JurnalPatroliNews | Surabaya – Gerindra Jatim dukung Dasco jadi Wapres menjadi salah satu aspirasi politik yang mengemuka setelah Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyampaikan pandangan agar posisi wakil presiden diisi kader Partai Gerindra.
DPD Partai Gerindra Jawa Timur menyebut dukungan terhadap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berkembang dari pembicaraan dan diskusi kader di tingkat akar rumput. Nama Dasco dinilai memiliki sejumlah pengalaman politik yang relevan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadad, mengatakan aspirasi tersebut perlu disampaikan sebagai bagian dari dinamika internal partai. Menurutnya, suara kader di daerah merupakan masukan yang patut diperhatikan dalam pembahasan arah politik Gerindra.
“Aspirasi ini muncul secara alami dari perbincangan dan diskusi kader di bawah. Sebagai partai kader, kami memandang aspirasi yang berkembang di daerah perlu disuarakan,” demikian pandangan DPD Gerindra Jawa Timur, Minggu (15/11/2026).
Loyalitas Dasco kepada Prabowo Jadi Sorotan
Gerindra Jawa Timur mengemukakan sejumlah pertimbangan dalam menyuarakan dukungan kepada Dasco. Salah satunya berkaitan dengan loyalitas dan kesinambungan kepemimpinan bersama Prabowo.
Dasco dipandang sebagai kader inti yang telah mendampingi perjalanan politik Prabowo, mulai dari penguatan Partai Gerindra hingga keterlibatan dalam pemerintahan.
Selain loyalitas, pengalaman Dasco sebagai Wakil Ketua DPR RI juga menjadi alasan yang disoroti. Posisi tersebut dinilai memberinya pengalaman dalam membangun komunikasi antara lembaga legislatif dan eksekutif.
Menurut Gerindra Jatim, hubungan yang baik antara pemerintah dan parlemen menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung kelancaran agenda pemerintahan, termasuk pelaksanaan program Asta Cita.
Pertimbangan lainnya adalah kemampuan Dasco menjalin komunikasi dengan berbagai kekuatan politik. Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi modal dalam menjaga komunikasi ant partai, soliditas koalisi, serta hubungan politik di tingkat nasional.
Usulan Zulhas Ikut Memantik Aspirasi Daerah
Dukungan Gerindra Jawa Timur muncul setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan pandangan agar posisi wakil presiden diisi kader Gerindra.
Seusai pertemuan dengan Presiden Prabowo dan sejumlah pimpinan partai politik di Istana Bogor, Jumat (13/11/2026), Zulhas menyatakan PAN tidak mengajukan kadernya sendiri dan menyerahkan penentuan sosok wakil presiden kepada Presiden.
Ia juga menyampaikan bahwa kader Gerindra dapat menjadi pilihan untuk mengisi posisi tersebut.
Pernyataan itu kemudian menjadi salah satu konteks berkembangnya pembicaraan mengenai figur dari internal Gerindra. Di Jawa Timur, aspirasi kader mengarah kepada Sufmi Dasco Ahmad.
Atas dasar sejumlah pertimbangan tersebut, DPD Gerindra Jawa Timur meminta Prabowo mempertimbangkan nama Dasco sebagai calon wakil presiden.
“Oleh karena itu kader Gerindra di Jawa Timur banyak yang menyuarakan dan menyatakan dukungan kepada Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Dukungan ini muncul secara alami dari perbincangan dan diskusi kader di bawah. Sebagai partai kader, DPD Gerindra Jatim menilai aspirasi yang berkembang di bawah harus disuarakan lebih lantang,” tegas pernyataan Gerindra Jatim.
Dukungan Daerah Belum Menjadi Keputusan Final
Meski dukungan terhadap Dasco telah disampaikan secara terbuka, Anwar Sadad menegaskan bahwa usulan tersebut masih merupakan aspirasi kader di daerah dan belum menjadi keputusan resmi partai mengenai calon wakil presiden.
Penentuan sosok yang akan mendampingi Prabowo tetap menjadi kewenangan Prabowo selaku Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Proses tersebut juga akan mempertimbangkan komunikasi dan pembahasan bersama partai-partai koalisi.
DPD Gerindra Jawa Timur berharap aspirasi yang berkembang di tingkat daerah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah politik partai.
Menguatnya nama Dasco memperlihatkan dinamika pembahasan figur dari internal Gerindra. Namun, dukungan organisasi daerah tidak serta-merta menjadikan seseorang sebagai calon resmi. Keputusan lebih lanjut tetap menunggu proses politik dan mekanisme konstitusional yang berlaku.
Komentar