JurnalPatroliNews | Manila – Penyelesaian konflik Laut China Selatan secara damai menjadi salah satu pesan utama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-29 ASEAN-Tiongkok di Manila, Filipina, Senin (16/11/2026).
Prabowo menekankan pentingnya dialog, kemauan politik, serta penghormatan terhadap hukum internasional untuk menjaga stabilitas kawasan.
Dalam forum yang mempertemukan para pemimpin negara ASEAN dengan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang tersebut, Prabowo mengingatkan bahwa hubungan ASEAN dan Tiongkok telah berkembang selama lebih dari tiga dekade. Kedua pihak, menurutnya, telah melewati berbagai tantangan, mulai dari krisis global, pandemi, hingga dinamika geopolitik internasional.
Meski menghadapi berbagai tekanan, kemitraan tersebut dinilai tetap memiliki ruang untuk diperkuat melalui kolaborasi dan saling pengertian.
“Sekarang kita adalah mitra strategis komprehensif, sebuah simbol persahabatan yang memiliki hubungan dan sejarah yang mendalam, namun juga tetap terbuka ketika kita memiliki kepentingan dan kekhawatiran bersama,” ujar Prabowo sebagaimana disampaikan dalam keterangan resmi Sekretariat Presiden.
Presiden menilai Tiongkok memiliki posisi penting dalam perjalanan pembangunan ASEAN. Karena itu, hubungan kedua pihak perlu terus diarahkan pada kerja sama yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga mencakup perdamaian, stabilitas, serta hubungan sosial dan budaya.
Laut China Selatan dan pentingnya kepastian hukum internasional
Persoalan Laut China Selatan menjadi salah satu isu strategis yang mendapat perhatian dalam pertemuan tersebut. Prabowo menegaskan bahwa penyelesaian sengketa harus mengutamakan pendekatan damai dan tidak mengabaikan prinsip hukum internasional.
Menurutnya, kemajuan dalam penyelesaian persoalan kawasan membutuhkan kemauan politik yang konsisten dari seluruh pihak. Persatuan dan sentralitas ASEAN juga harus tetap menjadi landasan dalam membangun mekanisme kerja sama yang saling menghormati.
“Kita menantikan penyelesaian negosiasi kode etik yang efektif dan substantif serta sesuai dengan hukum internasional. Komitmen berkelanjutan Tiongkok terhadap proses ini akan memperkuat rasa saling percaya dan berkontribusi pada masa depan kawasan kita yang menjanjikan,” tuturnya.
Pernyataan tersebut merujuk pada proses perundingan Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan, yakni pedoman perilaku yang diharapkan dapat membantu mengelola perbedaan klaim dan mencegah meningkatnya ketegangan di kawasan.
Namun, perundingan CoC belum mencapai kesepakatan final dalam rangkaian pertemuan di Manila. Menteri Luar Negeri Filipina Ma. Theresa Lazaro sebelumnya menyampaikan bahwa sekitar 80 persen rancangan teks telah memperoleh kesepahaman sementara, tetapi sejumlah persoalan penting masih harus diselesaikan.
Dengan demikian, penyelesaian negosiasi masih menjadi pekerjaan diplomatik ASEAN dan Tiongkok. Pembahasan tersebut dijadwalkan berlanjut di bawah kepemimpinan Singapura sebagai Ketua ASEAN pada 2027.
Situasi ini memperlihatkan bahwa komitmen menjaga perdamaian perlu diikuti langkah diplomatik yang konkret. Terlebih, kawasan Laut China Selatan memiliki arti strategis bagi jalur perdagangan, aktivitas pelayaran, serta kepentingan ekonomi dan keamanan sejumlah negara di Asia Tenggara.
Kerja sama ekonomi harus memberi manfaat lebih luas
Selain isu keamanan kawasan, Prabowo juga mendorong penguatan hubungan ekonomi ASEAN-Tiongkok. Ia menilai hubungan historis masyarakat Asia Tenggara dan Tiongkok yang telah terjalin selama berabad-abad melalui perdagangan, budaya, bahasa, dan pertukaran masyarakat merupakan modal penting bagi pengembangan kemitraan.
Presiden menggarisbawahi perlunya keterhubungan ekonomi yang semakin kuat agar pertumbuhan tidak hanya dinikmati oleh kelompok usaha besar, tetapi juga memberikan manfaat bagi usaha kecil, industri, serta pelaku ekonomi dalam rantai nilai regional.
“Perekonomian yang saling memperkuat akan memastikan pertumbuhan menjadi bagian dari peningkatan kesejahteraan. Kemajuan bersama ini akan memperkuat persatuan kita dan menjadi fondasi yang kokoh bagi perdamaian dan kemakmuran kawasan,” kata Prabowo.
KTT ke-29 ASEAN-Tiongkok sendiri menjadi momentum bagi kedua pihak untuk mengevaluasi perkembangan Kemitraan Strategis Komprehensif sekaligus membahas arah kerja sama berikutnya. Para pemimpin juga menegaskan kembali komitmen memperluas kemitraan melalui pelaksanaan ASEAN-China Plan of Action 2026–2030.
Bagi Indonesia, tantangan diplomasi ke depan bukan hanya menjaga hubungan ekonomi dengan Tiongkok, melainkan juga memastikan kepentingan nasional dan prinsip sentralitas ASEAN tetap diperhatikan dalam menghadapi dinamika kawasan.
Pesan Prabowo di Manila menempatkan dialog, penghormatan terhadap hukum internasional, dan kerja sama saling menguntungkan sebagai tiga unsur penting dalam menjaga stabilitas Asia Tenggara. Namun, efektivitas pendekatan tersebut pada akhirnya akan ditentukan oleh konsistensi seluruh pihak dalam menerjemahkan komitmen diplomatik menjadi kesepakatan dan tindakan nyata.













Komentar