Sidang Etik Listyo Sigit Terancam Polemik! Gus Jazil Soroti Pangkat Ketua Majelis, Proses Pidana Tak Boleh Berhenti

JurnalPatroliNews | Jakarta – Penanganan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini mendapat sorotan dari parlemen. Persoalan yang dipertanyakan bukan hanya substansi perkara, tetapi juga legitimasi dan komposisi majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang akan memeriksa mantan Kapolri tersebut.

Anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid, mengingatkan bahwa pembentukan majelis sidang etik harus mengacu pada Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Menurut politikus yang akrab disapa Gus Jazil itu, aspek kepangkatan dan jabatan menjadi persoalan penting ketika seorang perwira tinggi berpangkat jenderal bintang empat harus menjalani pemeriksaan etik.

Ia menilai, penunjukan ketua majelis tidak boleh dilakukan tanpa mempertimbangkan ketentuan organisasi dan prinsip hierarki di lingkungan kepolisian.

“Tidak lazim seorang jenderal bintang empat diperiksa atau disidang oleh pejabat yang pangkatnya lebih rendah. Dalam mekanisme organisasi Polri, prinsipnya atasan memeriksa bawahan, bukan sebaliknya. Kalau yang memimpin sidang justru berpangkat lebih rendah, ini berpotensi menjadi pembalikan hierarki dan menimbulkan persoalan legitimasi,” ujar Gus Jazil di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Perpol 7/2022 Jadi Sorotan, Komposisi Majelis Harus Sesuai Ketentuan

Gus Jazil mengacu pada ketentuan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur susunan organisasi dan keanggotaan Komisi Kode Etik Polri.

Dalam Pasal 42 ayat (3), ditegaskan bahwa keanggotaan KKEP harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dibandingkan pangkat terduga pelanggar.

Sementara Pasal 43 mengatur secara khusus susunan keanggotaan KKEP untuk memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan perwira tinggi Polri. Komposisinya mencakup ketua, wakil ketua, dan anggota yang berasal dari unsur perwira tinggi Polri dengan jabatan sebagaimana ditentukan dalam peraturan tersebut.

Ketentuan ini menjadi penting karena menyangkut kewenangan, prosedur, serta legitimasi lembaga yang bertugas memutus dugaan pelanggaran kode etik.

Gus Jazil mengingatkan, jumlah jenderal bintang empat aktif di lingkungan Polri sangat terbatas. Karena itu, penentuan personel yang akan memimpin maupun menjadi anggota majelis harus mempertimbangkan kesesuaian pangkat dan independensi.

Menurutnya, Kapolri dapat memimpin sidang atau menunjuk pejabat lain yang memenuhi persyaratan kepangkatan dan memiliki independensi dalam menjalankan tugas.

“Jangan sampai proses etik ini justru menimbulkan polemik baru karena persoalan siapa yang berwenang memimpin persidangan. Kalau sejak awal komposisi majelisnya bermasalah, putusannya juga berpotensi dipersoalkan, baik dari sisi legitimasi maupun kewibawaan institusi,” tegasnya.

Jangan Jadikan Sidang Etik sebagai Penghentian Proses Pidana

Selain persoalan komposisi majelis, Gus Jazil juga menyoroti kemungkinan munculnya anggapan bahwa pemeriksaan etik sudah cukup untuk menyelesaikan perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.

Ia menegaskan, mekanisme etik dan proses pidana merupakan dua jalur hukum berbeda yang harus berjalan sesuai kewenangan masing-masing.

Menurutnya, dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum tidak cukup diselesaikan melalui pemeriksaan internal kepolisian. Penyidik harus mengungkap seluruh rangkaian peristiwa, termasuk pihak yang diduga memberikan perintah, pelaksana teknis, pihak yang mengetahui aktivitas tersebut, hingga dugaan penghilangan jejak digital.

“Kalau benar ditemukan praktik penyadapan tanpa prosedur hukum, ini bukan persoalan etik semata. Harus ditelusuri siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, siapa yang mengetahui, dan siapa yang menghilangkan jejak digitalnya. Semua harus dimintai pertanggungjawaban sesuai peran masing-masing,” katanya.

Pernyataan tersebut menempatkan penanganan perkara tidak hanya pada pertanggungjawaban individu, tetapi juga pada kemungkinan adanya persoalan tata kelola dan pengawasan penggunaan teknologi penyadapan di institusi penegak hukum.

Bareskrim Telah Menetapkan Tersangka

Kasus dugaan penyadapan ilegal ini sebelumnya telah ditangani Bareskrim Polri. Pada 3 November 2026, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan penetapan tiga tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso.

Dalam pemaparan penyidikan, Bareskrim mengungkap dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) untuk memasukkan sejumlah nomor telepon tanpa melalui proses verifikasi dan prosedur yang semestinya.

Penyidik menyebut dugaan aktivitas tersebut berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Nomor-nomor yang dimasukkan ke sistem diduga disadap tanpa keterkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan yang sah.

Bareskrim juga mengungkap adanya dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan oleh seorang petugas internal pada 30 Oktober 2026.

Dalam proses penyidikan, aparat telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli serta menyita sejumlah barang bukti elektronik, termasuk 11 unit telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk.

Seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Tiga Tuntutan Gus Jazil: Pidana Berjalan, Pelapor Dilindungi

Untuk memastikan penanganan perkara berlangsung transparan, Gus Jazil menyampaikan tiga tuntutan yang menurutnya harus menjadi perhatian pemerintah dan institusi Polri.

Pertama, proses pidana harus tetap berjalan.

Ia meminta agar pemeriksaan etik tidak dijadikan alasan untuk mengesampingkan penyidikan dugaan tindak pidana. Kedua mekanisme harus berjalan sesuai ketentuan dan tidak saling menghilangkan pertanggungjawaban hukum.

“Jangan sampai persoalan sebesar ini selesai hanya dengan putusan etik. Jika ada dugaan tindak pidana, proses pidananya harus tetap berjalan sampai terang siapa yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Kedua, negara harus memberikan perlindungan kepada pelapor.

Gus Jazil mengapresiasi keberanian petugas internal yang melaporkan dugaan penyimpangan tersebut kepada Bareskrim pada 30 Oktober 2026.

Ia mengingatkan agar pelapor tidak mengalami intimidasi, mutasi yang bersifat menghukum, maupun kriminalisasi akibat keterlibatannya dalam mengungkap dugaan pelanggaran.

Menurutnya, perlindungan terhadap pelapor menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan internal yang sehat dan mendorong keberanian anggota untuk melaporkan penyimpangan.

Ketiga, pemerintah harus membenahi sistem penyadapan nasional.

Gus Jazil mendorong percepatan pembentukan undang-undang penyadapan yang terpadu. Regulasi tersebut diharapkan mengatur secara jelas batas kewenangan, persyaratan penyadapan, mekanisme perizinan melalui penetapan pengadilan, serta pengawasan independen terhadap teknologi yang digunakan aparat penegak hukum.

Dengan regulasi yang jelas, kewenangan penyadapan diharapkan tidak digunakan secara sewenang-wenang dan tetap berada dalam koridor hukum serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

Sorotan Komisi III DPR ini sekaligus memperluas perhatian publik terhadap penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal. Bukan hanya siapa yang harus bertanggung jawab, tetapi juga bagaimana mekanisme pengawasan internal Polri, independensi sidang etik, dan proses pidana dapat berjalan tanpa intervensi.

Pada akhirnya, kredibilitas penanganan perkara akan ditentukan oleh keterbukaan proses, kepatuhan terhadap peraturan, perlindungan terhadap pelapor, serta keberanian mengungkap seluruh pihak yang terbukti terlibat.

Komentar