JurnalPatroliNews | Palu – Penghematan anggaran negara akan diarahkan kembali untuk memperkuat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah menyiapkan tambahan anggaran bagi daerah, masing-masing Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi dan minimal Rp20 miliar bagi setiap kabupaten.
Rencana tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Tanwir Muhammadiyah 2026 dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Presiden menegaskan bahwa efisiensi belanja negara bukan semata-mata untuk mengurangi pengeluaran pemerintah. Penghematan harus menghasilkan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, pendidikan, dan penguatan ekonomi daerah.
“Saya minta saudara-saudara yakin Indonesia kuat. Indonesia cukup besar kekayaannya. Dan sekarang kita tidak mengizinkan lagi kekayaan kita diambil seenaknya. Dan tidak bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia,” ujar Prabowo.
Belanja Pemerintah Jadi Sasaran Pembenahan
Dalam penjelasannya, Prabowo menyoroti pola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selama ini dilakukan secara terpisah oleh kementerian, pemerintah provinsi, hingga kabupaten.
Menurutnya, pola pengadaan yang berjalan sendiri-sendiri berpotensi menyebabkan barang dengan jenis, spesifikasi, dan kualitas serupa dibeli dengan harga berbeda. Kondisi tersebut dinilai membuka ruang pemborosan dan penggelembungan harga.
Pemerintah, kata Prabowo, ingin merasionalisasi sistem pengadaan agar kebutuhan barang dan jasa yang sama dapat dikonsolidasikan sehingga harga pembelian lebih terkendali.
“Ini ingin kita rasionalkan. Jadi satu belanja tidak ada 500 kabupaten belanja sendiri-sendiri. Tidak ada sekian puluh kementerian belanja sendiri-sendiri. Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama,” tegasnya.
Prabowo mengungkapkan, belanja barang dan jasa dalam APBN mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Dari jumlah tersebut, ia memperkirakan sekitar 30 persen berpotensi hilang akibat praktik penggelembungan harga atau markup.
“Dari Rp1.200 triliun diperkirakan 30 persen hangus. Hangus, karena markup-markup penggelembungan alias korupsi. Jadi, kalau kita bisa atur ini, berarti kita bisa hemat Rp400 triliun, Rp400 triliun,” ungkap Presiden.
Angka Rp400 triliun tersebut merupakan potensi penghematan berdasarkan perkiraan yang disampaikan Presiden. Pemerintah perlu membuktikan hasil pembenahan melalui pelaksanaan pengadaan yang lebih transparan, kompetitif, dan dapat diawasi.
Ibu Kota Provinsi dan Kabupaten Disiapkan Tambahan Dana
Salah satu bentuk pemanfaatan hasil efisiensi yang disampaikan Prabowo adalah penambahan anggaran pembangunan untuk daerah.
Presiden menyebut setiap ibu kota provinsi akan memperoleh tambahan anggaran Rp100 miliar. Sementara itu, setiap kabupaten direncanakan mendapatkan tambahan minimal Rp20 miliar.
Bahkan, Prabowo membuka kemungkinan pemberian tambahan lebih besar bagi ibu kota kabupaten yang memiliki kebutuhan pembangunan lebih tinggi.
“Dalam waktu dekat, saya akan kucurkan tiap provinsi Rp100 miliar tambahan, ya. Iya, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar,” tutur Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa anggaran tambahan tersebut telah disiapkan dan akan disalurkan dalam waktu dekat. Namun, penggunaannya harus diarahkan sesuai kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Rencana tersebut menempatkan pemerintah daerah sebagai salah satu penerima manfaat dari upaya efisiensi belanja negara. Dengan tambahan anggaran, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk mempercepat pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Target Perbaikan Sekolah Ditingkatkan Menjadi 88 Ribu
Prabowo juga mengaitkan efisiensi anggaran dengan perluasan program pembangunan di sektor pendidikan.
Ia menyampaikan bahwa anggaran yang semula direncanakan untuk memperbaiki 71.000 sekolah pada tahun ini dapat menjangkau hingga 88.000 sekolah.
Peningkatan target tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin memanfaatkan ruang penghematan untuk memperluas jangkauan program pendidikan, terutama melalui perbaikan fasilitas sekolah.
Bagi pemerintah, peningkatan kualitas sarana pendidikan menjadi bagian dari upaya memperkuat sumber daya manusia dan memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat di berbagai daerah.
Namun, realisasi peningkatan target tersebut tetap membutuhkan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan, kualitas pembangunan, serta ketepatan penggunaan anggaran agar manfaatnya benar-benar diterima sekolah dan peserta didik.
Desa Nelayan Masuk Agenda Pembangunan
Selain pembangunan daerah dan pendidikan, Prabowo turut menyampaikan rencana pengembangan desa-desa nelayan sebagai bagian dari program peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Presiden menyebut pemerintah menargetkan pembangunan sedikitnya 1.000 hingga 1.200 desa nelayan pada akhir 2026. Selanjutnya, pemerintah berharap dapat menambah sekitar 2.000 desa nelayan hingga akhir 2027.
“Dalam waktu dekat kita sudah anggarkan, akan kita turunkan dan kita akan bangun desa-desa nelayan, akhir tahun ini minimal 1.000, 1.200. Akhir tahun 27, kita berharap akan mencapai tambahan 2.000 desa nelayan untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, nelayan-nelayan kita diurus oleh pemerintah,” ujar Prabowo.
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat perhatian pemerintah terhadap masyarakat pesisir yang selama ini menjadi bagian penting dalam sektor pangan dan ekonomi kelautan.
Pembangunan desa nelayan diharapkan tidak hanya menyentuh infrastruktur, tetapi juga mendukung peningkatan produktivitas, fasilitas penunjang kegiatan perikanan, dan kesejahteraan keluarga nelayan.
Efisiensi Harus Terukur dan Bisa Diawasi
Pernyataan Prabowo di hadapan peserta Tanwir Muhammadiyah memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang ingin menghubungkan pembenahan belanja negara dengan peningkatan manfaat pembangunan.
Namun, keberhasilan kebijakan tersebut tidak cukup hanya diukur dari besarnya potensi penghematan yang disampaikan. Pemerintah juga perlu memastikan mekanisme penyaluran tambahan anggaran, kriteria penerima, penggunaan dana, serta sistem pengawasan berjalan secara transparan.
Konsolidasi pengadaan barang dan jasa juga perlu menjaga kualitas barang, persaingan penyedia, dan akuntabilitas proses pengadaan agar efisiensi tidak mengurangi mutu pelayanan publik.
Dengan demikian, penghematan anggaran dapat menjadi instrumen untuk memperkuat pembangunan daerah, memperluas akses pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Pesan utama yang disampaikan Prabowo di Palu adalah bahwa uang negara harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan yang dapat dirasakan secara langsung.
Komentar