JurnalPatroliNews | Jakarta – Dana Cadangan Pesangon belum memiliki lembaga pengelola yang ditetapkan pemerintah. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan informasi yang menyebut pengusaha wajib menyetorkan dana tersebut kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tidak benar.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan pemerintah belum mengambil keputusan mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon. Kemnaker juga membantah pernah menyampaikan bahwa Danantara ataupun kementerian tersebut akan ditunjuk sebagai pengelola.
“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” ujar Putri melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (14/11/2026).
Klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya informasi di media sosial yang mengaitkan kebijakan Dana Cadangan Pesangon dengan kewajiban penyetoran dana kepada Danantara. Menurut Kemnaker, penunjukan lembaga pengelola dan mekanisme pelaksanaannya masih menunggu penyusunan peraturan pemerintah.
UU Sudah Mengamanatkan Dana Cadangan Pesangon
Meski lembaga pengelolanya belum ditentukan, kebijakan Dana Cadangan Pesangon telah memiliki landasan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Pasal tersebut mengamanatkan pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja atau buruh ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Dana itu dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan hak pekerja dalam kondisi yang diatur undang-undang.
Ketentuan tersebut juga menyebutkan bahwa dana cadangan pesangon dikelola oleh lembaga pemerintah. Namun, undang-undang belum menetapkan secara spesifik nama lembaga pengelola maupun tata cara teknis penyediaan dan pengelolaan dana.
Pasal 253 juga memberikan pengecualian kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon bagi pengusaha pada usaha mikro dan kecil. Sementara itu, ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan serta tata cara pengenaan sanksi administratif akan diatur melalui peraturan pemerintah.
Dengan demikian, perlu dibedakan antara kewajiban menyediakan dana cadangan pesangon sebagaimana diamanatkan undang-undang dan informasi mengenai kewajiban menyetorkan dana kepada lembaga tertentu. Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan Danantara sebagai penerima ataupun pengelola dana tersebut.
Konsultasi Publik Akan Libatkan Pengusaha dan Pekerja
Indah menjelaskan, penyusunan peraturan pelaksanaan akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik. Pemerintah berencana melibatkan berbagai pemangku kepentingan ketenagakerjaan, termasuk kalangan pengusaha, pekerja, buruh, dan pihak terkait lainnya.
Pelibatan tersebut dinilai penting agar aturan yang disusun tidak hanya memberikan kepastian perlindungan hak pekerja, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan dan keberlangsungan dunia usaha.
“Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” jelasnya.
Menurut Putri, peraturan pemerintah nantinya diharapkan mengatur sejumlah aspek mendasar. Di antaranya mekanisme pengelolaan dana, tata kelola, sumber pendanaan, pembentukan atau penunjukan organisasi pengelola, serta mekanisme pertanggungjawaban.
Pengaturan tersebut diperlukan agar pelaksanaan kebijakan memiliki kepastian hukum, termasuk mengenai bagaimana dana disediakan, siapa yang berwenang mengelola, serta bagaimana penggunaannya diawasi dan dipertanggungjawabkan.
Kemnaker Minta Pengusaha dan Pekerja Tidak Terpengaruh Informasi Keliru
Kemnaker mengimbau masyarakat, khususnya pengusaha dan pekerja atau buruh, agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum memiliki konfirmasi resmi.
Pemerintah meminta masyarakat mengikuti perkembangan kebijakan Dana Cadangan Pesangon melalui kanal komunikasi resmi agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai kewajiban pengusaha dan lembaga yang nantinya berwenang mengelola dana.
Putri menegaskan, perkembangan kebijakan akan disampaikan setelah melalui tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha,” pungkasnya.
Belum ditetapkannya lembaga pengelola membuat pembahasan mengenai Dana Cadangan Pesangon masih menyisakan sejumlah pekerjaan teknis. Pemerintah perlu memastikan aturan pelaksanaannya memberikan kepastian bagi pekerja sekaligus menjelaskan secara terukur tanggung jawab pengusaha dalam memenuhi amanat undang-undang.
Komentar