JurnalPatroliNews | Manila – Code of Conduct Laut China Selatan kembali belum mencapai kesepakatan final setelah negosiasi antara ASEAN dan China gagal dirampungkan di bawah kepemimpinan Filipina pada 2026. Padahal, kedua pihak telah mencapai kesepakatan sementara terhadap sekitar 80 persen isi rancangan aturan perilaku di kawasan perairan yang menjadi salah satu titik strategis geopolitik Asia tersebut.
Menteri Luar Negeri Filipina, Ma. Theresa Lazaro, mengungkapkan perkembangan itu dalam konferensi pers di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, Minggu (15/11/2026).
Lazaro menyatakan bahwa pembahasan masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar yang belum menemukan titik temu. Perbedaan pandangan antara negara-negara ASEAN dan China menjadi salah satu hambatan dalam menyelesaikan rancangan kesepakatan tersebut.
“Belum ada konklusi,” kata Lazaro sebagaimana dikutip Reuters.
“Negara-negara ASEAN ditambah China juga memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana keadaan sebenarnya,” lanjutnya.
Kegagalan mencapai kesepakatan akhir ini menjadi tantangan bagi Filipina yang sebelumnya menargetkan penyelesaian negosiasi Code of Conduct selama masa keketuaannya di ASEAN pada 2026.
Meski demikian, capaian sekitar 80 persen kesepakatan sementara menunjukkan bahwa proses diplomasi masih mengalami kemajuan. Pembahasan selanjutnya akan diteruskan ketika Singapura mengambil alih keketuaan ASEAN pada 2027.
Persoalan mengikat secara hukum belum tuntas
Salah satu persoalan penting yang masih menjadi perdebatan adalah status hukum Code of Conduct, khususnya mengenai apakah aturan tersebut nantinya bersifat mengikat secara hukum bagi seluruh pihak yang menyepakatinya.
Persoalan ini memiliki arti penting karena dokumen tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi pernyataan komitmen politik, tetapi juga memberikan pedoman yang jelas bagi negara-negara yang memiliki kepentingan di Laut China Selatan.
Filipina sebelumnya mendorong agar proses negosiasi dipercepat sehingga kesepakatan dapat diselesaikan pada akhir 2026. Namun, perbedaan posisi mengenai substansi dan mekanisme penerapan aturan membuat target tersebut belum tercapai.
Lazaro menyebut bahwa sekitar 80 persen rancangan telah memperoleh persetujuan sementara. Dengan demikian, pekerjaan diplomatik berikutnya akan difokuskan pada penyelesaian bagian-bagian yang masih diperdebatkan.
Dalam perkembangan pembahasan, ASEAN dan China juga telah menyepakati hubungan antara Code of Conduct dan Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) 2002. Kedua pihak menempatkan DOC sebagai landasan bagi penyusunan COC.
Kesepakatan tersebut menjadi salah satu kemajuan dalam proses negosiasi yang telah berlangsung lebih dari dua dekade.
Klaim maritim China menjadi persoalan kawasan
Laut China Selatan memiliki posisi strategis karena menjadi jalur pelayaran internasional, kawasan perikanan, serta wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam. Kepentingan ekonomi dan keamanan membuat kawasan tersebut menjadi salah satu titik persinggungan kepentingan sejumlah negara.
China mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan melalui klaim historis dan garis putus-putus yang dikenal sebagai nine-dash line. Klaim tersebut bertumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE) sejumlah negara ASEAN, yakni Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.
Perbedaan klaim tersebut telah memunculkan ketegangan diplomatik maupun insiden di laut. Filipina dan China, misalnya, beberapa kali terlibat perselisihan terkait aktivitas kapal dan penguasaan wilayah perairan yang disengketakan.
Negara-negara ASEAN berkepentingan agar Code of Conduct dapat menjadi instrumen untuk mengurangi risiko konfrontasi, membangun kepercayaan, serta mengatur perilaku para pihak dalam menghadapi insiden maritim.
ASEAN juga menekankan bahwa pengaturan kawasan harus selaras dengan hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
Di sisi lain, Pemerintah China menyatakan bahwa aktivitas dan tindakan negaranya di Laut China Selatan dilakukan secara sah serta sesuai dengan hukum internasional. Beijing juga menolak putusan arbitrase internasional yang berkaitan dengan sengketa maritim tersebut.
Putusan arbitrase 2016 tetap menjadi rujukan penting
Persoalan hukum Laut China Selatan semakin kompleks setelah putusan tribunal arbitrase internasional pada 12 Juli 2016 dalam perkara Filipina melawan China.
Tribunal yang dibentuk berdasarkan mekanisme UNCLOS tersebut menyatakan bahwa klaim hak historis China atas sumber daya di wilayah dalam garis putus-putus, sepanjang bertentangan dengan ketentuan UNCLOS, tidak memiliki dasar hukum.
Putusan itu juga menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum bagi China untuk mengklaim hak historis atas sumber daya di wilayah laut yang melampaui hak-hak maritim yang diberikan oleh UNCLOS.
Namun, Beijing menolak putusan tersebut dan menyatakan tidak mengakui maupun menerima hasil arbitrase.
Perbedaan sikap inilah yang membuat pembentukan aturan perilaku di Laut China Selatan tidak hanya menyangkut persoalan teknis diplomasi, tetapi juga berkaitan dengan penafsiran hukum internasional, kedaulatan, serta kepentingan strategis masing-masing negara.
Singapura mewarisi pekerjaan diplomasi ASEAN
Belum tercapainya kesepakatan final membuat tugas penyelesaian Code of Conduct berlanjut ke periode keketuaan ASEAN berikutnya.
Singapura dijadwalkan mengambil alih kepemimpinan ASEAN pada 2027 dan akan melanjutkan proses diplomasi yang telah dibangun selama masa keketuaan Filipina.
Lazaro menyatakan bahwa negara-negara peserta negosiasi tetap berkomitmen melanjutkan pembahasan secara konstruktif untuk menghasilkan aturan yang efektif dan substantif.
Bagi ASEAN, tantangan berikutnya bukan hanya menyelesaikan sisa 20 persen rancangan, melainkan memastikan bahwa kesepakatan akhir dapat diterima seluruh pihak dan memiliki mekanisme penerapan yang jelas.
Kegagalan mencapai kesepakatan pada 2026 sekaligus memperlihatkan bahwa persatuan ASEAN dalam menghadapi persoalan Laut China Selatan masih membutuhkan diplomasi yang konsisten.
Di tengah meningkatnya kepentingan geopolitik dan persaingan pengaruh di kawasan Indo-Pasifik, keberadaan Code of Conduct diharapkan mampu menjadi instrumen pengendalian konflik, menjaga keselamatan pelayaran, serta mencegah insiden di laut berkembang menjadi konfrontasi yang lebih luas.
Kini, perhatian diplomatik kawasan tertuju pada Singapura. Keberhasilan menyelesaikan Code of Conduct pada 2027 akan menjadi ujian lanjutan bagi kemampuan ASEAN dan China membangun kesepakatan bersama di tengah perbedaan kepentingan yang belum sepenuhnya terselesaikan.















Komentar