Kemnaker Perluas Kuota Pelatihan Vokasi Disabilitas, Bidik Penyerapan di Sektor Formalt

JurnalPatroliNews | Bekasi – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperluas akses pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja penyandang disabilitas (TKPD). Kebijakan ini diarahkan untuk mengurangi kesenjangan kompetensi sekaligus meningkatkan peluang penyandang disabilitas memperoleh pekerjaan di sektor formal.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, mengatakan peningkatan akses pelatihan harus berjalan seiring dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Dengan demikian, keterampilan yang dimiliki pencari kerja penyandang disabilitas dapat sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.

Hal tersebut disampaikan Cris saat membuka kegiatan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas melalui Job Portal, Bursa Kerja Khusus (BKK), dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Inklusi di Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (17/11/2026).

Berdasarkan data Sakernas Agustus 2025 dalam publikasi Potret Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas di Indonesia, dari total 1.173.066 pekerja penyandang disabilitas, sebanyak 393.916 orang atau sekitar 33,58 persen bekerja di sektor formal.

Sementara itu, sebanyak 779.150 orang atau sekitar 66,42 persen bekerja di sektor informal. Kondisi tersebut memperlihatkan masih besarnya tantangan untuk memperluas akses penyandang disabilitas terhadap pekerjaan formal yang memiliki kepastian hubungan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan.

“Sebagian besar pekerja penyandang disabilitas masih berada di luar hubungan kerja yang berkepastian. Masih terdapat ruang besar untuk meningkatkan akses pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan kesempatan kerja inklusif,” ujar Cris.

Kesenjangan Kompetensi dan Akses Kerja

Cris menegaskan, belum optimalnya pemenuhan kuota pekerja penyandang disabilitas bukan disebabkan oleh rendahnya kemampuan kelompok tersebut. Persoalan justru berkaitan dengan sejumlah hambatan struktural, mulai dari belum tepatnya hubungan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan industri, keterbatasan keterampilan serta sertifikasi, minimnya akomodasi yang layak, hingga stigma di lingkungan kerja.

Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengatur kewajiban pemberi kerja dalam membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD diwajibkan mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawainya. Sementara perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pekerjanya.

Untuk memperkecil kesenjangan tersebut, Kemnaker mendorong perluasan LPK inklusi serta pemberian kuota afirmasi bagi peserta penyandang disabilitas dalam program pelatihan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) maupun Balai Latihan Kerja (BLK).

Kemnaker juga mengembangkan BKK di Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan LPK. Penguatan lembaga tersebut diharapkan dapat memperpendek jarak antara proses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kebutuhan rekrutmen perusahaan.

Selain memperluas fasilitas pelatihan, Kemnaker memperkuat kemitraan dengan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI), Parakerja, organisasi penyandang disabilitas, serta pelaku usaha dan industri.

Pelatihan Harus Terhubung dengan Kebutuhan Industri

Cris meminta SLB, LPK inklusi, dan organisasi penyandang disabilitas turut memastikan kurikulum pelatihan sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja. Keterampilan digital dan kemampuan nonteknis atau soft skill menjadi bagian yang perlu diperkuat agar lulusan pelatihan memiliki bekal untuk memasuki dunia kerja.

Ia juga menekankan pentingnya pendampingan atau job coaching sejak tahap pra-penempatan hingga setelah pekerja diterima perusahaan. Pendampingan ini diperlukan untuk membantu proses adaptasi sekaligus mendukung keberlanjutan hubungan kerja.

“TKPD bukan objek belas kasihan, melainkan subjek pembangunan yang memiliki kompetensi, ketelitian, loyalitas, dan daya saing tinggi. Inklusi bukanlah beban biaya, melainkan investasi sumber daya manusia,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut kegiatan di Bekasi, para peserta menyepakati langkah terukur melalui pemetaan kompetensi pencari kerja penyandang disabilitas. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar penyusunan rencana pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan program pemagangan.

Melalui pendekatan one stop link and match, Kemnaker berupaya menghubungkan pencari kerja, lembaga pelatihan, dan perusahaan dalam satu rangkaian proses penempatan yang lebih terarah.

Keberhasilan kebijakan ini nantinya tidak hanya ditentukan oleh bertambahnya kuota pelatihan atau jumlah peserta yang memperoleh sertifikat. Hal yang juga penting adalah sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan penempatan penyandang disabilitas di sektor formal, memperluas pemenuhan kuota tenaga kerja, serta memastikan tersedianya lingkungan kerja yang inklusif dan akomodatif.

Komentar