JurnalPatroliNews | Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghadapi pekerjaan besar untuk mengoptimalkan penerimaan negara menjelang penutupan tahun anggaran 2026. Hingga Oktober, penerimaan pajak tercatat mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN sebesar Rp2.357,7 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pencapaian tersebut menunjukkan pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 23,2 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy). Meski demikian, pemerintah masih harus bekerja keras untuk memenuhi target yang telah ditetapkan dalam APBN 2026.
Dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Suahasil menyebut masih terdapat Rp514 triliun penerimaan yang harus dikumpulkan dalam sisa periode tahun berjalan. Ia mengakui upaya tersebut bukan pekerjaan mudah bagi jajaran Direktorat Jenderal Pajak.
“Penerimaan pajak telah terkumpul Rp1.796,8 triliun, sudah dikumpulkan oleh teman-teman Direktorat Jenderal Pajak. Bukan pekerjaan yang mudah dan masih ada Rp514 triliun yang masih harus dikumpulkan,” kata Suahasil, sebagaimana dikutip Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, penerimaan pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan belanja negara. Dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program pemerintah, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga kebutuhan masyarakat melalui belanja APBN.
Karena itu, Suahasil meminta dukungan masyarakat dan media agar upaya pengumpulan penerimaan negara dapat berjalan optimal.
“Rp514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga,” ujarnya.
PPN dan PPnBM Menjadi Penopang Pertumbuhan
Dari sisi komponen penerimaan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menjadi salah satu penopang pertumbuhan terbesar.
Hingga Oktober 2026, penerimaan PPN dan PPnBM mencapai Rp793,55 triliun atau meningkat 39,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja tersebut sejalan dengan aktivitas konsumsi dalam negeri yang masih menunjukkan perkembangan positif.
Sementara itu, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas mencapai Rp893,10 triliun atau tumbuh 16,6 persen. Peningkatan tersebut didukung aktivitas ekonomi serta penguatan administrasi perpajakan.
Penerimaan PPh migas juga mencatatkan pertumbuhan signifikan. Hingga Oktober, realisasinya mencapai Rp48,88 triliun atau meningkat 84,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan tersebut antara lain dipengaruhi perkembangan harga minyak bumi.
Di sisi lain, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercatat Rp20,52 triliun atau mengalami penurunan 3,7 persen. Pemerintah mengaitkan penurunan tersebut dengan pergeseran waktu pembayaran sebagian wajib pajak ke akhir tahun.
Penerimaan Deposit Pajak Mengalami Kontraksi
Selain komponen pajak utama, pemerintah mencatat penerimaan pajak lainnya nondeposit sebesar Rp7,1 triliun atau turun 9 persen.
Adapun penerimaan deposit pajak mencapai Rp33,6 triliun atau mengalami kontraksi 49,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Suahasil menjelaskan, penurunan penerimaan deposit tidak serta-merta menunjukkan melemahnya kepatuhan wajib pajak. Menurutnya, kondisi tersebut berkaitan dengan semakin banyaknya pembayaran yang dilakukan langsung ke pos penerimaan sesuai jenis pajaknya.
“Deposit pajak turun bukan karena orang tidak bayar pajak, tapi karena penggunaan account deposit pajak lainnya mengecil. Artinya, wajib pajak telah membayarkan pajak langsung kepada item pos penerimaan pajak yang di atasnya, tidak lagi terlalu banyak menggunakan account deposit pajak lainnya yang memang belum teridentifikasi jenis pajaknya,” jelasnya.
Penjelasan tersebut menunjukkan adanya perubahan pola pembayaran dalam administrasi perpajakan. Pembayaran langsung ke akun pajak yang sesuai dinilai dapat membantu pencatatan penerimaan menjadi lebih teridentifikasi.
Pajak Ekonomi Digital Capai Rp14,1 Triliun
Pemerintah juga mencatat penerimaan dari aktivitas ekonomi digital, termasuk Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), mencapai Rp14,1 triliun dari jenis pajak PPh dan PPN.
Penerimaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas basis perpajakan di tengah perkembangan transaksi digital. Aktivitas perdagangan melalui platform elektronik dinilai perlu diikuti dengan sistem administrasi yang mampu menjangkau perkembangan model bisnis baru.
Suahasil menilai tren pertumbuhan penerimaan pajak tidak terlepas dari aktivitas ekonomi nasional serta implementasi sistem administrasi perpajakan Coretax yang terus mengalami perbaikan.
“Penerimaan pajak terus tumbuh sejalan dengan aktivitas ekonomi dan penerapan Coretax yang makin membaik, sehingga membantu seluruh wajib pajak untuk membayar pajak dengan lebih mudah,” tandasnya.
Tantangan Penerimaan Pajak Menjelang Akhir Tahun
Dengan realisasi penerimaan sebesar Rp1.796,8 triliun hingga Oktober, pemerintah masih menghadapi tantangan untuk mencapai target penerimaan pajak APBN 2026.
Optimalisasi penerimaan tidak hanya bergantung pada pertumbuhan aktivitas ekonomi, tetapi juga pada efektivitas administrasi, kepatuhan wajib pajak, pengawasan, serta kemudahan pelayanan perpajakan.
Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan penerimaan berjalan seiring dengan pelayanan yang transparan dan kepastian administrasi bagi masyarakat maupun dunia usaha.
Permintaan dukungan masyarakat yang disampaikan Suahasil juga menjadi pengingat bahwa penerimaan pajak memiliki hubungan langsung dengan kemampuan negara membiayai berbagai program publik.
Namun, pencapaian target tetap harus diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang akuntabel agar penerimaan yang dikumpulkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Komentar