JurnalPatroliNews | Jakarta – Partai Demokrat memastikan tidak akan mengusulkan nama calon Wakil Presiden untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, partainya menyerahkan proses pengusulan calon sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam menentukan pengganti.
Sikap tersebut disampaikan AHY dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/11/2026). Ia menjelaskan bahwa keputusan Partai Demokrat telah mempertimbangkan mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” kata AHY.
Menurut AHY, ketentuan konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua calon Wakil Presiden ketika terjadi kekosongan jabatan. Selanjutnya, MPR memilih satu di antara dua nama yang diajukan tersebut.
“Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden,” jelasnya.
Dengan berpegang pada mekanisme tersebut, Demokrat memilih tidak masuk dalam proses pengajuan kandidat dan menyerahkan keputusan kepada lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional.
AHY Konsultasi dengan SBY Melalui Video Call
Sebelum menyampaikan sikap resmi partai, AHY mengungkapkan telah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Konsultasi tersebut dilakukan melalui sambungan video atau video call pada Jumat pagi. Saat itu, SBY disebut sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.
AHY menyatakan keputusan yang disampaikan kepada publik telah dikonsultasikan dengan SBY dan dinilai sejalan dengan konstitusi Partai Demokrat.
“Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” ungkap AHY.
Konsultasi tersebut menjadi bagian dari proses internal Demokrat sebelum menetapkan posisi politiknya terkait pengisian jabatan Wakil Presiden.
AHY kemudian kembali menegaskan bahwa partainya tidak akan mengajukan kandidat kepada Presiden Prabowo.
“Sekali lagi, Partai Demokrat tidak mengajukan nama dan kami menyerahkan proses ini sepenuhnya kepada Bapak Presiden sesuai dengan kewenangan yang beliau miliki,” tutupnya.
Mekanisme Pengisian Jabatan Wapres Diatur Konstitusi
Pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong memiliki dasar hukum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat dalam waktu 60 hari.
Dengan demikian, terdapat dua tahapan utama dalam mekanisme tersebut. Presiden mengajukan dua nama calon, sedangkan MPR memiliki kewenangan memilih salah satu di antaranya.
Ketentuan teknis mengenai proses tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3, termasuk ketentuan mengenai penyelenggaraan sidang dan penyampaian usulan calon.
Sikap Demokrat yang tidak mengajukan nama menunjukkan bahwa partai tersebut memilih menyerahkan proses kepada mekanisme ketatanegaraan, bukan mendorong kandidat dari internal partai.
Demokrat Minta Dinamika Politik Tidak Mengganggu Pemerintahan
Selain menjelaskan posisi partai, AHY mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana tetap tenang dan memberikan ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan.
Ia mengingatkan agar dinamika politik terkait pengisian jabatan Wakil Presiden tidak mengganggu kehidupan masyarakat maupun keberlangsungan agenda pemerintahan.
Menurut AHY, roda pemerintahan dan pembangunan nasional harus tetap berjalan meskipun terdapat perubahan dalam dinamika politik di tingkat nasional.
Pesan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa Demokrat menginginkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden berlangsung sesuai aturan yang berlaku.
Pernyataan AHY menempatkan Presiden Prabowo sebagai pihak yang berwenang mengajukan dua kandidat, sementara keputusan akhir pemilihan berada di tangan MPR.
Untuk saat ini, Partai Demokrat menyatakan tidak akan mengusulkan nama. Perhatian selanjutnya tertuju pada proses konstitusional dan keputusan yang akan diambil Presiden serta MPR sesuai ketentuan UUD 1945.
Komentar