JurnalPatroliNews | Jakarta – Kesehatan masyarakat dinilai perlu menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan figur alternatif Wakil Presiden Republik Indonesia. Advokat sekaligus analis kebijakan publik, Dr. Azas Tigor Nainggolan, SH, MSi, MH, mengusulkan mantan Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto sebagai salah satu sosok yang patut dipertimbangkan.
Usulan tersebut berangkat dari sebuah pengalaman personal yang disampaikan seorang warga kepada Azas Tigor. Dalam pesan singkatnya, warga tersebut menceritakan bahwa ibunya merasa terbantu oleh pelayanan dr. Terawan ketika menjalani pengobatan.
“Bang, dokter Terawan itu dokter yang menyembuhkan ibu saya dari penyakitnya,” demikian pesan yang diterima Azas Tigor.
Cerita tersebut meninggalkan kesan tersendiri bagi Azas Tigor. Menurutnya, pengalaman masyarakat yang merasakan langsung pelayanan kesehatan menjadi pengingat bahwa kepemimpinan tidak semata-mata berkaitan dengan jabatan dan kekuasaan, tetapi juga menyangkut kemampuan memahami kebutuhan dasar rakyat.
“Bagi saya, Terawan bukan sekadar dokter yang dikenal luas masyarakat. Pengalaman warga yang merasa terbantu oleh pelayanannya menunjukkan bahwa pengabdian seorang dokter bisa memberikan arti besar bagi kehidupan keluarga,” ungkap Azas Tigor dalam pandangannya, Sabtu (14/11/2026).
Pengalaman Kesehatan dan Pemerintahan Jadi Pertimbangan
Azas Tigor menilai Indonesia membutuhkan pemimpin yang memahami berbagai persoalan masyarakat, termasuk tantangan di sektor kesehatan. Ia memandang pengalaman Terawan sebagai dokter, perwira TNI, dan mantan Menteri Kesehatan menjadi latar belakang yang patut diperhitungkan dalam pembahasan figur alternatif Wakil Presiden.
Terawan pernah menjabat Menteri Kesehatan pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, mulai Oktober 2019 hingga Desember 2020. Sebelum masuk kabinet, ia pernah menjabat Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.
Bagi Azas Tigor, pengalaman tersebut memperlihatkan keterlibatan Terawan dalam dua lingkungan berbeda, yakni pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan pemerintahan. Ia juga menyinggung kiprah Terawan dalam pengembangan gagasan di bidang kedokteran, termasuk Vaksin Nusantara yang pernah menjadi perhatian publik.
Namun, menurut Azas Tigor, pertimbangan terhadap calon pemimpin nasional tidak seharusnya hanya didasarkan pada popularitas maupun latar belakang politik. Pengalaman profesional, kepedulian terhadap masyarakat, serta pemahaman terhadap persoalan strategis bangsa juga perlu menjadi bagian dari pembahasan.
Kesehatan sebagai Fondasi Pembangunan Nasional
Azas Tigor menilai persoalan kesehatan memiliki hubungan erat dengan kualitas pembangunan manusia. Berbagai tantangan, mulai dari pemenuhan gizi, akses pelayanan kesehatan, perlindungan anak, hingga tumbuh kembang generasi muda, membutuhkan perhatian berkelanjutan dari pemerintah.
Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kualitas kesehatan masyarakat juga harus ditempatkan sebagai fondasi penting dalam menyiapkan generasi yang produktif.
Dalam konteks tersebut, ia berpandangan bahwa figur berlatar belakang kedokteran dapat membawa perspektif berbeda dalam pembahasan kebijakan nasional, khususnya terkait pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Azas Tigor juga mengakui bahwa sejumlah nama dari kalangan politik turut muncul dalam perbincangan publik mengenai alternatif Wakil Presiden, antara lain Puan Maharani, Pramono Anung, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
Meski demikian, ia menilai ruang pertimbangan sebaiknya tidak terbatas pada tokoh partai politik. Figur profesional yang memiliki pengalaman dan memenuhi persyaratan konstitusional, menurutnya, juga dapat menjadi bagian dari pembahasan.
“Indonesia memiliki banyak figur profesional yang berpengalaman. Dokter Terawan merupakan salah satu sosok yang menurut saya patut dipertimbangkan karena memiliki pengalaman di bidang kesehatan, militer, dan pemerintahan,” ujarnya.
Proses Pengisian Wapres Harus Sesuai Konstitusi
Di sisi lain, Azas Tigor mengingatkan bahwa pembahasan mengenai figur alternatif Wakil Presiden harus tetap ditempatkan dalam koridor konstitusi.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan tersebut diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah. Presiden mengusulkan dua calon beserta kelengkapan persyaratannya, kemudian MPR memilih satu di antaranya melalui sidang paripurna.
Dengan demikian, usulan nama yang berkembang di ruang publik belum dapat dimaknai sebagai pencalonan resmi. Penentuan dua kandidat berada dalam mekanisme konstitusional yang melibatkan Presiden dan MPR.
Bagi Azas Tigor, gagasan mengusulkan Terawan merupakan bagian dari pandangan mengenai pentingnya menghadirkan perspektif kesehatan dalam kepemimpinan nasional. Ia berharap perdebatan mengenai figur Wakil Presiden tidak hanya berputar pada konfigurasi politik, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, persoalan kesehatan menyentuh kehidupan sehari-hari jutaan keluarga. Pengalaman seorang warga yang merasa terbantu oleh pelayanan seorang dokter menjadi cerita personal yang mengingatkan bahwa kebijakan dan kepemimpinan perlu berorientasi pada kesejahteraan manusia.
Usulan tersebut menjadi pandangan Azas Tigor dalam diskusi publik mengenai figur alternatif Wakil Presiden. Keputusan mengenai calon dan proses pengisian jabatan tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi dan mekanisme yang berlaku.
Komentar