JurnalPatroliNews | Jakarta –Dinamika politik nasional kembali diwarnai munculnya wacana pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kali ini, nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ikut menjadi sorotan setelah memperoleh dukungan dari sejumlah fraksi di DPR, anggota DPD, hingga kalangan politisi yang menginginkannya menjadi calon pengganti Gibran.
Namun, di tengah menguatnya dukungan tersebut, Dasco justru memberikan respons yang terbilang hati-hati. Politisi senior Partai Gerindra itu tidak menunjukkan ambisi untuk masuk dalam pusaran perebutan posisi wakil presiden. Sebaliknya, ia mengingatkan bahwa mekanisme pengisian jabatan tersebut harus menghormati kewenangan konstitusional Presiden.
Pernyataan itu disampaikan Dasco ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurut Dasco, Presiden memiliki kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pengusulan calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) apabila terjadi kekosongan jabatan.
“Marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada Presiden melalui undang-undang bahwa calon yang diusulkan itu adalah calon yang akan diserahkan oleh Presiden kepada MPR,” kata Dasco.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa berkembangnya aspirasi politik di parlemen tidak boleh mengabaikan mekanisme ketatanegaraan. Menurutnya, setiap proses harus berjalan berdasarkan aturan hukum, bukan semata-mata berdasarkan besarnya dukungan terhadap figur tertentu.
“Karena itu mari kita menghormati hak itu karena sudah diatur,” ujarnya.
Peta Kandidat dari Gerindra Mulai Diperbincangkan
Menariknya, nama Dasco bukan satu-satunya figur Partai Gerindra yang masuk dalam perbincangan politik terkait kemungkinan pengisian jabatan wakil presiden.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani juga disebut-sebut sebagai figur potensial yang memiliki kapasitas untuk masuk dalam bursa tersebut.
Menanggapi berkembangnya sejumlah nama itu, Dasco menyebut bahwa seluruh figur yang diperbincangkan merupakan kader terbaik Partai Gerindra.
“Nama-nama yang mencuat itu kan kader-kader terbaik di Partai Gerindra. Ada Pak Sugiono, ada Pak Muzani,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Dasco tidak ingin menempatkan dirinya secara eksklusif di tengah berkembangnya spekulasi politik. Ia justru mengakui kapasitas kader lain yang turut disebut dalam dinamika tersebut.
Hak Presiden Menjadi Penentu dalam Mekanisme Konstitusi
Di balik berkembangnya dukungan terhadap Dasco dan sejumlah kader Gerindra lainnya, persoalan utama sebenarnya terletak pada mekanisme konstitusional pengisian jabatan wakil presiden.
Dasco kembali mengingatkan bahwa kewenangan Presiden harus dihormati. Nama yang nantinya diusulkan kepada MPR harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
“Namun itu tadi, saya sampaikan bahwa mari kita hormati hak Presiden yang sudah diatur undang-undang untuk kemudian memasukkan nama ke MPR sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya.
Sikap Dasco tersebut menempatkan persoalan pergantian wakil presiden dalam kerangka konstitusi, sekaligus mengingatkan bahwa dukungan politik tidak otomatis menjadi dasar bagi seseorang untuk menduduki jabatan tersebut.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, berkembangnya nama Dasco, Sugiono, maupun Ahmad Muzani masih berada dalam ranah aspirasi dan wacana politik. Proses pengisian jabatan baru dapat berjalan apabila terdapat kekosongan jabatan dan seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi.
Di tengah dinamika tersebut, pernyataan Dasco menjadi pesan penting bahwa keputusan politik mengenai posisi strategis dalam pemerintahan tetap harus ditempatkan dalam koridor konstitusi dan kewenangan lembaga negara.















Komentar