JurnalPatroliNews | Yogyakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memperdalam penyelidikan dugaan pelanggaran HAM dalam kericuhan demonstrasi 10 November 2026 di Yogyakarta. Pemeriksaan diarahkan pada dugaan penggunaan kekuatan berlebih oleh aparat, termasuk penggunaan gas air mata yang dilaporkan mencapai kawasan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, bersama tim telah mendatangi UGM untuk meminta keterangan pimpinan universitas dan mengumpulkan bukti pendukung. Salah satu materi penting yang diperiksa adalah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang merekam situasi kampus sejak sekitar pukul 10.00 WIB hingga dini hari.
Setelah melakukan koordinasi dengan pihak universitas, Anis menyatakan tim memperoleh gambaran kronologi dan sejumlah data yang akan menjadi bahan analisis dalam proses penelusuran dugaan pelanggaran HAM.
“Kami sudah mendapatkan gambaran yang sangat komprehensif baik secara kronologis, kemudian data-data pendukung yang nantinya akan digunakan oleh Komnas HAM untuk melakukan analisis atas peristiwa dugaan pelanggaran HAM,” kata Anis usai pertemuan di UGM, Jumat (13/11/2026).
Menurut Anis, rekaman CCTV menjadi salah satu bukti penting untuk membantu tim memahami pergerakan massa dan aparat, termasuk bagaimana gas air mata dilaporkan mencapai area kampus.
“Tentu ini sangat penting bagi Komnas karena ada dugaan awal terjadi excessive use of force atau penggunaan kekuatan berlebih oleh aparat,” ujarnya.
Komnas HAM menegaskan bahwa dugaan tersebut masih harus diuji melalui pencocokan berbagai keterangan, dokumentasi, dan bukti lapangan. Kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran HAM baru dapat ditarik setelah seluruh informasi dianalisis.
Telusuri Dugaan Mobilisasi Massa dan Peristiwa di Sejumlah Titik
Selain meminta keterangan UGM, Komnas HAM juga menelusuri rangkaian peristiwa di sejumlah lokasi yang menjadi titik kericuhan, antara lain kawasan Bundaran UGM, Gedung DPRD DIY, dan Titik Nol Kilometer Yogyakarta.
Dalam pemeriksaan lapangan, tim berupaya mengidentifikasi pergerakan massa, posisi aparat, penggunaan kendaraan taktis, serta titik asal penggunaan gas air mata dan water cannon.
Komnas HAM juga berencana menggali informasi dari kelompok masyarakat sipil dan lembaga bantuan hukum. Penelusuran tersebut mencakup laporan mengenai dugaan mobilisasi kelompok massa yang belum teridentifikasi serta kemungkinan adanya tindakan provokasi atau premanisme yang memicu eskalasi kericuhan.
Anis sebelumnya menyampaikan bahwa Komnas HAM perlu memperoleh gambaran dari berbagai pihak agar kronologi peristiwa tidak hanya bergantung pada satu versi keterangan.
Dalam perkembangan awal, Komnas HAM telah meminta informasi dari mahasiswa dan pihak kepolisian. Keterangan tersebut akan dibandingkan dengan dokumentasi visual dan kesaksian lain untuk mengidentifikasi peristiwa yang terjadi selama demonstrasi hingga malam dan dini hari.
UGM Serahkan Data dan Siapkan Tim Pencari Fakta
Rektor UGM, Ova Emilia, menyambut baik langkah Komnas HAM yang melakukan pengumpulan informasi di lingkungan kampus. Pihak universitas menyatakan siap bersikap kooperatif dengan memberikan data dan bukti yang dibutuhkan, termasuk rekaman CCTV.
Ova menegaskan bahwa penyampaian aspirasi dan kritik oleh mahasiswa merupakan bagian dari misi universitas yang harus dilindungi. Karena itu, kampus memandang penting adanya pengungkapan fakta berdasarkan informasi yang objektif.
“Ini penting supaya tidak terjadi kekumuhan informasi atau simpang siur yang akhirnya tidak konstruktif. Kehadiran Komnas HAM sangat membantu kami, karena kita memerlukan data dan informasi objektif,” tutur Ova.
Selain bekerja sama dengan Komnas HAM, UGM juga berencana membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mengumpulkan dan mengkaji informasi mengenai peristiwa tersebut.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UGM, Arie Sujito, menjelaskan bahwa langkah kolaboratif diperlukan agar persoalan dapat ditangani berdasarkan fakta, bukan berkembang menjadi spekulasi maupun pertentangan politik.
UGM juga memberikan pendampingan hukum kepada seorang mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2025 yang masih berada di Polda DIY. Pendampingan dilakukan oleh tim dari Fakultas Hukum dan Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) UGM.
“Sejak semalam didampingi oleh tim dari Fakultas Hukum, PKBH juga di Polda. Kita harus hormati hukum, tetapi kita juga harus lindungi mahasiswa sebagai institusi yang punya tanggung jawab,” jelas Arie.
Komnas HAM Temui Korban Luka di Rumah Sakit
Pengumpulan bukti tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan rekaman dan lokasi kejadian. Komnas HAM juga mendatangi sejumlah korban yang mendapatkan perawatan medis setelah kericuhan.
Di RSUP Dr. Sardjito, tim menemui sekitar lima hingga enam korban yang masih menjalani masa pemulihan. Salah satu korban dilaporkan harus menjalani operasi setelah terkena selongsong gas air mata.
Komnas HAM juga menjadwalkan kunjungan ke RS Panti Rapih untuk memantau kondisi seorang mahasiswa UGM lainnya yang masih menjalani perawatan.
Keterangan korban dan hasil pemeriksaan medis menjadi bagian penting untuk mencocokkan kronologi kejadian dengan dugaan tindakan kekerasan yang dilaporkan.
Sebelumnya, Komnas HAM juga telah melakukan peninjauan di tiga titik, yakni kawasan DPRD DIY, Tugu Yogyakarta, dan Bundaran UGM. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengumpulkan informasi awal mengenai pergerakan massa, penggunaan perangkat pengendalian massa, serta dugaan tindakan kekerasan dan penangkapan.
Polda DIY Bantah Aparat Masuk ke Area Kampus
Di tengah proses pengumpulan bukti oleh Komnas HAM, Polda DIY sebelumnya telah menyampaikan kronologi versi kepolisian terkait penanganan demonstrasi 10 November.
Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo menyatakan bahwa eskalasi kericuhan terjadi setelah kelompok massa yang belum teridentifikasi dilaporkan melakukan tindakan anarkis, termasuk melempar batu dan bom molotov ke arah petugas di sekitar Gedung DPRD DIY.
Terkait isu kendaraan taktis dan aparat masuk ke lingkungan UGM, Polda DIY membantah kendaraan taktis merangsek ke dalam kampus. Menurut penjelasan kepolisian, petugas bertahan di sekitar perbatasan kampus dan tidak menggunakan gas air mata maupun water cannon di dalam area UGM.
Perbedaan keterangan tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu ditelusuri lebih lanjut melalui rekaman CCTV, pemeriksaan lokasi, dan keterangan para saksi.
Dengan demikian, proses pengumpulan bukti Komnas HAM menjadi penting untuk menguji kronologi dari berbagai pihak, termasuk dugaan penggunaan kekuatan berlebih dan lokasi penggunaan gas air mata.
Hasil Penelusuran Akan Menjadi Rekomendasi
Komnas HAM akan menganalisis seluruh temuan sebelum menyusun rekomendasi kepada kepolisian dan instansi terkait. Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat menjelaskan apakah tindakan aparat dalam pengamanan demonstrasi telah sesuai dengan prinsip kebutuhan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Di sisi lain, setiap dugaan pelanggaran maupun tindakan kekerasan oleh pihak mana pun perlu diperiksa berdasarkan bukti dan mekanisme hukum yang berlaku.
Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara, sementara aparat memiliki kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban. Kedua kepentingan tersebut harus dijalankan dengan tetap menghormati keselamatan masyarakat dan prinsip HAM.
Pemeriksaan CCTV UGM, keterangan korban, peninjauan lokasi, serta klarifikasi kepolisian kini menjadi bagian dari proses pencarian fakta. Publik menunggu hasil penelusuran Komnas HAM untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai rangkaian kericuhan demonstrasi Yogyakarta pada 10 November 2026.
Komentar