Oleh: Dr. Freddy Sitinjak, S.H., M.H.
Praktisi Hukum | Purnawirawan Brigadir Jenderal TNI
Persoalan yang Melampaui Batas Pelanggaran Privasi
Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan persoalan serius yang tidak semestinya dipersempit menjadi sekadar pelanggaran prosedur operasional intelijen. Peristiwa ini harus ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas, yakni perlindungan konstitusi, kedaulatan negara, integritas institusi keamanan, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum, kewenangan intelijen memang diperlukan untuk menjaga keamanan nasional. Namun, kewenangan tersebut bukanlah kekuasaan tanpa batas. Setiap tindakan aparat negara harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, mekanisme pengawasan, serta pertanggungjawaban yang dapat diuji.
Di sinilah letak persoalan mendasar dugaan penyadapan terhadap Presiden. Jika benar tindakan tersebut dilakukan secara ilegal, tanpa dasar hukum dan tanpa otorisasi yang sah, maka persoalannya tidak lagi sebatas pelanggaran terhadap hak privasi seseorang. Penegak hukum harus menelusuri apakah terdapat penyalahgunaan instrumen negara yang berpotensi mengganggu kepentingan strategis dan keamanan nasional.
Pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya siapa yang melakukan penyadapan, melainkan siapa yang memerintahkan, siapa yang mengendalikan operasi, siapa yang menerima informasi, serta untuk kepentingan apa hasil penyadapan tersebut digunakan.
Rangkaian pertanyaan ini penting karena dalam suatu operasi intelijen, pelaksana teknis belum tentu merupakan pihak yang memiliki kendali atas keseluruhan kegiatan.
Presiden Bukan Sekadar Individu, Melainkan Pemegang Mandat Konstitusional Negara
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden memiliki kedudukan konstitusional sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Presiden menjalankan mandat rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan memiliki tanggung jawab strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan serta perlindungan kepentingan nasional.
Karena itu, dugaan penyadapan terhadap komunikasi Presiden memiliki dimensi yang jauh lebih kompleks dibandingkan penyadapan terhadap komunikasi pribadi warga negara.
Komunikasi seorang Presiden dapat memuat pembahasan mengenai kebijakan pertahanan, hubungan diplomatik, strategi ekonomi nasional, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, hingga keputusan strategis yang menyangkut keamanan negara.
Apabila informasi semacam itu diperoleh melalui penyadapan ilegal, kemudian disalahgunakan atau disampaikan kepada pihak yang tidak berwenang, konsekuensinya dapat melampaui kerugian individual.
Yang dipertaruhkan bukan hanya kerahasiaan komunikasi, melainkan juga keamanan informasi strategis, posisi diplomatik Indonesia, dan kepercayaan terhadap kemampuan negara menjaga rahasia pemerintahannya.
Dalam konteks tersebut, penyadapan terhadap Presiden harus diperiksa sebagai persoalan yang berpotensi menyentuh kepentingan kedaulatan negara.
Namun, perlu ditegaskan bahwa status Presiden sebagai pejabat tertinggi negara tidak dengan sendirinya membuat setiap penyadapan terhadapnya menjadi tindak pidana terhadap keamanan negara. Kualifikasi hukumnya tetap harus ditentukan berdasarkan tujuan, cara, aktor yang terlibat, serta penggunaan informasi yang diperoleh.
Tiga Dimensi Hukum yang Harus Diungkap
Secara yuridis, dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden setidaknya perlu dianalisis melalui tiga dimensi hukum yang berbeda, tetapi dapat saling berkaitan.
Pertama, pelanggaran hak privasi dan hak asasi manusia.
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman setiap orang.
Jaminan konstitusional tersebut berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk Presiden.
Jabatan publik tidak menghilangkan hak seseorang atas perlindungan privasi. Sebaliknya, kewenangan negara untuk melakukan intersepsi komunikasi harus dibatasi secara ketat agar tidak berubah menjadi instrumen pengawasan sewenang-wenang.
Dalam konteks hukum pidana, ketentuan mengenai penyadapan dan intersepsi ilegal perlu diuji berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang berlaku, termasuk ketentuan dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Dengan demikian, apabila penyadapan terbukti dilakukan tanpa kewenangan atau melampaui batas yang diperbolehkan hukum, pertanggungjawaban pidana harus ditentukan berdasarkan perbuatan dan keterlibatan masing-masing pihak.
Kedua, penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran tata kelola intelijen.
Penyadapan pada dasarnya merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan negara untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan nasional. Akan tetapi, penggunaannya harus tunduk pada prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan akuntabilitas.
Tidak cukup hanya dengan alasan bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh aparat atau menggunakan perangkat resmi negara.
Harus dapat dibuktikan siapa yang memberikan perintah, apakah terdapat dasar hukum, apakah prosedur perizinan dipenuhi, siapa yang menetapkan sasaran, serta apakah tujuan operasi sesuai dengan kewenangan institusi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menempatkan kegiatan intelijen dalam kerangka kepentingan nasional dan ketentuan hukum.
Oleh karena itu, apabila instrumen intelijen digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, persaingan kekuasaan, atau tujuan lain di luar mandat hukum, persoalannya dapat berkembang menjadi penyalahgunaan kewenangan yang serius.
Negara justru dapat menghadapi paradoks kelembagaan ketika instrumen yang dibentuk untuk melindungi keamanan nasional diduga digunakan dengan cara yang mengancam keamanan itu sendiri.
Ketiga, kemungkinan keterkaitan dengan tindak pidana terhadap keamanan negara atau makar.
Inilah dimensi hukum yang paling sensitif dan membutuhkan pembuktian paling cermat.
Makar merupakan tindak pidana dengan unsur-unsur khusus yang harus dibuktikan berdasarkan ketentuan KUHP Nasional. Tidak setiap tindakan ilegal terhadap Presiden dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai makar.
Demikian pula, tidak setiap penyadapan yang dilakukan tanpa izin otomatis menunjukkan adanya permufakatan untuk menggulingkan atau melumpuhkan pemerintahan.
Akan tetapi, apabila ditemukan bukti bahwa penyadapan merupakan bagian dari suatu rangkaian tindakan terorganisasi yang bertujuan mengganggu kemampuan Presiden menjalankan pemerintahan, memaksa Presiden mengambil atau membatalkan keputusan tertentu, atau mendukung tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana terhadap keamanan negara, maka penegak hukum wajib menguji kemungkinan penerapan ketentuan tersebut.
Karena itu, penyelidikan tidak boleh berhenti pada perangkat yang digunakan maupun individu yang mengoperasikannya.
Yang harus dibongkar adalah keseluruhan konstruksi perbuatannya: motif, perintah, jaringan pelaksana, penerima informasi, dan tujuan akhir operasi.
Apakah hasil penyadapan hanya dikumpulkan? Apakah informasi tersebut disebarluaskan kepada pihak tertentu? Apakah digunakan untuk menekan kebijakan Presiden? Ataukah terdapat kepentingan yang lebih jauh untuk mengganggu jalannya pemerintahan?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menentukan bagaimana peristiwa ini harus dikualifikasikan secara hukum.
Dengan kata lain, potensi makar tidak boleh dijadikan kesimpulan sebelum unsur-unsurnya terbukti. Namun, kemungkinan tersebut juga tidak boleh diabaikan apabila ditemukan bukti yang relevan.
Persoalan Sesungguhnya: Siapa yang Mengendalikan Instrumen Intelijen Negara?
Kasus ini semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola intelijen dan pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan di Indonesia.
Kemajuan teknologi komunikasi telah membuat kegiatan intersepsi semakin kompleks. Perangkat penyadapan modern memungkinkan pengumpulan informasi dalam skala besar, sementara pengawasan terhadap penggunaannya sering kali tidak sebanding dengan perkembangan teknologinya.
Persoalannya bukan semata-mata apakah negara memiliki teknologi yang canggih, melainkan apakah negara mempunyai mekanisme pengendalian yang memadai terhadap teknologi tersebut.
Dalam sistem demokrasi, kewenangan intelijen tidak boleh berdiri di luar mekanisme pertanggungjawaban. Kerahasiaan operasi tidak berarti kebal dari pengawasan.
Setiap operasi harus memiliki rekam administrasi dan jejak digital yang dapat ditelusuri, mulai dari dasar perintah, persetujuan, pelaksanaan, pengelolaan hasil informasi, hingga penghentian kegiatan.
Tanpa mekanisme tersebut, penyalahgunaan kewenangan akan sulit dibedakan dari kegiatan intelijen yang sah.
Ada tiga agenda pembenahan yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan pembentuk undang-undang.
Pertama, membangun regulasi penyadapan yang komprehensif.
Indonesia membutuhkan kerangka pengaturan penyadapan yang terpadu dan konsisten dengan konstitusi. Regulasi tersebut harus menjelaskan secara terperinci lembaga yang berwenang, persyaratan tindakan, mekanisme perizinan, batas waktu, pengelolaan data, serta pertanggungjawaban apabila terjadi penyalahgunaan.
Perlindungan terhadap komunikasi pejabat negara yang memuat informasi strategis juga perlu memperoleh pengaturan dan pengawasan yang proporsional, tanpa menciptakan kekebalan hukum bagi siapa pun.
Kedua, memperkuat pengawasan independen dan jejak digital operasi.
Setiap aktivitas penyadapan harus meninggalkan catatan digital yang aman, tidak mudah dimanipulasi, dan dapat diaudit oleh lembaga pengawas yang berwenang.
Pengawasan yudisial harus diperkuat sesuai dengan dasar hukum masing-masing tindakan. Pengawasan parlemen perlu berjalan efektif, sementara mekanisme pengawasan internal harus memiliki independensi yang memadai.
Tidak boleh terjadi situasi ketika pihak yang memberikan perintah sekaligus menjadi satu-satunya pihak yang mengawasi pelaksanaan perintah tersebut.
Ketiga, membongkar rantai komando dan pertanggungjawaban secara menyeluruh.
Penegakan hukum harus mampu mengungkap seluruh struktur yang terlibat, bukan sekadar berhenti pada pelaksana teknis.
Siapa yang memberikan instruksi? Siapa yang menyediakan fasilitas? Siapa yang menentukan sasaran? Siapa yang mengendalikan hasil informasi? Siapa yang menerima dan memanfaatkannya?
Seluruh pertanyaan tersebut harus dijawab berdasarkan bukti, bukan spekulasi maupun tekanan politik.
Prinsip pertanggungjawaban pidana harus berlaku terhadap setiap orang yang terbukti terlibat, tanpa membedakan pangkat, jabatan, kedudukan, maupun pengaruhnya.
Jangan Biarkan Penegakan Hukum Berhenti pada Pelaksana Lapangan
Salah satu risiko terbesar dalam pengungkapan perkara yang melibatkan institusi keamanan adalah terjadinya penyelesaian yang hanya menyentuh lapisan terbawah organisasi.
Jika terbukti terdapat penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan rantai komando, penanganan perkara tidak boleh berhenti pada operator yang menjalankan instruksi.
Pertanggungjawaban harus mengikuti bukti mengenai peran dan keterlibatan setiap pihak.
Di sisi lain, penegakan hukum juga harus menghindari penetapan kesalahan berdasarkan asumsi jabatan atau kedudukan seseorang. Setiap orang berhak atas proses hukum yang adil dan praduga tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Keseimbangan inilah yang menjadi ukuran kedewasaan negara hukum.
Kita tidak membutuhkan penegakan hukum yang hanya keras terhadap pelaksana lapangan, tetapi lunak terhadap pemegang kendali. Kita juga tidak membutuhkan proses hukum yang menjadikan isu keamanan nasional sebagai pembenaran untuk mengabaikan prosedur dan hak-hak konstitusional.
Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mengungkap kebenaran berdasarkan bukti, sekaligus konsistensi menerapkan hukum secara objektif.
Menjaga Presiden Berarti Menjaga Konstitusi dan Kepentingan Negara
Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto harus menjadi ujian bagi seluruh sistem penegakan hukum dan tata kelola keamanan nasional Indonesia.
Persoalan ini tidak boleh direduksi menjadi konflik antarlembaga, pertarungan kepentingan kelompok, atau sekadar kontroversi politik sesaat.
Jika terbukti terjadi penyadapan ilegal, pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum. Jika ditemukan penyalahgunaan kewenangan yang terstruktur, seluruh pihak yang terbukti terlibat harus diperiksa. Jika terdapat bukti yang memenuhi unsur tindak pidana terhadap keamanan negara, ketentuan hukum yang relevan harus diterapkan secara proporsional.
Namun, apabila unsur makar tidak terbukti, penegak hukum harus menyatakannya secara objektif. Penegakan hukum tidak boleh dibangun di atas ketakutan, tetapi juga tidak boleh dikendalikan oleh kompromi kekuasaan.
Pada akhirnya, persoalan terbesar dari kasus ini bukan semata-mata siapa yang memiliki teknologi penyadapan paling canggih, melainkan siapa yang mengendalikan teknologi tersebut, berdasarkan kewenangan apa, dan untuk kepentingan siapa.
Sebab, ketika instrumen keamanan negara diduga digunakan di luar mandat konstitusionalnya, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya keamanan seorang Presiden, melainkan kepercayaan rakyat terhadap negara.
Jika perkara ini hanya berakhir dengan penghukuman sejumlah operator tanpa pembenahan sistem, maka persoalan mendasarnya belum terselesaikan.
Sebaliknya, apabila pengungkapan dilakukan secara menyeluruh, rantai komando diperiksa berdasarkan bukti, pertanggungjawaban hukum ditegakkan, dan sistem pengawasan diperbaiki, peristiwa ini dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.
Negara yang kuat bukanlah negara yang memberikan kewenangan tanpa batas kepada aparatnya. Negara yang kuat adalah negara yang mampu memastikan bahwa setiap kewenangan dijalankan berdasarkan hukum, setiap penyalahgunaan dipertanggungjawabkan, dan tidak seorang pun berada di atas konstitusi.
Karena itu, penyadapan terhadap Presiden, apabila terbukti terjadi secara ilegal, tidak boleh dipandang sebagai kesalahan teknis biasa. Ia harus diperiksa secara menyeluruh sebagai persoalan serius yang menyangkut integritas kekuasaan, keamanan nasional, dan kedaulatan negara.
Di sinilah negara hukum sedang diuji: apakah hukum benar-benar menjadi panglima, atau justru kekuasaan yang menentukan batas berlakunya hukum.
BIODATA PENULIS
Dr. Freddy Sitinjak, S.H., M.H. merupakan Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal TNI (Purn), akademisi, dan praktisi hukum.
Penulis menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah atas di Pematang Siantar, kemudian lulus sebagai perwira dari Akademi Militer Magelang pada 1988. Pendidikan akademiknya dilanjutkan melalui jenjang Sarjana Hukum (S.H.), Magister Hukum (M.H.), hingga Doktor Ilmu Hukum.
Saat ini, penulis berdomisili di Medan dan aktif dalam bidang akademik serta praktik hukum.















Komentar