JurnalPatroliNews | Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Anugerah Tata Kelola Informasi Publik Tahun 2026 di Ruang Tridharma Kemnaker, Jakarta, Selasa (27/10/2026). Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana serta pengelola media sosial yang berkontribusi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Penghargaan tersebut sekaligus menjadi bagian dari evaluasi dan penguatan tata kelola informasi di lingkungan Kemnaker, terutama dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi publik yang semakin berkualitas.
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menegaskan bahwa pemerintahan yang berintegritas membutuhkan kedisiplinan serta keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan kerja di seluruh unit. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan amanat konstitusi, termasuk Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
“Apa yang kita tulis harus kita laksanakan, dan apa yang kita laksanakan harus kita tulis. Secara moral dan amanat undang-undang, target kita adalah memberikan akses pekerjaan seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab besar ini membutuhkan kerja keras dan konsistensi dari kita semua,” ujar Cris saat memberikan arahan.
Kolaborasi Perluas Informasi Kesempatan Kerja
Cris menjelaskan, Kemnaker terus menjalin kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, sektor industri, lembaga swadaya masyarakat, serta media massa. Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperluas peluang kerja, menekan pengangguran, dan meningkatkan jangkauan informasi mengenai program pemerintah.
Salah satu informasi yang menjadi perhatian adalah penyebarluasan lowongan kerja terverifikasi agar masyarakat dapat mengakses peluang kerja secara lebih mudah.
“Kita harus lebih aktif menyebarkan informasi positif ini agar masyarakat merasakan langsung kehadiran pemerintah dalam membuka peluang kerja dan solusi ketenagakerjaan,” tuturnya.
Menurut Cris, penyampaian informasi yang efektif menjadi bagian penting dari upaya pemerintah menjangkau masyarakat. Karena itu, pengelolaan kanal informasi resmi, termasuk media sosial, perlu terus diperkuat agar informasi program dan kesempatan kerja dapat diterima secara luas.
Keterbukaan Informasi Jadi Bahan Evaluasi
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemnaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, mengatakan Anugerah Tata Kelola Informasi Publik 2026 tidak hanya menjadi ajang pemberian penghargaan, tetapi juga sarana evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan kementerian.
Evaluasi tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan mutu layanan, mulai dari ketepatan informasi hingga kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhannya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Hafidhah Farwa, mengapresiasi konsistensi Kemnaker dalam mempertahankan predikat Badan Publik Informatif pada kegiatan monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat.
Menurut Hafidhah, capaian tersebut didukung komitmen pimpinan yang diterapkan melalui PPID Utama, PPID Pelaksana, hingga unit kerja di daerah.
“Keterbukaan informasi tidak cukup diukur dari pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga harus memastikan informasi akurat, mudah dipahami, dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas,” katanya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kualitas keterbukaan informasi tidak hanya berkaitan dengan tersedianya dokumen atau kanal publikasi. Informasi juga perlu disajikan secara jelas, mudah diakses, dan memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan beragam kondisi.
Ini Daftar Penerima Anugerah Kemnaker 2026
Dalam kegiatan tersebut, Kemnaker mengumumkan penerima penghargaan dalam dua kategori, yakni Media Sosial Kemnaker 2026 dan Keterbukaan Informasi Publik PPID Pelaksana Kemnaker 2026.
Pada kategori Media Sosial Kemnaker 2026, BBPVP Semarang meraih predikat Terbaik 1. Posisi Terbaik 2 diraih BBPVP Serang, sedangkan Pusat Pasar Kerja menempati posisi Terbaik 3.
Adapun pada kategori Keterbukaan Informasi Publik PPID Pelaksana Kemnaker 2026, BBPVP Serang meraih Terbaik 1. BPVP Padang berada di posisi Terbaik 2, sementara BPVP Aceh meraih Terbaik 3.
Hasil tersebut menjadi bentuk pengakuan atas kinerja unit-unit pelaksana dalam mengelola kanal media sosial dan pelayanan informasi publik. Penghargaan juga diharapkan menjadi dorongan bagi seluruh unit kerja untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Kemnaker Teken Kerja Sama dengan SnackVideo dan KAHMI
Rangkaian kegiatan Anugerah Tata Kelola Informasi Publik 2026 juga diisi dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kemnaker dengan SnackVideo Indonesia dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).
Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kolaborasi dalam penyampaian informasi. Namun, rincian ruang lingkup, target, serta mekanisme pelaksanaan kerja sama tidak dijelaskan lebih lanjut dalam keterangan yang tersedia.
Melalui penguatan tata kelola informasi, Kemnaker diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi ketenagakerjaan, termasuk program pemerintah dan kesempatan kerja yang terverifikasi.
Penyelenggaraan anugerah ini sekaligus menegaskan pentingnya keterbukaan informasi sebagai bagian dari pelayanan publik. Ke depan, konsistensi pengelolaan informasi, akurasi konten, serta aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi aspek penting dalam membangun komunikasi pemerintah yang transparan dan akuntabel.
JurnalPatroliNews akan terus mengikuti perkembangan program dan kebijakan ketenagakerjaan dengan mengedepankan akurasi serta kepentingan publik.
Komentar