JurnalPatroliNews | Jakarta – Penyidikan kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki tahap pendalaman alat bukti. Bareskrim Polri mengungkapkan telah memeriksa 59 saksi dan menggeledah sejumlah lokasi untuk mengumpulkan dokumen serta barang bukti lainnya sejak Rabu, 11 November 2026.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro, mengatakan pemeriksaan dilakukan secara maraton selama sepekan terakhir oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum.
“Secara maraton ya selama satu minggu ini penyidik Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi. Juga menggeledah berbagai tempat untuk mengumpulkan dokumen-dokumen, juga barang bukti lainnya,” ujar Susatyo kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).
Menurut Susatyo, penyidik saat ini memusatkan perhatian pada tiga aspek yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana makar, yakni pemufakatan, perbuatan persiapan, dan permulaan pelaksanaan perbuatan.
Ketiga aspek tersebut menjadi bagian penting dalam membangun konstruksi perkara, terutama karena dugaan kejahatan terhadap keamanan negara membutuhkan pembuktian yang cermat dan tidak sederhana.
“Pembuktian terhadap kejahatan terhadap keamanan negara, khususnya tindak pidana makar, tentu tidaklah sederhana. Kami harus menentukan, kami harus menganalisa bahwa terdapat perbuatan persiapan. Yang kedua ya, dari sejak pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan. Tiga hal ini yang menjadi fokus kami mengumpulkan barang bukti,” tegasnya.
Tersangka kasus penyadapan ilegal turut dimintai keterangan
Dalam proses penyidikan, Bareskrim juga telah meminta keterangan sejumlah pihak yang sebelumnya berstatus tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Mereka diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk mendalami keterkaitan keterangan dan rangkaian peristiwa yang sedang diselidiki.
Susatyo menyebut pemeriksaan tidak hanya menyasar para tersangka dalam perkara penyadapan ilegal, tetapi juga saksi-saksi lain yang dinilai memiliki informasi relevan berdasarkan hasil pendalaman penyidik.
“Semua saksi sudah kami periksa. Baik pada tersangka kasus penyadapan ilegal ya, juga saksi-saksi lainnya. Jadi semua tersangka pada penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi, juga saksi-saksi lain yang berpotensial ya, berdasarkan keterangan dan sebagainya untuk menjadi tersangka,” ungkapnya.
Bareskrim menggunakan konstruksi hukum Pasal 191 dan/atau Pasal 193 dan/atau Pasal 196 juncto Pasal 160 dan Pasal 20 KUHP dalam penanganan perkara tersebut.
Penerapan pasal-pasal itu masih menjadi bagian dari proses penyidikan. Karena itu, pemenuhan setiap unsur pidana harus dibuktikan melalui keterangan saksi, dokumen, barang bukti, serta alat bukti lain yang sah menurut hukum.
Gelar perkara bersama jaksa dijadwalkan 20 November
Tahap berikutnya, penyidik Bareskrim Polri berencana melaksanakan gelar perkara bersama jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Agung pada Jumat, 20 November 2026.
Gelar perkara tersebut menjadi tahapan penting untuk membahas hasil penyidikan, menguji kecukupan alat bukti, serta menyamakan pemahaman mengenai konstruksi hukum yang digunakan.
Dengan pemeriksaan terhadap 59 saksi dan penggeledahan di sejumlah lokasi, penyidik berupaya merangkai hubungan antara dugaan pemufakatan, persiapan, hingga permulaan pelaksanaan perbuatan sebagaimana disampaikan Dirtipidum Bareskrim.
Namun, penetapan tanggung jawab pidana terhadap pihak tertentu tetap harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan proses hukum yang berlaku. Dugaan makar dalam perkara ini belum dapat diperlakukan sebagai tindak pidana yang terbukti sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Perkembangan gelar perkara bersama Kejaksaan Agung pada 20 November mendatang akan menjadi salah satu titik penting untuk melihat arah penanganan kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.















Komentar