JurnalPatroliNews | Jakarta – Defisit APBN Oktober 2026 mencapai Rp379,3 triliun atau setara 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut meningkat Rp60,3 triliun dibandingkan posisi akhir September 2026 yang tercatat Rp319 triliun atau 1,24 persen terhadap PDB.
Kenaikan defisit terjadi seiring realisasi belanja negara yang lebih besar dibandingkan pendapatan. Meski demikian, Kementerian Keuangan menyatakan posisi fiskal hingga sepuluh bulan pertama tahun ini masih berada dalam jalur perencanaan pemerintah.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan perkembangan tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026). Ia menjelaskan, pendapatan negara hingga akhir Oktober mencapai Rp2.618 triliun atau sekitar 83 persen dari target APBN 2026.
“Defisit di 31 Oktober adalah Rp379,3 triliun dan ini merupakan 1,47 persen terhadap PDB. Ini adalah juga on track menuju defisit 2,85 persen dari PDB,” kata Suahasil.
Dari sisi penerimaan, realisasi perpajakan mencapai Rp2.064 triliun atau tumbuh 20,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.796,8 triliun serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp267,2 triliun.
Selain penerimaan perpajakan, pendapatan negara juga ditopang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp551,8 triliun. Dengan demikian, keseluruhan pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.618 triliun hingga Oktober 2026.
Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp2.997,2 triliun atau sekitar 78 persen dari pagu APBN. Realisasi tersebut tumbuh 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Belanja pemerintah pusat mencapai sekitar Rp2.343,6 triliun. Di dalamnya terdapat belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.239,1 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp1.104,5 triliun.
Adapun transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp653,6 triliun. Komponen ini menjadi bagian penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.
Perbedaan antara pendapatan negara Rp2.618 triliun dan belanja negara Rp2.997,2 triliun menghasilkan defisit sebesar Rp379,3 triliun. Jika dibandingkan dengan posisi akhir September, defisit bertambah Rp60,3 triliun dalam satu bulan.
Keseimbangan Primer Masih Surplus
Di tengah peningkatan defisit, pemerintah mencatat keseimbangan primer masih berada pada posisi surplus Rp114,8 triliun. Keseimbangan primer merupakan selisih antara pendapatan negara dan belanja negara di luar pembayaran bunga utang.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator yang diperhatikan dalam melihat kondisi fiskal pemerintah. Namun, surplus keseimbangan primer tidak berarti APBN secara keseluruhan mengalami surplus karena perhitungan defisit total tetap memasukkan pembayaran bunga utang.
Selain itu, realisasi pembiayaan anggaran hingga Oktober 2026 telah mencapai Rp595,2 triliun. Pembiayaan tersebut digunakan untuk menutup kebutuhan defisit sekaligus mendukung pelaksanaan anggaran negara.
Suahasil menjelaskan, pemerintah telah menyesuaikan proyeksi defisit dalam laporan semester menjadi 2,85 persen terhadap PDB. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan desain awal APBN 2026 yang menetapkan defisit sebesar 2,68 persen terhadap PDB.
“APBN aslinya defisit 2,68 persen, namun di dalam laporan semester kita telah meningkatkan defisit ini menjadi 2,85 persen dari PDB, dan kita akan terus menjaga defisit di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto,” tandasnya.
Pemerintah Hadapi Percepatan Belanja Akhir Tahun
Memasuki November dan Desember, pemerintah masih menghadapi kebutuhan untuk menyelesaikan berbagai program dan kontrak belanja kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
Percepatan realisasi belanja pada dua bulan terakhir menjadi salah satu faktor yang akan memengaruhi perkembangan defisit hingga penutupan tahun anggaran. Pemerintah perlu memastikan belanja prioritas berjalan sesuai jadwal, sekaligus menjaga kualitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Sebelumnya, pemerintah merancang defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap PDB. Namun, melalui laporan semester, proyeksi tersebut disesuaikan menjadi 2,85 persen. Pemerintah menyatakan tetap berkomitmen menjaga defisit di bawah batas 3 persen terhadap PDB.
Kenaikan defisit dari September ke Oktober karena itu perlu dibaca bersama perkembangan pendapatan, belanja, keseimbangan primer, dan pembiayaan anggaran. Angka defisit yang meningkat secara bulanan tidak dengan sendirinya menunjukkan terjadinya krisis fiskal, tetapi tetap menjadi indikator yang perlu dipantau hingga akhir tahun.
Kinerja penerimaan pajak, pengendalian belanja, serta ketepatan realisasi program pemerintah akan menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas APBN. Di sisi lain, transparansi penggunaan anggaran tetap diperlukan agar belanja negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan posisi defisit yang telah mencapai Rp379,3 triliun hingga Oktober, perhatian publik kini tertuju pada kemampuan pemerintah mengelola sisa anggaran tahun 2026. Pemerintah menargetkan pelaksanaan APBN tetap terkendali dan defisit tidak melampaui batas yang telah ditetapkan.
Komentar