JurnalPatroliNews | Jakarta – Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto pada pekan depan.
Jadwal persidangan tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam proses penanganan internal kepolisian atas kasus yang turut menyeret sejumlah pejabat tinggi Polri.
Kepastian agenda sidang disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Isir mengatakan, sidang etik terhadap Listyo Sigit telah masuk dalam agenda pekan depan. Namun, tanggal dan hari pelaksanaannya masih akan diumumkan kemudian.
“Itu dijadwalkan minggu depan, ya, minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan juga,” kata Isir.
Empat Nama dalam Perkara Dugaan Penyadapan
Dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, selain Listyo Sigit, terdapat tiga nama lain yang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Penanganan etik terhadap keempat nama tersebut berjalan dengan perkembangan berbeda.
Ahrie Sonta lebih dahulu menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Dalam persidangan tersebut, ia dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Sementara itu, sidang etik terhadap Eko Hadi Santoso baru dilaksanakan pada Selasa (17/11/2026). Adapun sidang terhadap Listyo Sigit dijadwalkan berlangsung pekan depan.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa proses pemeriksaan etik internal Polri dilakukan secara bertahap terhadap pihak-pihak yang disebut dalam perkara.
Kondisi Kesehatan Slamet Uliandi Jadi Pertimbangan
Berbeda dengan tiga nama lainnya, sidang etik terhadap Irjen Slamet Uliandi belum dapat dijadwalkan.
Isir menjelaskan, Slamet masih menjalani perawatan karena kondisi kesehatannya. Polri, kata dia, tidak akan memaksakan pelaksanaan sidang selama yang bersangkutan belum memungkinkan untuk mengikuti proses tersebut.
“Sementara salah satu terduga pelanggar, SU, memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kita paksakan, enggak bisa, karena kita satu sisi harus tetap menghormati hak asasi, kondisi kesehatan yang terduga pelanggar SU ini,” jelas Isir.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan waktu pelaksanaan sidang etik. Polri menyatakan tetap harus menghormati hak pihak yang menjalani proses pemeriksaan.
Proses Etik dan Pidana Berjalan dalam Jalur Berbeda
Sidang KEPP merupakan mekanisme penegakan disiplin dan kode etik internal Polri. Proses ini berbeda dari penyidikan pidana yang bertujuan mengungkap dugaan tindak pidana serta menentukan pertanggungjawaban hukum berdasarkan alat bukti.
Karena itu, sanksi etik yang dijatuhkan kepada salah satu pihak tidak serta-merta menggantikan proses pidana dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden.
Publik kini menantikan pelaksanaan sidang etik Listyo Sigit pada pekan depan, termasuk pengumuman jadwal resmi dan hasil pemeriksaan terhadap mantan Kapolri tersebut.
Perkembangan proses etik terhadap para pihak yang disebut dalam perkara ini juga menjadi perhatian, terutama menyangkut konsistensi penegakan kode etik, transparansi penanganan, serta kepastian proses hukum atas dugaan penyadapan yang menjadi sorotan nasional.















Komentar