan senjata jika tidak diimbangi mekanisme pengendalian yang efektif.
Rusia dan AS Masih Menguasai Mayoritas Hulu Ledak Nuklir
Data SIPRI memperlihatkan Rusia dan Amerika Serikat tetap menjadi dua negara dengan persediaan senjata nuklir terbesar di dunia.
Dalam estimasi Januari 2026, persediaan keseluruhan Rusia berada di atas Amerika Serikat. Namun, perbandingan jumlah hulu ledak yang telah dikerahkan menunjukkan posisi berbeda: Amerika Serikat memiliki lebih banyak hulu ledak yang ditempatkan pada sistem operasional dibandingkan Rusia.
Perbedaan tersebut penting karena jumlah persediaan keseluruhan tidak selalu sama dengan jumlah senjata yang telah dikerahkan dan siap digunakan.
SIPRI memperkirakan total persediaan senjata nuklir dunia mencapai 12.187 hulu ledak pada Januari 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 9.745 berada dalam persediaan militer yang berpotensi digunakan, sementara sekitar 4.012 telah ditempatkan bersama rudal dan pesawat sebagai sistem pengiriman operasional.
Rusia dan Amerika Serikat secara bersama-sama masih menguasai sekitar 83 persen persediaan hulu ledak nuklir militer dunia.
Data tersebut memperlihatkan besarnya peran kedua negara dalam setiap upaya pengendalian persenjataan strategis. Namun, pertumbuhan kemampuan nuklir Tiongkok turut menambah kompleksitas pembahasan, khususnya jika kesepakatan pengurangan senjata ke depan ingin melibatkan lebih dari dua negara.
New START Berakhir, Pengendalian Senjata Memasuki Fase Baru
Pernyataan Trump disampaikan beberapa bulan setelah perjanjian New Strategic Arms Reduction Treaty atau New START antara Amerika Serikat dan Rusia berakhir pada 5 Februari 2026.
Perjanjian yang ditandatangani pada 2010 dan mulai berlaku pada 2011 tersebut menjadi salah satu instrumen utama pengendalian senjata nuklir strategis kedua negara.
New START menetapkan sejumlah batasan, termasuk maksimal 1.550 hulu ledak strategis yang diperhitungkan berdasarkan ketentuan perjanjian pada rudal balistik antarbenua, rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam, serta pembom berat yang diperhitungkan membawa senjata nuklir. Perjanjian itu juga membatasi jumlah sistem peluncur dan pembom berat tertentu.
Pada 2021, Presiden AS saat itu Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin menyepakati perpanjangan New START selama lima tahun. Ketentuan perjanjian hanya memungkinkan satu kali perpanjangan, sehingga kelanjutan pembatasan yang sama membutuhkan kesepakatan baru atau keputusan yang sesuai dengan kerangka hukum kedua negara.
Berakhirnya perjanjian tersebut meningkatkan ketidakpastian mengenai mekanisme pembatasan, transparansi, dan verifikasi senjata nuklir strategis Amerika Serikat dan Rusia.
Dalam situasi itu, pembicaraan yang disampaikan Trump menjadi relevan karena pengendalian senjata tidak hanya berkaitan dengan jumlah hulu ledak, tetapi juga dengan mekanisme verifikasi, transparansi, dan kepastian bahwa pihak-pihak yang terlibat menjalankan komitmen bersama.
Tantangan Denuklirisasi Tiga Negara
Upaya melibatkan Rusia dan Tiongkok dalam pembicaraan denuklirisasi menghadirkan tantangan tersendiri karena ketiga negara memiliki kondisi persenjataan, doktrin pertahanan, dan kepentingan strategis yang berbeda.
Amerika Serikat dan Rusia selama puluhan tahun menjadi pihak utama dalam perjanjian pembatasan senjata nuklir strategis. Sebaliknya, Tiongkok memiliki persediaan yang lebih kecil, tetapi sedang memperluas dan memodernisasi kemampuan nuklirnya.
Perbedaan tersebut dapat memengaruhi cara masing-masing negara memandang pembatasan senjata, keseimbangan kekuatan, serta bentuk verifikasi yang dapat diterima.
Denuklirisasi juga tidak selalu berarti seluruh senjata nuklir langsung dihapuskan. Dalam praktik hubungan internasional, pembahasan dapat mencakup pengurangan jumlah persenjataan, pembatasan sistem peluncur, peningkatan transparansi, hingga mekanisme pengawasan untuk mengurangi risiko salah perhitungan.
Karena itu, pernyataan Trump mengenai komunikasi dengan Moskow dan Beijing belum dapat disamakan dengan tercapainya kesepakatan denuklirisasi.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada kesediaan masing-masing pemerintah untuk menjabarkan pembicaraan tersebut menjadi langkah diplomatik yang terukur. Tanpa kesepakatan mengenai batasan, verifikasi, dan mekanisme kepatuhan, arah konkret upaya pengurangan persenjataan nuklir ketiga negara masih belum dapat dipastikan.
Komentar