PLTN Indonesia Singapura, RI Dinilai Punya Modal Nuklir Lebih Matang

JurnalPatroliNews | Jakarta — PLTN Indonesia Singapura menjadi sorotan seiring meningkatnya perhatian kedua negara terhadap energi nuklir sebagai salah satu opsi untuk memenuhi kebutuhan listrik jangka panjang. Di tengah dinamika pasokan gas dan tantangan transisi energi, Indonesia dinilai memiliki modal riset, fasilitas reaktor, serta sumber daya manusia yang lebih dahulu berkembang.

Guru Besar Ilmu Fisika Non-Proliferasi Nuklir Institut Teknologi Bandung (ITB), Sidik Permana, menilai perkembangan tersebut dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat pembahasan dan realisasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Menurut Sidik, Indonesia telah membangun fondasi kegiatan riset nuklir sejak puluhan tahun lalu. Pengalaman tersebut menjadi modal awal dalam menyiapkan ekosistem pengembangan teknologi nuklir untuk kepentingan sipil.

Sementara itu, Singapura tengah mengembangkan kemampuan teknis dan kelembagaan untuk menilai kelayakan penggunaan energi nuklir. Pemerintah negara tersebut menegaskan belum mengambil keputusan untuk mengadopsi atau membangun PLTN.

“Jadi ada efek head to head negara tetangga dalam satu program strategisnya yaitu PLTN,” kata Sidik kepada RMOL, Kamis (29/10/2026).

Ia menilai situasi tersebut dapat mendorong Indonesia memperjelas arah kebijakan nuklir, termasuk kesiapan teknologi, pembiayaan, regulasi keselamatan, dan penguatan industri dalam negeri.

Pasokan Gas Menambah Sorotan terhadap Keamanan Energi

Perhatian terhadap energi nuklir muncul di tengah dinamika hubungan energi Indonesia dan Singapura. Pada akhir Oktober 2026, pemerintah Indonesia mengurangi pasokan gas pipa ke Singapura sebesar 31 juta kaki kubik standar per hari.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan pengurangan tersebut masih berada dalam batas minimum yang diatur dalam kontrak. Pemerintah Indonesia juga menekankan kebutuhan pasokan gas untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong sebelumnya menegaskan pentingnya pemenuhan komitmen kontrak komersial pasokan gas. Ia juga menyoroti perlunya Singapura mencari sumber energi yang lebih beragam dan rendah karbon untuk menjaga ketahanan energi.

Meski demikian, kajian nuklir Singapura tidak semata-mata muncul akibat dinamika pasokan gas terbaru. Negara tersebut telah melakukan kajian teknologi nuklir sebelumnya sebagai bagian dari upaya memperkuat keamanan energi dan mencari pilihan pembangkit rendah karbon.

Pemerintah Singapura menyatakan akan menjalani tahap pertama Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR) bersama para ahli internasional pada 2027. Penilaian tersebut ditujukan untuk mengukur kesiapan negara dalam mengambil keputusan berdasarkan aspek keselamatan, regulasi, kelembagaan, dan kemampuan teknis.

Dengan demikian, kajian yang dilakukan Singapura belum berarti keputusan pembangunan PLTN telah ditetapkan.

Indonesia Memiliki Sejarah Panjang Riset Nuklir

Sidik menilai salah satu keunggulan Indonesia terletak pada pengalaman riset dan pengembangan teknologi nuklir. Indonesia meresmikan reaktor riset pertamanya, TRIGA Mark II di Bandung, pada 20 Februari 1965.

Perjalanan tersebut menjadi bagian dari fondasi kegiatan penelitian, pendidikan, dan pemanfaatan teknologi nuklir untuk berbagai kebutuhan sipil. Menurut Sidik, Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang berasal dari bidang Fisika Nuklir, Teknik Nuklir, dan Rekayasa Nuklir.

Ia menyebut Indonesia mempunyai tiga reaktor riset serta ribuan lulusan terkait bidang nuklir. Modal tersebut dinilai dapat membantu proses persiapan PLTN, mulai dari kajian teknologi hingga pengembangan kompetensi tenaga ahli.

“Jadi kalau kesiapan Indonesia dengan membangun ekosistem nuklir sudah terbangun, akan tetapi keputusan tetap berada di top pimpinan negara ini,” kata Sidik.

Meski memiliki pengalaman riset yang lebih panjang, kesiapan mengoperasikan reaktor riset tidak otomatis berarti suatu negara telah siap mengoperasikan PLTN komersial. Pengembangan pembangkit listrik memerlukan tahapan tambahan, termasuk pemilihan teknologi, perizinan, jaminan keselamatan, pengelolaan limbah radioaktif, pembiayaan, kesiapan jaringan listrik, dan rencana kedaruratan.

Karena itu, modal riset Indonesia perlu ditindaklanjuti melalui kebijakan yang terukur dan pemenuhan seluruh persyaratan keselamatan serta tata kelola nuklir.

PLTN Masuk dalam Perencanaan Kelistrikan Indonesia

Rencana pembangunan PLTN telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034. Perencanaan tersebut mencakup pengembangan kapasitas awal sekitar 500 megawatt listrik (MWe) mulai 2032.

Rencana awal ini merupakan bagian dari upaya memperluas pilihan sumber energi dalam sistem kelistrikan nasional. Pengembangan selanjutnya akan bergantung pada keputusan pemerintah, kesiapan teknologi, kelayakan proyek, pendanaan, dan persyaratan keselamatan.

Bahlil juga disebut menyampaikan kajian mengenai kemungkinan pembangunan PLTN di Batam, Kepulauan Riau. Namun, lokasi final, konfigurasi pembangkit, jadwal konstruksi, serta keputusan investasi perlu merujuk pada pengumuman dan dokumen resmi pemerintah yang paling mutakhir.

Dalam jangka panjang, pengembangan energi nuklir Indonesia diarahkan sebagai salah satu bagian dari diversifikasi sumber listrik dan strategi transisi energi. Besaran kapasitas yang akan direalisasikan hingga 2060 tetap harus dibaca berdasarkan dokumen kebijakan terbaru dan perkembangan pelaksanaan program.

Sidik berpandangan bahwa pembangunan PLTN tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan teknis. Keputusan tersebut juga berkaitan dengan pilihan teknologi, kerja sama internasional, pembiayaan, serta kemampuan industri domestik dalam mendukung pembangunan dan pengoperasian pembangkit.

Singapura Masih Memperkuat Kapasitas Nuklir

Berbeda dengan Indonesia yang telah mengoperasikan reaktor riset selama puluhan tahun, Singapura saat ini berfokus membangun kapasitas untuk menilai kelayakan penggunaan energi nuklir.

Pemerintah Singapura menyatakan kajian tersebut mencakup aspek keselamatan, regulasi, perlindungan lingkungan, serta kesiapan kelembagaan. Negara itu juga memantau perkembangan teknologi reaktor generasi baru, termasuk reaktor modular kecil atau small modular reactor (SMR).

Teknologi tersebut menjadi salah satu pilihan yang dipelajari sejumlah negara untuk melihat kemungkinan penyediaan listrik rendah karbon. Kendati demikian, pemilihan teknologi tidak dapat dilepaskan dari penilaian keselamatan, keekonomian, kebutuhan lahan, pengelolaan limbah, dan penerimaan masyarakat.

Bagi Singapura, keterbatasan sumber daya energi domestik dan tingginya ketergantungan pada gas alam impor menjadikan diversifikasi energi sebagai agenda penting. Pemerintahnya tetap menegaskan bahwa keputusan penggunaan energi nuklir harus mempertimbangkan keselamatan, keandalan, keterjangkauan, serta dampak lingkungan.

Situasi ini memperlihatkan bahwa kedua negara berada pada tahapan kesiapan yang berbeda. Indonesia memiliki rekam jejak riset nuklir lebih panjang, sedangkan Singapura tengah memperkuat kemampuan teknis dan kerangka kelembagaan untuk mengambil keputusan pada masa mendatang.

Persaingan Teknologi dan Geopolitik

Menurut Sidik, pengembangan PLTN juga berpotensi melibatkan persaingan teknologi dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, Korea Selatan, Jepang, Rusia, dan China.

Negara-negara tersebut memiliki pengalaman, teknologi, serta pendekatan kerja sama yang berbeda dalam industri nuklir. Pilihan mitra akan memengaruhi spesifikasi pembangkit, pembiayaan proyek, ketersediaan bahan bakar, pemeliharaan, transfer teknologi, dan penguatan rantai pasok.

Karena itu, Indonesia perlu menimbang aspek geopolitik sekaligus kepentingan jangka panjang industri nasional. Kerja sama internasional dapat membantu mempercepat pengembangan kemampuan, tetapi tetap perlu disertai evaluasi menyeluruh atas biaya, risiko, dan manfaat bagi negara.

Penguatan industri dalam negeri juga menjadi perhatian penting. Ketersediaan tenaga ahli, kemampuan manufaktur, layanan teknis, dan sistem pengawasan keselamatan akan menentukan sejauh mana Indonesia dapat mendukung proyek PLTN secara berkelanjutan.

Sidik berharap dinamika pengembangan nuklir di kawasan menjadi peluang bagi Indonesia untuk mempercepat persiapan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

“Semoga ini peluang cukup baik bagi percepatan implementasi PLTN di Indonesia dengan tentunya aspek kehati-hatian, pertimbangan teknologi dan aspek geopolitik serta ekosistem dan supply chain teknologi dan penguatan industri dalam negeri bisa ditingkatkan,” pungkas Sidik.

Kesiapan Harus Diikuti Keputusan dan Pelaksanaan

Peluang pengembangan PLTN di Indonesia dan Singapura memperlihatkan semakin pentingnya keamanan pasokan listrik dalam strategi pembangunan kedua negara. Namun, perhatian terhadap energi nuklir belum berarti seluruh rencana akan segera diwujudkan.

Indonesia memiliki modal berupa sejarah riset, fasilitas reaktor penelitian, dan sumber daya manusia. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan modal tersebut menjadi kesiapan proyek yang memenuhi standar keselamatan, memiliki pembiayaan berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan sistem kelistrikan nasional.

Sementara itu, Singapura masih menjalani kajian untuk menentukan apakah energi nuklir layak diterapkan dalam kondisi geografis, teknis, dan kebijakannya.

Bagi Indonesia, momentum ini dapat dimanfaatkan untuk memperjelas peta jalan nuklir dan memperkuat kapasitas nasional. Namun, keputusan pembangunan PLTN tetap harus didasarkan pada kajian komprehensif, regulasi yang kuat, transparansi, serta perlindungan keselamatan masyarakat dan lingkungan.

Dengan demikian, keunggulan pengalaman riset Indonesia menjadi modal penting, tetapi keberhasilan program nuklir pada akhirnya ditentukan oleh kualitas perencanaan, keputusan pemerintah, dan pelaksanaan proyek yang bertanggung jawab.

Komentar