JurnalPatroliNews | Denpasar – Deportasi WN Amerika Serikat dari Bali dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar setelah seorang warga negara asing berinisial SR (34) terbukti melakukan aktivitas pemasaran tanah seluas 54 are di kawasan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang dinilai tidak sesuai dengan maksud dan tujuan izin tinggalnya.
SR dipulangkan melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, pada Kamis (12/11/2026). Tindakan administratif keimigrasian tersebut merupakan bagian dari penegakan aturan terhadap warga negara asing yang melakukan kegiatan di luar ketentuan izin tinggal.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, R. Haryo Sakti, menjelaskan bahwa tindakan deportasi dilakukan setelah pihaknya menemukan adanya aktivitas SR yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian izin tinggal selama berada di Indonesia.
“Deportasi tersebut dilakukan karena SR terbukti melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal selama berada di wilayah Indonesia,” kata Haryo dalam keterangan yang diterima Jumat (13/11/2026).
Menurut Haryo, aktivitas pemasaran tanah tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Berdasarkan ketentuan tersebut, pejabat imigrasi memiliki kewenangan menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang melakukan kegiatan berbahaya atau patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, maupun tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan.
Atas pelanggaran yang ditemukan, SR dikenai tindakan administratif berupa deportasi.
Deportasi dilakukan melalui Bandara Ngurah Rai
Haryo menyampaikan, proses pemulangan SR dilaksanakan pada Kamis (12/11/2026) pukul 21.20 WITA melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
Seluruh tahapan deportasi, menurut Imigrasi Denpasar, telah dilaksanakan sesuai prosedur dan berlangsung aman serta lancar.
Haryo menegaskan bahwa setiap warga negara asing yang berada di Indonesia wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai izin tinggal dan aktivitas yang diperbolehkan selama berada di wilayah Indonesia.
“Setiap WNA yang berada di wilayah Indonesia wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa penegakan hukum keimigrasian merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Bali.
Pengawasan aktivitas orang asing di Bali
Kasus SR menjadi perhatian terhadap pentingnya pengawasan aktivitas warga negara asing, khususnya yang menjalankan kegiatan ekonomi atau menawarkan jasa selama berada di Indonesia.
Dalam ketentuan keimigrasian, izin tinggal diberikan berdasarkan maksud dan tujuan tertentu. Karena itu, orang asing wajib memastikan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin yang dimilikinya.
Imigrasi Denpasar menegaskan bahwa keberadaan warga negara asing di Bali diharapkan memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan daerah, sekaligus tetap menghormati hukum serta norma yang berlaku.
Penegakan aturan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban dan kepastian hukum di tengah aktivitas internasional serta perkembangan sektor pariwisata dan investasi di Pulau Dewata.
Komentar