JurnalPatroliNews | Bekasi – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat strategi penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas melalui pengembangan ekosistem SIAPkerja. Langkah ini diarahkan untuk mempertemukan kompetensi pencari kerja disabilitas dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), sekaligus memperluas kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, mengatakan bahwa penguatan hubungan antara ketersediaan tenaga kerja dan kebutuhan industri atau link and match menjadi salah satu kunci dalam mempercepat penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas (TKPD).
Strategi tersebut dilakukan melalui penguatan Bursa Kerja Khusus (BKK), pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Inklusi, serta optimalisasi platform SIAPkerja sebagai sarana mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja.
“Jadi kita akan coba link and match-kan antara supply dan demand,” ujar Cris dalam kegiatan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Bekasi, Selasa (17/11/2026).
Menurut Cris, tersedianya regulasi dan program pemerintah belum otomatis menjamin tenaga kerja penyandang disabilitas dapat terserap secara optimal. Dibutuhkan perubahan cara pandang dan kesiapan perusahaan dalam membangun lingkungan kerja yang inklusif.
Karena itu, Kemnaker mendorong penerapan manajemen perubahan (change management) untuk meningkatkan kesadaran dunia usaha mengenai kesetaraan kesempatan kerja sekaligus kewajiban perusahaan dalam mempekerjakan penyandang disabilitas.
Kewajiban tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Regulasi itu menetapkan bahwa instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawainya. Adapun perusahaan swasta diwajibkan mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pekerjanya.
Kesenjangan Akses dan Kesempatan Kerja
Tantangan penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas masih terlihat dari kondisi ketenagakerjaan nasional. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK), Sugeng Heri Suseno, mengungkapkan bahwa berdasarkan data dalam publikasi Potret Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas di Indonesia yang mengolah Sakernas Agustus 2025, terdapat 779.150 penyandang disabilitas bekerja di sektor informal.
Sementara itu, sebanyak 67.109 penyandang disabilitas tercatat masih menganggur.
Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan penyandang disabilitas tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Hambatan juga muncul pada akses informasi lowongan, kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri, kepemilikan keterampilan dan sertifikasi, serta ketersediaan akomodasi yang layak di lingkungan kerja.
Sugeng menilai, berbagai hambatan tersebut perlu ditangani secara terpadu. Penyiapan tenaga kerja harus berjalan seiring dengan kesiapan perusahaan untuk menyediakan proses rekrutmen dan lingkungan kerja yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
SIAPkerja Diperkuat dari Pelatihan hingga Penempatan
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemnaker mengembangkan ekosistem SIAPkerja sebagai salah satu instrumen untuk mempermudah akses informasi dan proses penempatan kerja bagi TKPD.
Penguatan ekosistem dilakukan dengan mengembangkan BKK di Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta LPK Inklusi. Lembaga-lembaga tersebut diharapkan menjadi penghubung antara proses pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan dunia kerja.
Di sisi peningkatan kompetensi, Kemnaker juga memperluas akses pelatihan vokasi melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) serta Balai Latihan Kerja (BLK).
Materi pelatihan diarahkan agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, termasuk penguasaan keterampilan digital dan soft skill. Dengan demikian, tenaga kerja penyandang disabilitas tidak hanya memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan, tetapi juga memiliki kompetensi yang relevan untuk bersaing dalam proses rekrutmen.
Kemnaker turut menyiapkan pendampingan sejak tahap pra-penempatan hingga pasca-penempatan. Pendampingan tersebut menjadi bagian penting untuk membantu pekerja beradaptasi dengan lingkungan kerja sekaligus mendorong keberlanjutan hubungan kerja.
“Kita akan latih teman-teman penyandang disabilitas, kami akan bantu dengan memberikan pelatihan vokasi untuk melatih keterampilan yang sesuai dengan pasar kerja agar dapat bersaing di dunia kerja,” kata Sugeng.
Penguatan SIAPkerja dan pelatihan vokasi inklusif diharapkan tidak berhenti pada peningkatan jumlah peserta pelatihan. Ukuran keberhasilannya juga perlu terlihat dari semakin terbukanya akses rekrutmen, meningkatnya penempatan di sektor formal, serta tersedianya akomodasi yang layak agar pekerja penyandang disabilitas dapat bertahan dan berkembang.
Melalui pendekatan yang menghubungkan pelatihan, informasi lowongan, kebutuhan industri, dan pendampingan kerja, Kemnaker berupaya mendorong pasar kerja yang lebih inklusif. Tantangan berikutnya adalah memastikan komitmen tersebut diterapkan secara konsisten oleh perusahaan dan lembaga terkait, sehingga hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan benar-benar terwujud dalam praktik.















Komentar