JurnalPatroliNews | Jakarta – Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Kombes Pol Handik Zusen. Keputusan tersebut diambil melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar Senin (16/11/2026).
Putusan itu berkaitan dengan dua perkara dugaan pelanggaran etik yang melibatkan kekerasan terhadap sesama anggota kepolisian. Dalam persidangan, Handik dipersangkakan melakukan pembiaran terhadap tindakan kekerasan di wilayah hukum Polda Riau serta turut serta dalam kekerasan terhadap lima personel Polres Tangerang Selatan di Seaport Bakauheni, Lampung Selatan.
Informasi mengenai putusan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Divpropam Polri, Rabu (18/11/2026).
“Dalam persidangan, terduga pelanggar dipersangkakan melakukan pembiaran terhadap tindakan kekerasan dalam pelaksanaan tugas di wilayah hukum Polda Riau serta turut serta melakukan kekerasan terhadap lima personel Polres Tangerang Selatan dalam pelaksanaan Operasi KRYD di Seaport Bakauheni, Lampung Selatan,” demikian keterangan Divpropam Polri.
Dua Perkara Menjadi Dasar Pemeriksaan Etik
Perkara pertama berkaitan dengan dugaan pembiaran terhadap kekerasan yang dilakukan oknum anggota Polri kepada personel Polda Riau. Peristiwa tersebut disebut terjadi ketika personel melaksanakan tugas Observasi, Surveillance, Wire Tapping, dan Profiling di wilayah hukum Polda Riau.
Sementara perkara kedua menyangkut dugaan keterlibatan Handik dalam tindakan kekerasan terhadap lima personel Polres Tangerang Selatan saat pelaksanaan Operasi Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) di Seaport Bakauheni, Lampung Selatan.
Atas perkara tersebut, Komisi KKEP menjatuhkan sanksi berupa perbuatan tercela, penempatan khusus selama 29 hari yang telah dijalani, serta rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri.
“Komisi KKEP menjatuhkan sanksi berupa perbuatan tercela, penempatan khusus selama 29 hari yang telah dijalani, serta Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” demikian keterangan Divpropam Polri.
Rekam Jejak Jabatan dan Penanganan Sejumlah Kasus
Sebelum putusan etik tersebut, Handik Zusen diketahui menjabat sebagai Kasubdit IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 2003 dan pernah menduduki sejumlah posisi di lingkungan kepolisian.
Dalam perjalanan kariernya, Handik pernah menjabat Kanit V Subdit Resmob. Pada Oktober 2018, ia dipercaya menduduki posisi Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya.
Selama bertugas di Polda Metro Jaya, namanya tercatat dalam penanganan sejumlah perkara yang mendapat perhatian publik. Pada 2020, ia menjadi bagian dari tim gabungan yang menangkap John Kei bersama sejumlah anak buahnya terkait kasus penyerangan di kawasan Perumahan Green Lake City, Tangerang.
Namanya juga pernah dikaitkan dengan penanganan perkara KM 50 Tol Jakarta-Cikampek yang menewaskan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI). Keterkaitan tersebut perlu dibaca sesuai kapasitas dan peran yang tercatat dalam proses penanganan perkara.
Pada Agustus 2022, Handik kembali menjadi perhatian publik setelah terseret dalam pemeriksaan terkait perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang melibatkan Ferdy Sambo. Ketika itu, ia menjabat Kasubdit III Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
Berdasarkan surat telegram Kapolri tertanggal 22 Agustus 2022, Handik kemudian dimutasi ke Pelayanan Markas (Yanma) Polri.
Kariernya berlanjut pada Desember 2023 ketika mendapat penugasan sebagai Kasubbag Opsnal Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Setelah itu, ia menjabat Kasubdit IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.
Penegakan Kode Etik Menjadi Perhatian
Putusan terhadap Handik menambah perhatian terhadap mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik di lingkungan Polri, khususnya ketika pelanggaran yang diperiksa berkaitan dengan dugaan kekerasan antarpersonel.
Dua perkara yang menjadi dasar pemeriksaan tersebut juga menyoroti pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan tugas kepolisian, termasuk perlindungan terhadap anggota yang menjalankan penugasan di lapangan.
Dengan dijatuhkannya sanksi PTDH, proses selanjutnya perlu dicermati melalui mekanisme administrasi dan ketentuan internal Polri yang berlaku.















Komentar