JurnalPatroliNews | Bogor – Kementerian Koperasi (Kemenkop) menilai program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berpotensi membuka peluang kerja dan usaha baru bagi generasi muda, terutama lulusan perguruan tinggi. Dengan jaringan lebih dari 83.000 koperasi, program tersebut diproyeksikan dapat menciptakan sekitar 1 juta hingga 1,5 juta lapangan kerja baru.
Sekretaris Kementerian Koperasi (SesKemenkop) Ahmad Zabadi menyampaikan proyeksi tersebut saat memberikan orasi ilmiah dalam Wisuda ke-34 Universitas Nusa Bangsa di Bogor, Sabtu (17/10/2026).
Menurut Zabadi, potensi penciptaan lapangan kerja itu didasarkan pada perkiraan kebutuhan rata-rata 10–17 tenaga kerja di setiap koperasi. Rekrutmen manajer dan proses penempatan tenaga kerja juga telah mulai berjalan.
“Sedikitnya 1–1,5 juta lapangan pekerjaan baru yang terbuka untuk para sarjana. Dan ini kita sudah mulai melakukan rekrutmen manajer dan penempatan saat ini,” kata Zabadi.
Ia menegaskan bahwa KDKMP tidak hanya diproyeksikan menjadi pusat aktivitas ekonomi di tingkat desa dan kelurahan, tetapi juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah.
Tiga Fungsi Strategis KDKMP
Zabadi menjelaskan, terdapat tiga fungsi utama yang diharapkan dapat memperkuat peran KDKMP dalam mendorong perekonomian masyarakat dan pemerataan kesejahteraan.
Pertama, sebagai saluran distribusi berbagai komoditas bersubsidi, seperti LPG 3 kilogram, beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Minyakita, serta pupuk.
Melalui skema tersebut, koperasi diharapkan membantu memastikan masyarakat memperoleh barang bersubsidi sesuai ketentuan pemerintah. Distribusi yang lebih efektif juga diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.
Zabadi memperkirakan penyaluran komoditas bersubsidi melalui KDKMP berpotensi memberikan penghematan bagi keluarga.
“Setiap keluarga nanti diperkirakan dapat menghemat rata-rata sekitar Rp200.000–Rp300.000 per bulan karena nantinya seluruh komoditas bersubsidi akan disalurkan melalui KDKMP,” ujarnya.
Besaran penghematan tersebut merupakan proyeksi yang disampaikan Kemenkop. Realisasinya akan bergantung pada pelaksanaan distribusi, jenis komoditas yang diterima, serta manfaat yang benar-benar diperoleh setiap rumah tangga.
Kedua, KDKMP akan berperan sebagai offtaker atau penyerap produk masyarakat desa. Fungsi ini diarahkan untuk membantu petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal mendapatkan akses pasar yang lebih pasti.
Menurut Zabadi, koperasi diharapkan dapat menyerap hasil produksi masyarakat ketika harga komoditas mengalami tekanan. Pada komoditas beras, misalnya, koperasi diarahkan untuk mendukung penyerapan hasil panen ketika harga berada di bawah ketentuan pemerintah.
“Keberadaan koperasi ini untuk memastikan seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat desa diserap oleh koperasi sehingga ada kepastian harga, kepastian pasar bagi produk-produk masyarakat di desa-desa,” katanya.
Melalui fungsi tersebut, KDKMP diharapkan dapat membantu menghubungkan produsen desa dengan pasar, memperkuat posisi tawar pelaku usaha, serta mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di daerah.
Ketiga, KDKMP diproyeksikan menjadi bagian dari infrastruktur pemerintah dalam menyalurkan berbagai program kepada masyarakat. Program yang dimaksud meliputi bantuan pangan, pembiayaan, serta distribusi alat dan mesin pertanian.
Keberadaan koperasi di tingkat desa dan kelurahan diharapkan dapat mendekatkan layanan kepada masyarakat serta membantu meningkatkan efektivitas penyaluran program pemerintah, termasuk dari sisi ketepatan penerima manfaat.
Dengan ketiga fungsi tersebut, KDKMP diarahkan tidak hanya menjadi tempat transaksi ekonomi, tetapi juga penghubung antara kebijakan pemerintah, kebutuhan masyarakat, dan kegiatan produksi di tingkat desa.
Dorong Pemerataan Ekonomi Berbasis Koperasi
Zabadi menilai pengembangan KDKMP sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan asas kekeluargaan sebagai salah satu landasan perekonomian nasional.
Menurutnya, penguatan koperasi dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas kesempatan ekonomi agar pertumbuhan tidak hanya terpusat di kota-kota besar.
Melalui kegiatan usaha yang dikelola bersama, koperasi diharapkan mampu memperkuat gotong royong, membuka akses pasar, serta meningkatkan nilai tambah berbagai produk masyarakat desa.
Namun, keberhasilan peran tersebut akan bergantung pada kemampuan koperasi dalam membangun tata kelola yang profesional, mengembangkan kegiatan usaha yang berkelanjutan, dan menyesuaikan layanan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Perguruan Tinggi Diajak Terlibat
Dalam kesempatan yang sama, Zabadi mendorong perguruan tinggi berkontribusi dalam pengembangan KDKMP melalui riset, inovasi, serta penyusunan model bisnis koperasi yang sesuai dengan potensi masing-masing daerah.
Keterlibatan perguruan tinggi dinilai dapat membantu meningkatkan kapasitas pengelolaan koperasi, memperkuat pemanfaatan teknologi, dan mengembangkan produk usaha yang memiliki daya saing.
Ia juga mengajak para lulusan perguruan tinggi agar tidak hanya berorientasi mencari pekerjaan di perkotaan, tetapi turut mempertimbangkan peluang berkarier dan membangun usaha di desa.
“Generasi muda, khususnya para sarjana, memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara langsung dalam membangun ekonomi desa melalui KDKMP,” ucapnya.
Kemenkop berharap keterlibatan generasi muda dapat memperkuat pengelolaan koperasi sekaligus mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif di desa dan kelurahan.
Melalui pengembangan KDKMP, pemerintah menargetkan terbukanya ruang partisipasi yang lebih luas bagi tenaga kerja terdidik dalam penguatan ekonomi kerakyatan. Meski demikian, proyeksi penciptaan lapangan kerja dan penghematan rumah tangga tersebut perlu dilihat sebagai target yang memerlukan pelaksanaan program, pengelolaan koperasi yang baik, dan hasil nyata di lapangan.
Komentar